PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   19 Oktober 2001

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 579/PJ.32/2001 

					        TENTANG

		     FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS BARANG MODAL, 
		   TIDAK TERMASUK SUKU CADANG DAN BAHAN BAKU UNTUK PT. NNT 

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1909/27.04/056/2001 tanggal 20 Agustus 2001 hal tersebut diatas 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam surat tersebut Saudara berpendapat bahwa fasilitas penundaan pembayaraan PPN atas barang 
	modal, peralatan, mesin-mesin, kendaraan (kecuali mobil sedan dan station wagon) yang diatur dalam 
	Kontrak Karya PT NNT masih tetap dapat diperlakukan sampai dengan tanggal 28 Februari 2010 yaitu 
	sampai dengan tahun kesepuluh dari periode operasi 1 Maret 2001.

2.	Dalam surat Kepala Biro Keuangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 
	Nomor 15/80/SJK/2000 tangga1 20 Dcsember 2000, dinyatakan bahwa NNT berpendapat bahwa atas 
	impor suku cadang dan bahan baku tahun 1998, 1999, dan 2000 mendapat fasilitas penundaan PPN 
	tanpa menyinggung sama sekali mengenai fasilitas penundaan PPN atas impor barang modal, mesin-
	mesin, kendaraan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam surat jawaban kami Nomor 
	S-331/PJ.322/2001 tanggal 16 Juli 2001 hanya menegaskan tentang perlakuan PPN atas impor suku 
	cadang dan bahan baku.

3.	Ketentuan-ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya antara PT. NNT dengan Pemerintah 
	Indonesia adalah antara lain:
á	a.	Pasal 12 butir 1 diatur bahwa Perusahaan dapat mengimpor barang-barang modal, peralatan, 
		mesin-mesin (termasuk suku cadang), kendaraan-kendaraan (kecuali mobil sedan dan station 
		wagon), pesawat udara, alat angkutan air, dan alat angkutan lainnya, bahan baku untuk 
		produksi ekspor, yang diperlukan untuk kegiatan pertambangan eksplorasi, studi kelayakan, 
		kontruksi serta kegiatan teknis pendukung untuk Pengusahaan yang akan bebas atau 
		memperoleh keringanan bea masuk dan penundaan pembayaran PPN yang terhutang sesuai 
		dengan undang-undang dan peraturan-peraturan selama jangka waktu terhitung mulai 
		tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan dan termasuk tahun kesepuluh dari 
		Periode Operasi.	
	b.	Pasal 13 butir 7 angka (i) diatur bahwa Perusahaan harus didaftarkan sebagai Pengusaha 
		Kena Pajak untuk PPN dan dengan demikian PPN harus dikenakan pada:
		(1)  	Penjualan produksi di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada dore 
			bullion dengan tarif 10%, (sepuluh persen) dari harga jual atau tarif lain sesuai 
			dengan undang-undang pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan untuk 
			penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0% (nol persen) dari harga jual.
		(2) 	Dengan mengingat ketentuan Pasal 12, barang-barang kena pajak yang diimpor 
			seperti peralatan dan keperluan-keperluan lainnya dengan tarif 10% atau tarif lain 
			sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.
	c.	Pasal 13 butir 7 angka (iii) diatur bahwa PPN yang terhutang atas pembelian barang-barang di 
		dalam negeri dan barang-barang modal yang diimpor oleh Perusahaan dapat ditangguhkan 
		sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 827 Tahun 1994 atau peraturan-peraturan 
		atau keputusan-keputusan sejenis dengan memperhatikan berlakunya keputusan-keputusan 
		tersebut.

4.	Berdasarkan butir 3 di atas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
	berlaku, maka fasilitas perpajakan di bidang PPN yang dapat diberikan kepada PT. NNT adalah 
	sebagai berikut:
á	a.	Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan dapat 
		memperoleh fasilitas penundaan PPN atas impor barang-barang tertentu sesuai Pasal 12 butir 
		1 Kontrak Karya dan fasilitas PPN ditangguhkan atas pembelian barang di dalam negeri dan 
		impor barang modal.
	b.	Perusahaan tetap dapat memperoleh fasilitas lainnya di bidang PPN yang berlaku secara 
		umum seperti misalnya fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah, fasilitas PPN Tidak Dipungut dan 
		fasilitas Pembebasan PPN sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 
		perundang-undangan yang berlaku.

5.	Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
	Tahun 1994, tidak dikenal lagi fasilitas perpajakan berupa penundaan PPN dan penangguhan PPN atas 
	impor atau perolehan barang modal tertentu. Namun demikian khusus untuk fasilitas penangguhan 
	PPN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangm Nomor 577/KMK.00/1989 tanggal 29 Mei 
	1989, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/1996 tanggal 11 April 
	1996 ditetapkan bahwa masa transisi pemberian fasilitas penangguhan pembayaran PPN/PPnBM atas 
	impor barang modal tertentu adalah sampai dengan tanggal 31 Maret 1998.

6.	Sejak 1 April 1998, ketentuan yang mengatur tentang pemberian fasilitas PPN atas perolehan Barang 
	Kena Pajak (BKP) dalam rangka PMA dan PMDN adalah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 yang antara 
	lain menyebutkan bahwa atas impor dan atau penyerahan barang modal berupa mesin dan peralatan 
	pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang diperlukan untuk menghasilkan Barang 
	Kena Pajak, PPN yang terutang Ditanggung oleh Pemerintah.

7.	Dalam Keputusan Menteri Keuangm Nomor 252/KMK.04/1998 tanggal 29 April 1995 disebutkan bahwa 
	yang dimaksud dengan barang modal adalah mesin dan peralatan pabrik dalam keadaan terpasang 
	yang diperlukan untuk proses menghasilkan BKP, tidak termasuk suku cadang.

8.	Sejak 1 Januari 2001, ketentuan yang mengatur pemberian fasilitas PPN atas perolehan barang modal 
	adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 yang antara lain mengatur bahwa PPN yang 
	terutang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan barang modal berupa mesin dan peralatan 
	pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang diperlukan untuk menghasilkan Barang 
	Kena Pajak, tidak termasuk suku cadang.

9.	Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini ditegaskan bahwa:
á	a.	Ketentuan pemberian penundaan PPN dalam Kontrak Karya PT. NNT mengacu pada ketentuan 
		Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-undang PPN 1994 
		fasilitas penundaan PPN tersebut tidak diberikan lagi.
	b.	Khusus untuk perlakuan PPN atas impor dan atau perolehan barang modal berupa mesin dan 
		peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang diperlukan untuk 
		menghasilkan Barang Kena Pajak, tidak termasuk suku cadang, adalah sebagai berikut:
		1)  	Atas impor atau perolehan barang modal sejak tahun 1995 s.d. 31 Maret 1998 dapat 
			diberikan fasilitas penangguhan PPN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 
			Nomor 577/KMK.00/1989 tanggal 29 Mei 1989.
		2) 	Atas impor atau perolehan barang modal sejak 1 April 1998 s.d. 31 Desember 2000 
			dapat diberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah sesuai dengan Keputusan 
			Presiden Nomor 18 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
			Presiden Nomor 204 Tahun 1998 beserta dengan aturan pelaksanaannya.
		3) 	Atas impor atau perolehan barang modal sejak 1 Januari 2001 dapat diberikan 
			fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
			2001 beserta dengan aturan pelaksanaannya.

Demikian untuk dimaklumi. 




Direktur Jenderal 
Hadi Poernomo 

ttd.

NIP 060027375 


Tembusan: 

1. 	Menteri Keuangan 
2. 	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
3. 	Ketua BKPM 
4. 	Dirjen Bea dan Cukai 
5. 	Direktur PPN & PTLL 
6.	Direktur Peraturan Perpajakan.
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3