PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										            11 November 2004
 
			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 1047/PJ.322/2004

					        TENTANG

		       PENJELASAN PENGERTIAN PENGGANTIAN DAN REIMBURSEMENT

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 12 Oktober 2004 perihal tersebut di atas, dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.	Dalam surat tersebut secara garis besar disebutkan bahwa:
	a.	PT. ABC telah menerima jawaban dari Dirjen Pajak atas pertanyaan mengenai pengenaan 
		PPN atas tagihan kembali biaya askes dan telah disampaikan oleh PT. ABC kepada XYZ 
		sebagai pengguna jasa.
	b.	Jawaban Dirjen Pajak dalam surat Nomor S-490/PJ.322/2004 point 3 B berbunyi : 
		"Atas tagihan kembali biaya askes yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PT. ABC 
		kepada XYZ Terutang Pajak Pertambahan Nilai karena tagihan tersebut masuk ke dalam 
		penggantian dan bukan merupakan reimbursement". Pihak XYZ berpendapat bahwa atas 
		penagihan kembali biaya askes tersebut merupakan reimbursement sehingga tidak dikenakan 
		PPN.
	c.	Berkaitan dengan hal tersebut di atas Saudara mohon penjelasan tentang pengertian 
		penggantian dan reimbursement.

2.	Ketentuan-ketentuan perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas adalah:
	a.	Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
		dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
		terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur antara lain:
		1)	Pasal 1 angka 19: Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
			diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena 
			Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan 
			harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
		3)	Pasal 4 huruf c: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan penyerahan Jasa Kena Pajak di 
			dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

3.	Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 
	1, dengan ini ditegaskan kembali bahwa:
	a.	Dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha jasa yang berasal 
		dari tagihan pihak ke tiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa, maka 
		jumlah tersebut tidak merupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak, karena 
		dianggap sebagai reimbursement.
	b.	Dalam hal kasus Saudara, yaitu tagihan askes, bukan merupakan reimbursement sehingga 
		tagihan askes tersebut merupakan Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang 
		terutang.

Demikian untuk dimaklumi.



A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR

ttd

HERRY SUMARDJITO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3