PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											     7 Agustus 2001

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 982/PJ.52/2001

					        TENTANG

				         PEMBEBASAN PPN DAN PPh

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat saudara tanpa nomor tanggal 5 April 2001 hal tersebut pada pokok surat, bersama 
ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. 	Isi surat tersebut secara garis besar adalah : 	
á 	a. 	PT. AI telah diaudit oleh Kanwil IV Bea dan Cukai untuk periode 1 November 1999 sampai 
		dengan 30 September 2000. Dari hasil audit tersebut ditemukan adanya pajak impor dan bea 
		masuk yang belum dibayar oleh perusahaan ke kas negara atas impor barang yang telah 
		dilakukan oleh PT. AI dengan rincian sebagai berikut :
á 	á 	PPN                   Rp.  564.591.861
		Pph Pasal  22  	Rp.  141.147.966
		Bea Masuk       	Rp.      5.902.563
				______________
á á 	            Total      	Rp.  711.642.290

á 	b. 	Sehubungan dengan hal tersebut, PT. AI memohon agar atas PPN dan PPh Pasal 22 yang telah 
		disetorkan melalui Bank Mandiri dapat dikreditkan terhadap perhitungan pajak tahun fiskal 
		2000.

2.	Ketentuan yang berlaku untuk permasalahan tersebut di atas adalah :
á 	a. 	Pajak Penghasilan
á 	á 	a.1. 	Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
			tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
			Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa kredit pajak untuk 
			Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah 
			dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat tagihan Pajak karena Pajak 
			Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak 
			yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar 
			atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan 
			pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

á 	á 	a.2. 	Sesuai dengan ketentuan beserta penjelasan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang 
			Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 
			dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan dapat menetapkan 
			bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak Sehubungan dengan pembayaran 
			atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari 
			Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang 
			lain.

á 	á 	a.3. 	Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 
			1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
			dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, disebutkan bahwa bagi Wajib Pajak 
			dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit 
			pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa pemungutan pajak atas 
			penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

á 	á 	a.4. 	Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
			Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
			undang Nomor 16 Tahun 2000 diatur bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri 
			dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 
			menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah 
			berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat 
			Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

á 	b. 	Dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas 
		Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
		Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, disebutkan bahwa Pajak Masukan yang dapat 
		dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, 
		dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
		berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan 
		belum dilakukan pemeriksaan.

3. 	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 di atas dengan ini ditegaskan bahwa :
á 	a. 	Pajak Penghasilan
á 	á 	a.1. 	Pemotongan PPh Pasal 22 tersebut merupakan pembayaran pendahuluan yang dapat 
			diperhitungkan dengan pajak terhutang dalam SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 
			yang bersangkutan.

á 	á 	a.2. 	Apabila PT. AI telah melunasi namun belum memperhitungkan PPh Pasal 22 dalam 
			SPT Tahunan PPh sebesar Rp. 141.147.966,00 dengan rincian sebagai berikut :
á	á	á	No. PIB / AJU Tanggal PIB / AJU PPh. 
			Pasal 22  - 001295-20000428-000155 1 Mei 2000 		Rp.áá  1.330.286,00
				  - 001295-20000511-000192 11 Mei 2000 	Rp.á 30.328.487,00
				  - 000211-20000623-100853 24 Juni 2000 	Rp.á 16.473.809,00
				  - 015367-20000717-000037 17Juli 2000 		Rp.á 40.914.878,00
				  - 015367-20000717-000043 4 Agustus 2000 	Rp.á 50.331.946,00
				  - 001382-20000914-200156 15 September 2000 Rp.ááá 1.768.560.00
										________________
								Total á 		Rp. 141.147.966,00

á 	á 	á 	Maka atas pembayaran PPh Pasal 22 sebagai hasil audit Kanwil IV Bea dan Cukai 
			tersebut dapat dikreditkan untuk perhitungan pajak Tahun Pajak 2000.
	
á 	á 	a.3. 	Apabila SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2000 telah disampaikan ke kantor 
			pajak, PT. AI dapat menyampaikan pembetulan SPT tersebut sepanjang belum 
			dilakukan tindakan pemeriksaan pajak.

á 	b. 	Pajak Pertambahan Nilai	
á 	á 	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 huruf b di atas , ditegaskan bahwa atas Pajak 
		Pertambahan Nilai yang telah disetorkan ke kas negara oleh PT. AI sepanjang Pajak Masukan 
		yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak 
		yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan 
		setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai 
		biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Demikian agar maklum. 



Direktur Jenderal Pajak 

ttd

Hadi Poernomo 
NIP. 060027375 


Tembusan : 
1.  	Direktur Pajak Pertambahan Nilai 
2.  	Direktur Pajak Penghasilan 
3.  	Direktur Peraturan Perpajakan
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3