PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										                     23 Juni 2005

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR S - 135/PJ./2005

					        TENTANG

  PENINJAUAN KEMBALI SE DJP TENTANG PPN ATAS JASA KEAGENAN DAN KEP DIRJEN TENTANG PPh PSL 23

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal XYZ Nomor XXX tanggal 06 Oktober 2004 perihal tersebut diatas 
yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang tembusannya ditujukan kepada Direktur 
Jenderal Pajak, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.	Secara garis besar surat dari XYZ dan CBA menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha 
	terdapat perbedaan persepsi penerapan perpajakan atas jasa keagenan antara operator 
	penerbangan, Biro Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan Wisata dan Direktorat Jenderal Pajak atas hal-
	hal sebagai berikut:
	a.	Jasa Perantara termasuk Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan 23 menurut Keputusan Dirjen 
		Pajak Nomor Kep 170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 dan sesuai dengan Undang-undang RI 
		Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan 
		Wisata adalah bukan termasuk sebagai perantara. Berdasarkan hal tersebut mohon ditinjau 
		Kep Dirjen Pajak tersebut.
	b.	Berhubung jasa angkutan udara domestik telah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan 
		komisi untuk Biro Perjalanan Wisata/Agen Wisata termasuk dalam harga jasa angkutan udara 
		domestik tersebut, maka komisi Biro Perjalanan/Agen Perjalanan Wisata tidak dapat 
		dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 
		SE-18/PJ.3/1989 tanggal 26 April 1989. Komisi tersebut diterima pada saat penyerahan sales 
		report (pembayaran) ke perusahaan Airlines dan jumlah yang dibayarkan tersebut setelah 
		dikurangi komisi untuk Biro Perjalanan Wisata/Agen Wisata.

2.	Pajak Penghasilan

	a.	Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
		sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain 
		mengatur sebagai berikut :
		1.	Pasal 23 ayat (1) huruf c : bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama 
			dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, 
			Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 
			perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau 
			bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 
			15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
			1)	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
			2)	imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 
				jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 
				Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
		2.	Pasal 28 ayat (1) huruf c : bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 
			pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang 
			bersangkutan, berupa pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, 
			royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud 
			dalam Pasal 23.
	b.	Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan 
		Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-
		undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 
		dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa yang termasuk jenis 
		jasa lain tersebut adalah jasa perantara dengan perkiraan penghasilan neto sebesar 40% dari 
		jumlah bruto tidak termasuk PPN.
	c.	Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "perantara" berarti : makelar, calo 
		(dalam jual-beli). Menurut Ensiklopedi Indonesia kata "Perantara" berarti : orang yang 
		bertindak sebagai perantara dalam perikatan perjanjian di bidang tertentu, dengan mendapat 
		imbalan balas jasa atau pembagian keuntungan dan bertindak atas perintah atau atas nama 
		orang-orang yang tidak ada ikatan kerja tetap dengan dirinya. Perantara hanya merupakan 
		orang ketiga (penengah) dan tidak mengikatkan diri pada si pemberi perintah.

3.	Pajak Pertambahan Nilai

	Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
	dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur:
	a.	Pasal 1 ayat (5) : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 
		perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak 
		tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena 
		pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan;
	b.	Pasal 1 ayat (6) : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang 
		dikenakan berdasarkan Undang-undang ini;
	c.	Pasal 1 ayat (17) : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, Nilai 
		Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang 
		dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;
	d.	Pasal 1 ayat (19) : Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 
		atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak 
		termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang 
		dicantumkan dalam Faktur Pajak;
	e.	Pasal 4 huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di 
		dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha;
	f.	Pasal 4A ayat (3) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 
		144 tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, 
		Jasa yang diserahkan oleh Biro Perjalanan Wisata/Agen Wisata tidak termasuk dalam 
		kelompok jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4.	Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dan memperhatikan isi surat Saudara 
	pada angka 1 diatas, dengan ini ditegaskan bahwa:
	a.	Pajak Penghasilan
		1)	Jasa yang diberikan oleh BPW/APW dalam mengageni perusahaan angkutan umum 
			di udara/darat/air, hotel, pengurusan dokumen perjalanan dan menghubungkan 
			antara wisatawan/orang yang melakukan perjalanan dengan pemilik jasa termasuk 
			dalam pengertian jasa perantara yang merupakan objek PPh Pasal 23 yang wajib 
			dipotong oleh pihak yang membayarkan sebesar 15% x 40% atau 6% dari jumlah 
			bruto tidak termasuk PPN;
		2)	Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan salah satu cara pelunasan pajak yang terutang 
			dalam tahun berjalan, sehingga pada akhir tahun pajak dapat dikreditkan terhadap 
			Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
	b.	Pajak Pertambahan Nilai
		1)	Pengenaan PPN atas kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata 
			dan agen penjualan tiket dari perusahaan penerbangan dapat dipisahkan menjadi 2 
			(dua) yaitu:
			a)	Jasa penerbangan domestik, yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 
				10% dari harga tiket yang dibayar oleh konsumen/calon penumpang, dan 
				Pajak Pertambahan nilai ini merupakan Pajak Keluaran bagi perusahaan 
				penerbangan.
			b)	Jasa keagenan penjualan tiket atau jasa perantara penjualan tiket atau 
				apapun nama jasa yang digunakan untuk menyebut Jasa Kena Pajak yang 
				diserahkan oleh pihak yang menjualkan tiket tersebut (Biro Perjalanan Wisata 
				dan agen penjualan tiket) kepada perusahaan penerbangan, terutang PPN 
				sebesar 10% dari imbalan yang diterima atau seharusnya diterima, dalam hal 
				ini 10% dari komisi yang diterima. Jumlah Pajak yang dibayar tersebut 
				merupakan Pajak Keluaran bagi Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan 
				Wisata dan agen penjualan tiket, dan Pajak Masukan bagi perusahaan 
				penerbangan.
		2)	Dengan demikian, tidak terdapat pengenaan PPN sebanyak 2 kali atas objek pajak 
			yang sama mengingat objek pertama PPN dikenakan atas jasa penerbangan domestik 
			dan objek kedua pengenaan PPN atas jasa keagenan. Pengenaan PPN atas kedua 
			objek tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang 
			berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3