PERATURAN PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 388/PJ/2003

					          TENTANG

       PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 
	      DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa untuk mengurangi beban administrasi bagi pemotong Pajak Penghasilan atas pembayaran 
	dividen kepada para pemegang saham dalam menerbitkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu 
	mengatur tentang penggunaan stempel tanda tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 
	23 dan atau Pasal 26 atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham;
b.	bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan atau Pasal 26 
	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
	tentang Penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 
	atau Pasal 26 atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI 
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA 
PARA PEMEGANG SAHAM.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan Pemotong Pajak adalah Wajib Pajak 
yang menyediakan untuk membayar atau membayar dividen kepada para pemegang saham.


						Pasal 2

Pemotong Pajak dapat menggunakan stempel tanda tangan untuk menandatangani Bukti Pemotongan Pajak 
Penghasilan atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham untuk jumlah penerbitan bukti 
pemotongan Pajak Penghasilan minimal 12.000 (dua belas ribu) lembar.


						Pasal 3

(1)	Pemotong Pajak yang akan menggunakan stempel tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
	2 wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
	tempat Pemotong Pajak terdaftar;

(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
	a.	jumlah penerima dividen;
	b.	penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani bukti pemotongan Pajak Penghasilan 
		Pasal 23 dan 26 atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham.

(3)	Setelah melakukan penelitian atas permohonan Pemotong Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas 
	nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan 
	dalam rangkap tiga dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I 
	Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4)	Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari 
	sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak 
	tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Pemotong Pajak tersebut dianggap diterima, dan 
	selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak segera menebitkan 
	Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak batas waktu 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (4).


						Pasal 4

Bagi Pemotong Pajak yang telah mendapat Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan wajib:

a.	Menyerahkan Spesimen Tanda Tangan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Bukti 
	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 atas pembayaran dividen kepada para 
	pemegang saham ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar sebagaimana 
	dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

b.	Mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 
	26 atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham.

c.	Pemotong Pajak wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila terjadi perubahan 
	pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 
	26 atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham disertai Spesimen Tanda Tangan pejabat 
	dimaksud.


						Pasal 5

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2003
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3