PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											           9 Juni 2003

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 500/PJ.52/2003

					        TENTANG

	   PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN UNTUK PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN BHAKTI TNI 
			        DI WILAYAH NANGROE ACEH DARUSSALAM

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 12 Nopember 2002 hal sebagaimana tersebut pada 
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.	Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara 
	dan Daerah menerima surat dari Pekas TNI Staf Mabes TNI. Dalam hal ini, Pekas TNI Staf Mabes TNI 
	mengajukan permohonan pembebasan PPN untuk pengadaan barang kebutuhan Bhakti TNI di Nangroe 
	Aceh Darussalam dengan alasan barang tersebut digunakan untuk renovasi bangunan sekolah, 
	masjid, kantor pemerintahan dan sarana umum lainnya dalam rangka pemulihan keamanan.

2.	Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

	1)	Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang 
		Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari 
		Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain mengatur bahwa:
		a.	Pasal 2, Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan 
			Pajak Pertambahan Nilai adalah:
			1.	Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, 
				pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang 
				batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar 	
				pertimbangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
			2.	Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat 
				angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya 
				dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan 
				amunisi oleh PT. ABC, untuk keperluan TNI dan POLRI;
			3.	Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional 
				(PIN);
			4.	Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
			5.	Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan 
				penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal 
				tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat 
				keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh 
				Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan 
				nasional;
			6.	Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau 
				alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan 
				yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara 
				Niaga Nasional;
			7.	Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau 
				pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh 
				PT. BCA;
			8.	Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara 
				wilayah Negara Republik Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia.

			Pengadaan barang untuk renovasi bangunan sekolah, masjid, kantor pemerintahan 
			dan sarana umum lainnya dalam rangka pemulihan keadaan keamanan pada Propinsi 
			Nangroe Aceh Darussalam tidak termasuk Barang Kena Pajak Tertentu yang atas 
			penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

		b.	Pasal 3 angka 4, Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang 
			semata-mata untuk keperluan ibadah;

	2)	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang 
		Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-Badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah 
		Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
		Penjualan Atas Barang Mewah, antara lain mengatur bahwa:
		a.	Pasal 1 Ayat (1), Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Bendaharawan Pemerintah 
			Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten atau Kota, Pertamina, Kontraktor Kontrak 
			Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak, Gas Bumi, Panas Bumi dan 
			Pertambangan Umum Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
			Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah dan Bank Indonesia, ditetapkan sebagai 
			Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

		b.	Pasal 1 Ayat (2), Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam 
			ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
			Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor dan 
			melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang 
			terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 
			Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;

	3)	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang 
		Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
		Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak 
		Pertambahan Nilai, antara lain mengatur bahwa:
		a.	Pasal 1, Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan 
			Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan 
			pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
			atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
		b.	Pasal 4 Ayat (1) huruf c, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
			Mewah tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal pembayaran atas 
			penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan 
			perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak 
			dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

3.	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini 
	diberikan penegasan bahwa:
	a.	Atas pengadaan barang-barang yang dipakai untuk Bhakti TNI di Nangroe Aceh Darussalam 
		untuk merenovasi bangunan sekolah, masjid, kantor pemerintah dan sarana umum lainnya 
		dalam rangka pemulihan keamanan tidak termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak 
		tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf 
		a di atas, sehingga atas pengadaan barang-barang yang dipakai untuk Bhakti TNI di Nangroe 
		Aceh Darussalam tersebut tetap terutang PPN. Sehubungan dengan itu, Bendaharawan Mabes 
		TNI sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap diwajibkan memungut, menyetor, dan 
		melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh 
		Pengusaha Kena Pajak penjual;
	b.	Atas jasa pembangunan masjid (tempat ibadah) yang dilakukan oleh kontraktor, dibebaskan 
		dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL

ttd

I MADE GDE ERATA
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3