PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          21 Juli 2004

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 601/PJ.53/2004

					        TENTANG

			  PENEGASAN PEMUNGUTAN PPN ATAS JASA KONSULTAN

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 30 April 2004 hal sebagaimana tersebut di atas, 
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam surat tersebut Saudara kemukakan bahwa :
	a.	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Propinsi DKI Jakarta ditunjuk oleh Gubernur 
		Propinsi DKI Jakarta, sebagai Bendahara Umum Daerah yang salah satu fungsinya sebagai 
		Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas tagihan-tagihan melalui Surat Perintah Membayar 
		Giro (SPMG).
	b.	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, KPKD sering 
		menerima Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, 
		khususnya mengenai tagihan pekerjaan Jasa Konsultan yang dilakukan oleh Lembaga 
		dibawah Universitas Negeri. Sedangkan di dalam lampiran dokumen kontrak telah tercantum 
		nilai nominal PPN yang menjadi komponen biaya.
	c.	Berkaitan dengan hal tersebut, Saudara mohon penegasan apakah untuk kasus tersebut KPKD 
		membayar bruto (tanpa dipotong PPN) atau netto (setelah dipotong PPN).

2.	Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 
	2000 (UU PPh) jo. Butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.4/1996 tanggal 15 Juli 
	1996 hal Perlakuan Pemotongan/Pemungutan PPh Terhadap Badan/Lembaga Pemerintah, menegaskan 
	bahwa suatu badan atau lembaga yang termasuk lembaga instansi struktur resmi pemerintah apabila 
	memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
	a.	Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan 
		Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lain-lain.
	b.	Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD.
	c.	Pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah yaitu 
		Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan 
		Pemeriksa Keuangan (BPK).
	d.	Penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan pemerintah pusat atau daerah.

3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah 
	dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak 
	Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, 
	Penyetoran dan Pelaporannya, antara lain mengatur :
	a.	Pasal 2 ayat (1), bahwa Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas 
		Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
	b.	Pasal 2 ayat (2), bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam 
		ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa 
		Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena 
		Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan 
		Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang.
	c.	Pasal 4 ayat (1) huruf g, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
		Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal pembayaran lainnya untuk 
		penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
		tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4.	Lampiran I Huruf D Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ/2002 tanggal 13 Agustus 
	2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 
	dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha 
	Kena Pajak Rekanan, antara lain mengatur :
	a.	Angka 1 huruf a, bahwa Pemungut PPN (KPKN atau Bendaharawan Pemerintah) wajib 
		memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP dan atau JKP 
		yang dilakukan oleh PKP Rekanan (PKP yang menyerahkan BKP dan atau JKP kepada 
		Pemungut PPN);
	b.	Angka 3, bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Instansi Pemerintah kepada Instansi 
		Pemerintah Lainnya yang pembayarannya melalui KPKN atau Bendaharawan Pemerintah tidak 
		dipungut PPN sepanjang :
		1)	Pembayaran tersebut berasal dari APBN atau APBD; dan
		2)	Instansi Pemerintah yang menyerahkan Jasa Kena Pajak memasukkan pembayaran 
			yang diterima ke dalam mata anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari 
			Instansi Pemerintah tersebut.

5.	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
	a.	Dalam hal Lembaga di bawah Universitas Negeri (LUN) tersebut memenuhi kriteria-kriteria 
		sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka Lembaga tersebut merupakan Instansi 
		Pemerintah.
	b.	Penyerahan JKP yang dilakukan oleh LUN (Instansi Pemerintah) kepada Instansi Pemerintah 
		lainnya yang pembayarannya melalui KPKD atau Bendaharawan Pemerintah tidak dipungut 
		PPN, sepanjang memenuhi syarat-syarat berikut:
		1)	Pembayaran oleh Penerima JKP (Instansi Pemerintah) berasal dari APBN atau APBD; 
			dan
		2)	Pembayaran yang diterima oleh LUN dimasukkan ke dalam mata anggaran 
			Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari LUN tersebut.
	c.	Namun demikian, apabila dalam kontrak dan pembayaran yang dilakukan oleh KPKD Propinsi 
		DKI Jakarta kepada LUN berasal dari APBN atau APBD dan telah termasuk Pajak Pertambahan 
		Nilai, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tersebut harus dipungut oleh KPKD 
		Propinsi DKI Jakarta. Contoh :
		1).	Nilai Kontrak Jasa Konsultan sebesar Rp 110.000.000,- (termasuk PPN).
		2).	Jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 dari nilai kontrak
			-	Nilai Kontrak (termasuk PPN).			= 	Rp 110.000.000,-
			-	PPN yang harus dipungut
				10/110 x Rp 110.000.000,-.			= 	Rp   10.000.000,-
										   	______________
			-	Jumlah yang dibayar kepada LUN.		= 	Rp 100.000.000,-

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3