PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											        14 April 2005

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 345/PJ.332/2005

					        TENTANG

			         USUL PERUBAHAN ARESTASI KEBERATAN

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tegal kepada Saudara, yang salah satu 
tembusannya ditujukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan, Nomor XXX tanggal 22 Pebruari 2005 perihal 
dimaksud pada pokok di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.	Dalam surat tersebut Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tegal mengusulkan kepada Saudara agar 
	merubah arestasi pembagian kewenangan penyelesaian keberatan maupun Peninjauan Kembali 
	sebagaimana telah ditegaskan dalam surat Nomor XXX tanggal 26 Juli 2000.

2.	Dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan 
	Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
	KEP-138/PJ./2004, ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
	a.	Nomor urut 1 dan 3, bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan 
		keputusan atas keberatan PPh dan PPN/PPnBM yang diajukan oleh Wajib Pajak dilimpahkan 
		kepada para pejabat pada Kantor Wilayah kecuali atas keberatan sehubungan dengan :
		-	ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DJP atau Kanwil 
			DJP;
		-	ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya
	b.	Nomor urut 5, bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan keputusan 
		mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, 
		denda, dan kenaikan dilimpahkan kepada para pejabat pada Kantor Wilayah kecuali atas 
		permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sehubungan dengan:
		-	Ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DJP atau Kanwil 
			DJP;
		-	Ketetapan lainnya dan Surat Tagihan Pajak Kanwil DJP Lainnya yang jumlah sanksi 
			administrasinya di atas Rp. 2.500.000.000,00.
	c.	Nomor urut 6, bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan keputusan 
		mengenai permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar 
		baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas keberatan yang 
		telah diajukan banding dilimpahkan kepada para pejabat pada Kantor Wilayah kecuali atas 
		permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sehubungan dengan :
		-	Ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DJP atau Kanwil 
			DJP;
		-	Ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan 
			Pajak bawahannya.

3.	Berdasarkan hal tersebut di atas kami berpendapat bahwa usul perubahan nilai arestasi atas 
	penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tegal sebagaimana 
	dimaksud dalam angka 1 di atas, adalah merupakan kewenangan Saudara untuk menanganinya. 
	Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan agar Saudara segera mempelajari/menindaklanjuti 
	usul perubahan nilai arestasi atas penyelesaian keberatan yang diajukan Kepala Kantor Pelayanan 
	Pajak Tegal tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.




Pjs. DIREKTUR

ttd.

ERWIN SILITONGA
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3