PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											      8 Januari 1990

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 02/PJ.74/1990

					           TENTANG

        PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-01/PJ.4/1989 TANGGAL 
					       27 APRIL 1989

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petunjuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 
KEP-01/PJ.4/1989 tanggal 27 April 1989 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan 
Besarnya Penghapusan Piutang pajak sebagai pengganti Surat Edaran No. SE-11/PJ.4/1986 tanggal 14 April 
1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-384/PJ.4/1989 tanggal 
19 September 1985 yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berhubung dengan adanya perubahan tersebut, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :
1.	Pemeriksaan setempat dalam rangka Usulan Penghapusan Piutang Pajak merupakan tugas pekerjaan 
	yang sifatnya rutin, sehingga satuan organisasi pelaksanaannya juga harus bersifat permanen. Oleh 
	karena itu Satuan Tugas Pemeriksa yang pada umumnya hanya bersifat sementara, dalam Keputusan 
	Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.4/1989 ini diganti dengan Seksi Penagihan dan Verifikasi.

2.	Pemeriksaan dalam rangka Usulan Penghapusan Piutang Pajak tidak termasuk dalam pengertian 
	"Pemeriksaan" yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1986, sehingga kepada 
	para pemeriksa tidak diberikan biaya pemeriksaan.

3.	Apabila terbukti secara sah bahwa :
	3.1.	Setelah dilakukan pemeriksaan setempat piutang pajak benar tidak dapat atau tidak mungkin 
		ditagih lagi, atau
	3.2.	Setelah dilakukan penelitian administrasi piutang pajak benar telah daluarsa hak 
		penagihannya.
	maka piutang pajak tersebut dapat diusulkan untuk dihapuskan meskipun belum ada tindakan 
	penagihan.

4.	Berbeda dengan ketentuan dalam Surat Edaran No. SE-11/PJ.4/1986 tanggal 14 April 1986, dalam 
	petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan bahwa Petikan dari Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI 
	tentang Penghapusan Piutang Pajak, tidak perlu dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan 
	bahwa yang daluarsa adalah hak Fiskus untuk melakukan penagihan pajak secara paksa, sedang 
	hutang pajak itu sendiri pada dasarnya tidak/belum daluarsa.

5.	Mengingat masalah penghapusan piutang pajak ini penting artinya sebagai salah satu sarana untuk 
	menciptakan tertib administrasi dan tertib operasional, maka diminta perhatian Saudara agar 
	penanganannya dikerjakan secara tekun dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3