PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											     20 Januari 2004

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR S - 28/PJ.53/2004

					        TENTANG

			        PENEGASAN PPN PARKIR DAN PAJAK PARKIR

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..................... tanggal 1 Juli 2003 hal Penegasan PPN Parkir dan 
Pajak Parkir, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.	Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa PT AS adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
	pengelolaan perparkiran, dengan modus operandi sebagai berikut :
á	a.	Melakukan kerjasama dengan pemilik lahan/gedung parkir untuk mengelola Parkir di atas 
		lahan tersebut.
á	b.	Memungut biaya parkir sebesar Rp 1.000/jam.
á	c.	Mekanisme pembagian hasil (profit sharing) adalah 20% dari keuntungan bersih merupakan 
		bagian pemilik lahan/gedung.
		Misal :  Omset Parkir  		Rp  10.000.000,-
			-   á 	Biaya-biaya	Rp    6.000.000,-
			-   á 	Laba  		Rp    4.000.000,-
á	d.	Saudara menanyakan hal-hal sebagai berikut :
á	á	1.	Apakah atas biaya parkir sebesar Rp 1.000 tersebut terutang PPN?
		2.	Apakah timbul pajak berganda atas Pajak Parkir 20% yang mulai berlaku efektif 
			bulan Juni dengan Pajak Pertambahan Nilai?
		3.	Apakah atas profit sharing yang diperoleh pemilik lahan terutang PPN?

2.	Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, mengatur antara 
	lain :
á	a.	Ayat (2), bahwa pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak 
		Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada Kantor 
		Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 
		kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai 
		Pengusaha Kena Pajak.
á	b.	Ayat (4), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan 
		atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau 
		Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 
		(2).

3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 
	Tahun 2000, mengatur antara lain :
á	a.	Pasal 1 angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,Nilai 
		Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang 
		dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
á	b.	Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang 
		diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, 
		tidak termasuk pajak yang dipungut Undang-Undang ini dan potongan harga yang 
		dicantumkan dalam Faktur Pajak.
á	c.	Pasal 3A ayat (1), bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 4 huruf a, huruf c atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
		sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak 
		Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
á	d.	Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak 
		di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
á	e.	Pasal 4A ayat (3) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 
		144 Tahun 2000, bahwa jasa pengelolaan lahan parkir tidak termasuk ke dalam kelompok 
		jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
á	f.	Pasal 7 ayat (1), bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

4.	Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
	Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan memori 
	penjelasan disebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota antara lain terdiri dari Pajak Parkir. Pajak 
	Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh 
	orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
	disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan 
	garasi kendaraaan bermotor yang memungut bayaran.

5.	Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah mengatur bahwa 
	objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan 
	berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
	tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraaan bermotor yang memungut bayaran.

6.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 419/KMK.03/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas 
	Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir, mengatur antara lain :
á	a.	Pasal 1 angka 3, bahwa Pengusaha adalah orang atau badan yang mengelola tempat parkir 
		yang disediakan oleh pemilik tempat parkir.
á	b.	Pasal 1 angka 5, bahwa jasa pengelolaan tempat parkir adalah jasa yang dilakukan oleh 
		Pengusaha untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat 
		parkir dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk 
		bagi hasil.
á	c.	Pasal 1 angka 6, bahwa jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir 
		yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau Pengusaha kepada pengguna tempat 
		parkir dengan dipungut bayaran.
á	d.	Pasal 2 ayat (1), bahwa atas penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
á	e.	Pasal 2 ayat (2), bahwa atas penyerahan Jasa Penyediaan Tempat Parkir sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

7.	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 5, serta memperhatikan surat Saudara pada 
	butir 1, dengan ini diberikan penegasan bahwa :	
á	a.	Atas penyerahan jasa parkir oleh pengelola kepada konsumen yang dikenakan biaya 
		Rp 1.000,- tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

á	b.	Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan jasa pengelolaan Parkir oleh PT. AS 
		kepada pemilik lahan, sedangkan Pajak Parkir (Pajak Daerah) dikenakan atas 
		penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan oleh PT. AS sebagai pengelola parkir kepada 
		konsumen. Dengan demikian, objek pajaknya berbeda sehingga tidak ada pengenaan pajak 
		berganda.

á	c.	Atas penyerahan jasa pengelolaan parkir oleh PT. AS kepada pemilik lahan/gedung parkir 
		terutang Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak 
		sebesar Nilai Penggantian yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
		seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak. Dalam kasus 
		Saudara :
á	á	-	Dalam hal kegiatan usaha telah memperoleh keuntungan (profit) maka besarnya 
			Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar pembagian profit sharing yang diterima 
			PT. AS ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan, tidak termasuk pajak yang dipungut 
			menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur 
			Pajak.
á	á	-	Dalam hal kegiatan usaha tersebut belum memperoleh profit maka besarnya Dasar 
			Pengenaan Pajak adalah sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan, tidak termasuk pajak 
			yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga 
			yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

á	d.	PT. AS wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah 
		kerjanya meliputi tempat kedudukan PT. AS dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk 
		dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan PT. AS wajib memungut, menyetor serta 
		melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan jasa pengelolaan parkir.

Demikian untuk dimaklumi.



a.n. Direktur Jenderal
PJ. Direktur PPN dan PTLL,

ttd.

Robert Pakpahan
NIP 060060167
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3