PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											            3 Mei 2001

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 207/PJ.313/2001

					        TENTANG

	      PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN SECARA BERSAMA (SINDIKASI) KEPADA NASABAH

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: ..........., tanggal 13 Desember 2000 berkenaan perihal tersebut di 
atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.	Dalam surat tersebut Saudara menyebutkan antara lain :	
á	a.	Perusahaan saudara PT. FIF bergerak di bidang pembiayaan, khususnya pembiayaan 
		konsumen (Consumer Finance) dan telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan melalui 
		Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1151/KMK.03/1989 jo. S-7025/M/1991 tertanggal 
		16 Desember 1991.

á	b.	Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha pembiayaan tersebut di atas, saudara 
		melakukan kerjasama dengan Bank lokal ("Bank") untuk memberikan fasilitas pembiayaan 
		secara bersama (sindikasi) kepada nasabah pembeli kendaraan bermotor ("nasabah").

á	c.	Sehubungan dengan kerjasama tersebut pembiayaan kepada nasabah bersumber dari Bank 
		dan PT. FIF, dengan komposisi yang dapat berubah-ubah disesuaikan dengan kemampuan 
		masing-masing yang dapat terdiri dari Bank sebesar 90% dan PT. FIF 10% atau sebaliknya, 
		dan dapat pula Bank 50% dan PT. FIF 50% serta bisa pula 100% dari Bank seluruhnya. Dalam 
		pembukuan akan dicatat sesuai dengan porsi yang dibiayai oleh PT. FIF.

á	d.	PT. FIF mendapatkan penghasilan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang menjadi porsi Bank 
		atas pendapatan bunga dari perjanjian kredit antara FIF, Bank dan Nasabah sebagai 
		kompensasi biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT. FIF.

á	e.	Biaya operasional ini meliputi proses maintenance secara keseluruhan mulai dari penilaian 
		kelayakan kredit, dokumentasi, penagihan, penyetoran, angsuran ke bank dan pelunasan 
		serta resiko penghapusan sisa hutang untuk unit kendaraan bermotor yang dibiayai apabila 
		pada suatu saat nasabah tidak membayar hutangnya (wanprestasi) dan unit kendaraan tidak 
		dapat diketemukan lagi.

á	f.	Perlakuan atas seluruh kegiatan diatas adalah sama, baik atas pembiayaan yang 
		menggunakan dana sendiri maupun pembiayaan yang menggunakan dana dari bank, dimana 
		penghasilan yang diperoleh antara lain berasal dari nasabah yaitu berupa bunga atas 
		pinjaman pembiayaan, sedangkan disisi lain Saudara harus mengeluarkan biaya berupa 
		bunga atas pinjaman dari bank yang digunakan untuk membiayai sebagian atau seluruh dana 
		yang digunakan oleh nasabah. Atas kegiatan tersebut saudara berpendapat sebagai berikut :	
á	á	1)	Penghasilan atas pembiayaan sindikasi tersebut diatas adalah merupakan penghasilan 
			bunga, sehingga tidak terhutang PPN.
á	á	2)	Biaya penghapusan sisa hutang untuk keseluruhan unit yang dibiayai merupakan 
			biaya yang dapat dikurangkan (deductible expenses) dari penghasilan bruto dalam 
			menghitung penghasilan kena pajak.
á
2.	Pajak Penghasilan	
á	a.	Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
		sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan 
		penjelasannya mengatur antara lain bahwa pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang 
		dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang terutang, sedangkan bagi pihak yang 
		berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.

á	b.	Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
		sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan 
		penjelasannya mengatur antara lain bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih 
		dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah melakukan upaya-upaya 
		penagihan yang maksimal atau terakhir.

á	c.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-238/PJ/2001 tanggal 28 Maret 2001 tentang 
		Penghapusan Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih antara lain mengatur sebagai 
		berikut :	
á	á	1)	Pasal 1 bahwa dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak 
			dapat membebankan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih 
			dengan syarat:	
á	á	á	a)	telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; dan	
á	á	á	b)	telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 
				Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), atau adanya perjanjian 
				tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang (perjanjian 
				restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 
				dan	
á	á	á	c)	telah diumumkan dalam penerbitan umum atau khusus; dan	
á	á	á	d)	Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat 
				ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

á	á	2)	Pasal 3 bahwa perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan 
			utang (perjanjian restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan debitur 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b harus memuat secara jelas data dan 
			informasi mengenai kreditur, debitur, pihak ketiga terkait, pinjaman dan bentuk 
			perjanjian restrukturisasi yang dilakukan, serta harus disahkan oleh notaris.

á	á	3)	Pasal 4 bahwa yang dimaksud dengan penerbitan umum atau khusus sebagaimana 
			dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah :	
á	á	á	a)	Penerbitan koran/majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang 
				berskala nasional; atau	
á	á	á	b)	Penerbitan khusus Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)/Persatuan 
				Bank-Bank Swasta Nasional (PERBANAS); atau	
á	á	á	c)	Penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia.	

á	á	4)	Pasal 5
á	á	á	-	Ayat (1) bahwa kewajiban menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata 
				tidak dapat ditagih dilakukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat 
				Wajib Pajak terdaftar, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan Pajak 
				Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan (sebagai lampiran).
á	á	á	-	Ayat (2) bahwa daftar piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
				memuat data dan informasi mengenai debitur, yaitu: nama, alamat, NPWP, 
				serta jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
á	á	á	-	Ayat (3) bahwa keharusan pencantuman NPWP dalam "daftar piutang" 
				sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi :
á	á	á	á	a.	Seluruh debitur Wajib Pajak badan;
á	á	á	á	b.	Debitur Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah kredit atau utangnya 
					lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);	
á	á	á	á	c.	Debitur Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah kredit atau utangnya 
					tidak lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sepanjang 
					telah memiliki NPWP.
á	á	á	-	Ayat (4) bahwa dalam hal jumlah debitur lebih dari 100 (seratus) dan 
				sepanjang nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dari masing-
				masing debitur tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), daftar 
				piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat dibuat secara 
				kumulatif dengan menyajikan data dan informasi debitur yaitu; jumlah 	
				debitur kecil dan jumlah total nilai piutang yang nyata-nyata tidak dapat 
				ditagih.
á	á	á	-	Ayat (5) bahwa Wajib Pajak harus dapat menunjukkan bukti pendukung 
				masing-masing debitur apabila diminta atau diperlukan untuk kepentingan 
				pemeriksaan pajak.

á	á	5)	Pasal 7	
á	á	á	-	Ayat (1) bahwa penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih 
				dan telah memenuhi persyaratan sebagai biaya dapat dilakukan sekaligus 
				oleh kreditur Wajib Pajak dalam negeri meskipun debitur memperoleh 
				perlakuan penundaan penghasilan atas keuntungan karena pembebasan 
				utang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
				KEP-237/PJ/2001 tanggal 28 Maret 2001.
á	á	á	-	Ayat (2) bahwa penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih 
				bagi kreditur bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi harus dilakukan 
				melalui pembentukan cadangan yang diperkenankan untuk itu.

á	á	6)	Pasal 8 bahwa apabila di kemudian hari penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak 
			dapat ditagih dan dibebankan sebagai biaya dilunasi oleh debitur seluruhnya atau 
			sebagian, maka jumlah piutang yang dilunasi tersebut merupakan penghasilan bagi 
			kreditur pada tahun pajak diterimanya pelunasan.	

á	d.	Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ditegaskan bahwa:	
á	á	1)	Atas penghapusan sisa hutang untuk keseluruhan unit yang dibiayai dapat dibebankan 
			sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) dari penghasilan bruto 
			dalam menghitung penghasilan kena pajak dengan persyaratan:	
á	á	á	a)	Piutang tak tertagih yang dapat dihapuskan adalah piutang usaha sesuai 
				dengan bidang usaha dari Wajib Pajak yang bersangkutan;	
á	á	á	b)	Piutang tak tertagih tersebut telah dibebankan sebagai kerugian perusahaan 
				dalam Laporan Keuangan Komersial;	
á	á	á	c)	Nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih tersebut telah diserahkan 
				kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara 
				(BUPLN);
á	á	á	d)	Telah menyerahkan Daftar Piutang Tak Tertagih Yang Dihapuskan yang 
				mencantumkan nama, alamat, NPWP dan jumlahnya, serta dokumen lain 
				yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pajak; dan 
á	á	á	e)	Daftar nama tersebut telah diumumkan dalam suatu penerbitan.
á	á	2)	Penghapusan piutang tak tertagih yang timbul di bidang usaha bank dan lembaga 
			pembiayaan harus dibebankan terlebih dahulu pada perkiraan cadangan piutang tak 
			tertagih.
á	á	3)	Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk 
			menutup kerugian yang disebabkan oleh piutang yang nyata-nyata tidak dapat 
			ditagih, maka jumlah cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, 
			sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka 
			kekurangannya diperhitungkan sebagai biaya (penghapusan piutang tak tertagih).
á	á	4)	Apabila piutang tak tertagih yang telah memenuhi syarat untuk dihapuskan dan 
			dikemudian hari piutang tersebut dapat ditagih kembali, maka atas jumlah yang 
			diterima itu merupakan penghasilan bagi kreditur.	

3.	Pajak Pertambahan Nilai	
á	a.	Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
		Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
		terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 antara lain diatur sebagai berikut:	
á	á	1)	Pasal 1 butir 6 bahwa Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan 
			suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas 
			atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan 
			untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas 
			petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.	
á	á	2)	Pasal 4 huruf c bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam 
			Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Dalam penjelasannya dijelaskan 
			bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
			berikut:	
á	á	á	-	jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak	
á	á	á	-	penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan	
á	á	á	-	penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.	
á	á	3)	Pasal 4A ayat (3) huruf d bahwa jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa di 
			bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.

á	b.	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang 
		tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain diatur sebagai berikut:	
á	á	1)	Pasal 5 huruf d bahwa Kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa di bidang 
			perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hal opsi.	
á	á	2)	Pasal 8 huruf a bahwa Jenis jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha 
			dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi jasa 
			perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-undang 
			Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan 
			barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 
			suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang.

á	c.	Pasal 6 huruf m Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 
		diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diatur bahwa jasa perbankan meliputi 
		antara lain menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip 
		Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

á	d.	Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa usaha jasa 
		pembiayaan konsumen termasuk jenis jasa perbankan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
		Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
		Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang tidak dikenakan PPN sehingga atas 
		penyerahannya tidak terutang PPN.

á	e.	Namun demikian, atas penyerahan Barang Kena Pajak yang harganya dilunasi dengan 
		menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen tetap terutang PPN dan PPn BM sesuai dengan 
		ketentuan yang berlaku.	

Demikian agar maklum.




A.n. Direktur Jenderal
Direktur,

ttd

IGN Mayun Winangun
NIP 060041978
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3