PERATURAN PAJAK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					   NOMOR 6 TAHUN 1983

					           TENTANG

			       KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
	Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan 
	perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang 
	merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

b.	bahwa sistem perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang 
	selama ini berlaku, tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia 
	baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam laju pembangunan nasional yang telah 
	dicapai;

c.	bahwa sistem perpajakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku 
	selama ini belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek pajak yang besar 
	peranannya dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dan sangat diperlukan guna mewujudkan 
	kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional;

d.	bahwa oleh karena itu, sesuai pula dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan 
	Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983), perlu 
	diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan 
	kepercayaan kepada subyek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang 
	perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan 
	serta meratakan pendapatan masyarakat;

e.	bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut di atas, perlu diadakan pembaharuan dan penggantian 
	peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-
	garis Besar Haluan Negara;

3.	Regeling van het Beroep in Belastingszaken (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah 
	beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 
	1959 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1748);

4.	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 
	(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);

5.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 
	Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.


						BAB I
					  KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

a.	Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;

b.	Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah 
	dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, 
	kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap;

c.	Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah 
	pajak yang terhutang;

d.	Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku;

e.	Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak;

f.	Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
	dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

g.	Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan 
	pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat;

h.	Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan 
	pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak;

i.	Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran 
	pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri 
	Keuangan, dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal pajak;

j.	Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga 
	dan denda administrasi;

k.	Surat Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang 
	terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
	besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

l.	Surat Ketetapan Pajak Tambahan adalah surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah 
	ditetapkan;

m.	Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang menentukan 
	pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau 
	dipungut, karena jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut lebih besar 
	dari pajak yang terhutang;

n.	Surat Pemberitaan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada Wajib Pajak, bahwa jumlah pajak 
	yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar, dan/atau dipotong, dan/atau 
	dipungut;

o.	Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam 
	tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan;

p.	Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai 
	dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 
	(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);

q.	Kredit Pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri, setelah ditambah 
	dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang 
	terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri;

r.	Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus 
	sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja;

s.	Tindakan Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka 
	melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan guna penghitungan 
	jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang harus dibayar.


						BAB II 

		          NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN,
				DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

						Pasal 2

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor 
Pokok Wajib Pajak.


						Pasal 3

(1)	Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya ke 
	Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

(2)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di 
	tempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(3)	Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
	a.	Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa 
		Pajak;
	b.	Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun 
		Pajak.

(4)	Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu 
	penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b.

(5)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan secara tertulis, disertai surat pernyataan 
	mengenai penghitungan sementara pajak yang terhutang dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan 
	kekurangan pembayaran pajak yang terhutang.

(6)	Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan lampiran-
	lampiran yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan 
	perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.


						Pasal 4

(1)	Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan 
	menandatanganinya.

(2)	Dalam hal wajib Pajak adalah Badan, Surat Pemberitahuan harus ditanda tangani oleh pengurus atau 
	direksi.

(3)	Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus 
	dilampiri surat kuasa khusus.

(4)	Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan 
	pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta 
	keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.


						Pasal 5

Untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hal tertentu dapat menentukan 
tempat lain bukan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).


						Pasal 6

(1)	Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak harus 
	diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk Surat Pemberitahuan 
	Tahunan harus diberikan juga bukti penerimaan.

(2)	Pengiriman Surat Pemberitahuan melalui Kantor Pos dan Giro harus dilakukan secara tercatat, dan 
	tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.


						Pasal 7

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).


						Pasal 8

(1)	Wajib Pajak dapat membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan dengan menyampaikan pernyataan 
	tertulis, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

(2)	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan hutang pajak 
	menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
	sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung mulai saat penyampaian Surat Pemberitahuan 
	berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan Surat Pemberitahuan itu.

(3)	Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan 
	penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan 
	penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran 
	perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 
	sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar.


						Pasal 9

(1)	Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang 
	untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, selambat-lambatnya lima belas hari 
	setelah saat terhutangnya pajak atau masa pajak berakhir.

(2)	Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan harus 
	dibayar lunas dalam jangka waktu tiga bulan setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, 
	sebelum Surat Pemberitahuan itu disampaikan.

(3)	Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan harus dilunasi 
	dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4)	Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib 
	Pajak untuk mengangsur atau memberikan penundaan pembayaran pajak.


						Pasal 10

(1)	Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat 
	pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(2)	Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda 
	pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 11

(1)	Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
	ayat (1) huruf a dikembalikan, atau apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, 
	langsung dapat diperhitungkan untuk melunasi dahulu pajak yang terhutang.

(2)	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 
	jangka waktu satu bulan setelah Surat Keputusan kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan.

(3)	Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu bulan, 
	Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran 
	kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (2) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.

(4)	Tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri 
	Keuangan.


						BAB III
				PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

						Pasal 12

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.


						Pasal 13

(1)	Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, 
	Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan 
	Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :

	a.	apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang 
		terhutang kurang atau tidak dibayar;

  	b.	apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya 
		sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;

  	c.	apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
		dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih 
		lebih pajak, tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen), atau tidak seharusnya diberikan 
		pengembalian pajak;

  	d.	apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, 
		sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.

(2)	Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
	untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung mulai saat terhutangnya pajak atau 
	berakhirnya Masa Pajak; Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat 
	Ketetapan Pajak.

(3)	Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, 
	dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :

  	a.	50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam satu 
		Tahun Pajak;

 	b.	100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau 
		kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau 
		kurang disetorkan;

  	c.	100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
		atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

(4)	Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga untuk satu Tahun Pajak, 
	jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri, pajak yang ditagih dalam Surat Tagihan Pajak untuk 
	Tahun Pajak tersebut, serta pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri untuk 
	Tahun Pajak yang bersangkutan, dikreditkan dari jumlah Pajak Penghasilan yang terhutang dalam 
	Surat Ketetapan Pajak.

(5)	Sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan, tidak dapat dikreditkan dari 
	jumlah pajak yang terhutang.

(6)	Besarnya pajak yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam 
	Surat Pemberitahuan Tahunan, menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterbitkan Surat 
	Ketetapan Pajak.

(7)	Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan 
	Pajak tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana, 
	karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang 
	penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
	hukum tetap.


						Pasal 14

(1)	Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :
   	a.	pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
   	b.	Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga;
  	c.	dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai 
		akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

(2)	Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama 
	dengan Surat Ketetapan Pajak.


						Pasal 15

(1)	Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan dalam jangka waktu 
	lima tahun sesudah saat Pajak terhutang, berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun 
	Pajak, apabila diketemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang 
	menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.

(2)	Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Tambahan, ditambah dengan 
	sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
	tersebut.

(3)	Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan, apabila Surat Ketetapan Pajak 
	Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh Wajib Pajak atas kehendak sendiri, 
	sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

(4)	Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan 
	Pajak Tambahan tetap dapat diterbitkan dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun 
	tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan mengenai 
	pajak yang penagihannya telah lewat waktu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
	kekuatan hukum tetap.


						Pasal 16

Kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena 
jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.


						Pasal 17

(1)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atau pemeriksaan, menerbitkan :

	a.	Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas 
		bulan sejak diterima surat permohonan, apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah Pajak 
		Penghasilan yang dipotong atau dipungut ternyata lebih besar dari jumlah pajak yang 
		terhutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang;

	b.	Surat Pemberitaan, apabila jumlah pajak yang dibayar atau jumlah Pajak Penghasilan yang 
		dipotong atau dipungut sama dengan jumlah pajak yang terhutang.

(2)	Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Direktur Jenderal 
	Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak tersebut dianggap 
	dikabulkan.


						BAB IV
					   PENAGIHAN PAJAK

						Pasal 18

(1)	Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan merupakan dasar 
	penagihan pajak.

(2)	Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 19

(1)	Apabila atas pajak yang terhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang 
	dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar itu, dikenakan bunga 
	sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan 
	hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

(2)	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan 
	bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(3)	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan dan ternyata 
	penghitungan sementara pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang 
	dari jumlah pajak yang sebenarnya terhutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, 
	dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban 
	menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai 
	dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.


						Pasal 20

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 jumlah pajak yang terhutang berdasarkan
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan ditagih seketika, dalam 
hal :

a.	Wajib Pajak atau wakilnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) akan meninggalkan 
	Indonesia untuk selama-lamanya ataupun berniat untuk itu;

b.	Wajib Pajak atau wakilnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menghentikan atau secara 
	nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun 
	memindahtangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikinya atau dikuasainya;

c.	Pembubaran Badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi 
	penyitaan atas barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau wakilnya 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).


						Pasal 21

(1)	Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak begitu pula 
	atas barang-barang milik wakilnya, serta orang atau Badan yang menurut Pasal 32 ayat (2) dan 
	ketentuan undang-undang perpajakan lainnya, bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
	renteng.

(2)	Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, 
	bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan.

(3)	Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap hak 
	mendahulu dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 angka 1 dan angka 4, Pasal 
	1149 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 80 dan Pasal 81 Kitab Undang-undang 
	Hukum Dagang.

(4)	Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu dua tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan 
	Pajak, Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan, kecuali apabila dalam jangka 
	waktu Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan 
	pembayaran.

(5)	Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu dua tahun 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa, atau dalam 
	hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu dua tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu 
	penundaan pembayaran.  


						Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan pajak; termasuk bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagihan 
gugur setelah lampau waktu lima tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (4).


						Pasal 23

Jumlah Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan 
Pajak Tambahan yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.


						Pasal 24

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Menteri Keuangan.


						BAB V
				       KEBERATAN DAN BANDING

						Pasal 25

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
	a.	Surat Pemberitaan;
	b.	Surat ketetapan Pajak;
	c.	Surat Ketetapan Pajak Tambahan;
	d.	Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran;
	e.	Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
		undangan perpajakan.

(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan-alasan secara 
	jelas.

(3)	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan 
	atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
	menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)	Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang 
	ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti 
	penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

(5)	Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib 
	memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan 
	pajak.

(6)	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.


						Pasal 26

(1)	Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan 
	diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)	Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau 
	penjelasan tertulis.

(3)	Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
	menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.

(4)	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 
	ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran 
	ketetapan pajak tersebut.

(5)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak 
	tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.


						Pasal 27

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang 
	ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu tiga bulan sejak 
	tanggal keputusan ditetapkan, dengan dilampiri salinan Surat Keputusan tersebut.

(2)	Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(3)	Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.


						BAB VI
				     PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

						Pasal 28

(1)	Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus 
	mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk 
	menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna 
	penghitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan.

(2)	Bagi Wajib Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibebaskan 
	dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-
	kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak yang 
	terhutang.

(3)	Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan 
	mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(4)	Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang 
	dikerjakan secara teratur tentang keadaan kas dan bank, daftar hutang-piutang dan daftar persediaan 
	barang, dan pada setiap Tahun Pajak berakhir Wajib Pajak harus menutup pembukuannya dengan 
	membuat neraca dan perhitungan rugi laba berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten) 
	dengan tahun sebelumnya. 

(5)	Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, 
	angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing 
	yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

(6)	Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang 
	berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak harus disimpan selama 
	sepuluh tahun.


						Pasal 29

(1)	Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak 
	yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
	undangan perpajakan.

(2)	Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan 
	dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3)	Wajib Pajak yang diperiksa harus :
	a.	memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi 
		dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
		Wajib Pajak;
	b.	memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan 
		memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
	c.	memberikan keterangan yang diperlukan.

(4)	Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, 
	Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 
	merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


						Pasal 30

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.


						Pasal 31

Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


						BAB VII
					  KETENTUAN KHUSUS

						Pasal 32

(1)	Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :
  	a.	Badan oleh pengurus;
  	b.	Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan 
		pemberesan;
  	c.	Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau 
		yang mengurus harta peninggalannya;
  	d.	anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau 
		pengampunya.

(2)	Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara 
	renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan 
	Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk 
	dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut.

(3)	Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak 
	dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


						Pasal 33

Pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, 
sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak.


						Pasal 34

(1)	Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 
	diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 
	untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2)	Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap ahli yang ditunjuk oleh Direktur 
	Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan.

(3)	Menteri Keuangan berwenang memerintahkan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (1) dan ahli-ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, 
	memperlihatkan  bukti tertulis dari Wajib Pajak kepada Pejabat Pemeriksa untuk keperluan 
	pemeriksaan Keuangan Negara. Surat Perintah tersebut di atas menyebutkan nama Wajib Pajak yang 
	dikehendaki keterangannya dan nama pemeriksa.

(4)	Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana; ata
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3