PERATURAN PAJAK
28 November 1991

			       SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
				           NOMOR S - 1356/MK.04/1991

						TENTANG 

  FASILITAS KERINGANAN PPN IMPOR ATAS PERALATAN PABRIK ZAT ASAM PT. TAMBANG TIMAH (PERSERO)

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 3325/831/M.SJ/91 tanggal 24 Agustus 1991 perihal Permohonan 
dispensasi keringanan atau pembebasan bea masuk dan pungutan lainnya atas peralatan barang pabrik zat 
asam PT. Tambang timah (Persero) sepanjang mengenai PPN, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN 1984 atas impor Barang Kena Pajak 
	terutang PPN. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
	47/KMK.01/1987, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari luar Daerah Pabean Indonesia ke 
	Kawasan Berikat Pulau Batam belum dianggap impor dan atas pemasukan BKP tersebut tidak terutang 
	PPN.
	Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
	47/KMK.01/1987, pemasukan Barang Kena Pajak yang berasal dari luar negeri dari Kawasan Berikat 
	Pulau Batam ke dalam Daerah Pabean Indonesia dianggap sebagai impor Barang Kena Pajak yang 
	terutang PPN.

2.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
	577/KMK.00/1989, atas impor barang modal tertentu dapat diberikan penangguhan pembayaran PPN 
	sepanjang pengusaha yang bersangkutan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang dimaksud 
	dengan Barang Modal tertentu adalah mesin, peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun 
	terurai, yang diperlukan untuk proses menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, tidak 
	termasuk suku cadang.
	Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 577/KMK.00/1989 tersebut, 
	pemberian penangguhan pembayaran PPN dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak cq KPP tempat 
	PT. Tambang Timah dikukuhkan menjadi PKP.

3.	Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka atas pemindahan peralatan pabrik zat asam 
	PT. Tambang Timah (Persero) dari Pulau Batam ke Pulau Bangka tersebut dapat diberikan fasilitas 
	penangguhan pembayaran PPN sepanjang PT. Tambang Timah adalah PKP.
	Untuk memperoleh penangguhan pembayaran PPN atas pemindahan peralatan pabrik tersebut PT. 
	Tambang Timah dapat mengajukan permohonan penangguhan PPN ke KPP PND (Perusahaan Negara 
	dan Daerah).

Demikian untuk dimaklumi.




MENTERI KEUANGAN,

ttd

J.B. SUMARLIN
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3