PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											    9 Oktober 1985

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				            NOMOR SE - 82/PJ.12/1985

					           TENTANG

		   PERMINTAAN DATA-DATA/INFORMASI PERPAJAKAN OLEH INSTANSI LAIN

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan apakah Kepala Inspeksi Pajak boleh melayani permintaan Kantor 
Departemen Penerangan Kabupaten setempat untuk mendapatkan data-data/informasi perpajakan yang akan 
dipergunakan oleh instansi tersebut sebagai bahan dokumentasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, 
perlu diberikan petunjuk sbb. :

1.	Pada prinsipnya segala dokumen perpajakan hanya diperuntukkan bagi kepentingan dinas pajak, jadi 
	tidak dapat dijadikan sebagai bahan publikasi (jiwa Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983); hal ini telah 
	ditegaskan dalam surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-09/PJ.12/1985 tanggal 12 Februari 1985 dan 
	SE-68/PJ.12/1985 tanggal 22 Agustus 1985.

2.	Informasi-informasi perpajakan yang bersifat umum misalnya jumlah wajib pajak atau penerimaan 
	pajak secara global, kalau memang diperlukan untuk keperluan penerangan kepada masyarakat, 
	permintaannya supaya dilaksanakan secara terpusat untuk seluruh Indonesia oleh pihak Departemen 
	Penerangan di Jakarta kepada Direktur Jenderal Pajak.

Demikian untuk diketahui dan diperhatikan seperlunya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SALAMUN A.T.
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3