PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										           17 September 2003

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 922/PJ.52/2003

					        TENTANG

		PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPn BM, PPh, DAN PAJAK LAINNYA

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 20 Agustus 2003, hal sebagaimana tersebut pada 
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.	Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa:
	a.	Dalam pelaksanaan program kemanusiaan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 
		Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bekerja sama dengan ABC mengadakan program 
		pemberian makanan tambahan berupa mie snack dan biskuit yang diperkaya proteinnya 
		dengan tepung kedelai untuk 74.064 siswa dan guru di 499 Sekolah Dasar di Kabupaten 
		Kebumen, Wonogiri, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo dalam rangka program XXX.

	b.	Untuk pembuatan Mie Snack dan Biskuit tersebut, Pemerintah Indonesia memperoleh bantuan 
		berupa soy flour (tepung kedelai) dari ABC. Bantuan tersebut diangkut dengan kapal laut 
		(UPS Supply Chain Solution, Inc) dari Pelabuhan Cedar Rapids IA Amerika Serikat dan 
		diperkirakan tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 3 September 2003. 
		Adapun dokumen yang dilampirkan adalah sebagai berikut:
		-	Foto Copy Bill of Lading;
		-	Foto Copy Invoice;
		-	Foto Copy Packing List;
		-	Foto Copy Letter of Donation;
		-	Foto Copy Certificate of Origin;
		-	Foto Copy Phytosanitory Certificate;
		-	Foto Copy Halal Sertificate;
		-	Foto Copy Certificate of Analysis;

	c.	Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara mengajukan permohonan pembebasan PPN atas 
		bantuan Soy Flour (tepung kedelai) tersebut.

2.	Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:
	a.	Pasal 4 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
		dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
		terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, mengatur bahwa Pajak Pertambahan 
		Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak;

	b.	Pasal 3 jo Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang 
		dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, mengatur bahwa jenis barang-	
		barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang tidak dikenakan 
		Pajak Pertambahan Nilai adalah:
		a)	beras;
		b)	gabah;
		c)	jagung;
		d)	sagu;
		e)	kedelai;
		f)	garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

	c.	Pasal 2 ayat (3) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001, tentang 
		Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor 
		Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk, mengatur bahwa PPN dan 
		PPn BM tidak dipungut atas barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, 
		sosial, atau kebudayaan;

	d.	Pasal 1 huruf f Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan 
		Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, 
		Amal, Sosial dan Kebudayaan mengatur bahwa yang dimaksud barang kiriman hadiah untuk 
		keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan adalah antara lain makanan, 
		obat-obatan dan pakaian untuk diberikan dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang 
		memerlukan termasuk bantuan bencana alam;

	e.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 tentang Barang-barang Kebutuhan 
		Pokok yang atas Impor dan atau Penyerahannya Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, 
		antara lain mengatur bahwa:
		1)	Pasal 1, atas impor dan atau penyerahan barang-barang kebutuhan pokok 
			sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini tidak 
			dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
		2)	Huruf d lampiran, kedelai berupa kacang kedelai, pecah atau utuh termasuk dalam 
			barang-barang kebutuhan pokok yang atas impor dan atau penyerahannya tidak 
			dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

	f.	Pasal 2 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-68/PJ./2002 tentang Penjelasan Lebih 
		Lanjut Mengenai Jenis Barang-barang kebutuhan Pokok, mengatur bahwa yang dimaksud 
		dengan kedelai dalam huruf d lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 653/KMK.03/2001 
		tentang Barang-barang Kebutuhan Pokok yang atas Impor dan atau Penyerahannya Tidak 
		Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai 
		hijau, kedelai kuning, atau kedelai hitam, sepanjang berbentuk kacang kedelai, pecah atau 
		utuh;

3.	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, 
	dengan ini kami tegaskan bahwa atas impor Soy Flour (tepung kedelai) oleh Kementerian 
	Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dimana barang tersebut tidak langsung diterima oleh 
	masyarakat tetapi diolah lebih dulu menjadi bahan dasar mie snack dan biskuit untuk kemudian 
	dibagikan kepada siswa dan guru Sekolah Dasar yang ikut serta dalam program XXX, merupakan 
	Barang Kena Pajak yang tidak termasuk dalam barang-barang kebutuhan pokok yang atas impor dan 
	atau penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, atas impor barang 
	dimaksud tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian agar dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3