PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   12 Februari 2004

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR S - 74/PJ.52/2004

					        TENTANG

	   PENEGASAN MENGENAI PENYERAHAN BARANG HASIL OLAHAN DARI KAWASAN BERIKAT 
			     KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....................... tanggal 10 November 2003, dengan ini ditegaskan 
hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam surat tersebut Saudara memohon penegasan atas hal-hal sebagai berikut :
á	1.	Prosedur penyerahan barang hasil olahan dari Kawasan Berikat ke Daerah Pabean lainnya 
		pada saat pengeluaran barang, pihak penjual yang mengeluarkan barang wajib membayar 
		Bea Masuk, PPh Pasal 22, PPN dan PPn BM atas nama penjual di form pembayaran. Atas 
		setoran PPN tersebut dilaporkan ke dalam formulir B1.
á	2.	Untuk pemasukannya ke daerah pabean lainnya dibuat dokumen PIUD.
á	3.	Atas penyerahan barang hasil olahan dari Kawasan Berikat ke daerah pabean lainnya pihak 
		penjual harus membuat Faktur Pajak, dan melaporkan ke dalam formulir A1.

2.	Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan dengan hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :
á	1.	Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 
		Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah 
		Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak Masukan 
		dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
á	2.	Pasal 10 ayat (7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah 
		diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002 menyatakan 
		bahwa pengeluaran barang yang telah diolah oleh Pengusaha di Kawasan Berikat dengan 
		tujuan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya, dapat dilakukan dengan menggunakan 
		Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai tatalaksana kepabeanan di bidang impor.
á	3.	Pasal 17 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah diubah 
		terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002 menyatakan bahwa 
		atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh Pengusaha di Kawasan Berikat ke Daerah 
		Pabean Indonesia Lainnya dikenakan Bea Masuk, Cukai, PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22 
		Impor sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh 
		fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor. 

3.	Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, prosedur penyerahan barang hasil olahan dari Kawasan 
	Berikat ke Daerah Pabean Indonesia lainnya adalah sebagai berikut :
á	1.	Pada saat pengeluaran barang yang telah diolah oleh Pengusaha di Kawasan Berikat ke 
		Daerah Pabean Indonesia Lainnya, penjual menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
		dan wajib membayar Bea Masuk, Cukai, PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22 Impor. Pembayaran 
		PPN atas pengeluaran barang tersebut merupakan Pajak Masukan Saudara dan dilaporkan 
		dalam formulir B1 Lampiran SPT Masa PPN.
á	2.	Atas penyerahan barang hasil olahan dari Kawasan Berikat ke Daerah Pabean Indonesia 	
		Lainnya penjual memungut PPN terutang dan menerbitkan Faktur Pajak, serta PPN yang 
		dipungut merupakan Pajak Keluaran Saudara dan dilaporkan dalam formulir A1 Lampiran SPT 
		Masa PPN.
á	3.	Pajak Masukan tersebut dalam butir 3.1. dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran tersebut 
		dalam butir 3.2.	

Demikian agar menjadi maklum.




Direktur Jenderal,

ttd.

Hadi Poernomo
NIP 060027375
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3