PERATURAN PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 214/PJ./2001

					          TENTANG

     KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/
2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus 
Dilampirkan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keterangan dan atau Dokumen 
Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;

Mengingat :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta 
Keterangan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG HARUS 
DILAMPIRKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.


						Pasal 2

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah :
1.	Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri (bukan 
	Neraca dan Laporan Laba Rugi konsolidasi grup) beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.
2.	Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
3.	Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang 
	masih dapat dikompensasikan.
4.	Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan 
	pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak 
	Penghasilan Pasal 29.
5.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
6.	Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan Penghitungan besarnya 
	penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.


						Pasal 3

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan adalah :
1.	Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri berserta 
	rekonsiliasi fiskalnya.
2.	Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
3.	Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang 
	masih dapat dikompensasikan.
4.	Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan 
	pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak 
	Penghasilan Pasal 29.
5.	Surat Kuasa Khusus dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
	atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ahli 
	Waris.
6.	Fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan 
	sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
7.	Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang oleh masing-masing pihak bagi Wajib Pajak yang 
	kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
8.	Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
9.	Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama 
	Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.
10.	Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya 
	penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.


						Pasal 4

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pencatatan adalah :
1.	Jumlah peredaran atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun.
2.	Keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 sampai dengan angka 
	10.


						Pasal 5

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 adalah :
1.	Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan 
	pajak yang terutang.
2.	Surat Kuasa Khusus dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
	atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang dalam hal Wajib Pajak orang pribadi 
	telah meninggal dunia dan Surat Pemberitahuan Tahunan ditandatangani oleh Ahli Waris.
3.	Laporan Keuangan atas kegiatan kerjasama operasi bagi Wajib Pajak Kerjasama Operasi (Joint 
	Operation).


						Pasal 6

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 
Pasal 21 dan Pasal 26 adalah :
1.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 yang harus 
	disetor.
2.	Surat Kuasa Khusus dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
	atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang dalam hal Wajib Pajak orang pribadi 
	telah meninggal dunia dan Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh Ahli Waris.
3.	Daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26.
4.	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 selain bagi karyawan atau pegawai tetap.


						Pasal 7

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 
Pasal 22 untuk :
1.	Badan usaha industri tertentu :
	a.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus disetor.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Daftar bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
	d.	Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
	e.	Rincian retur penjualan, dalam hal ada retur penjualan.

2.	Bendaharawan pemerintah/badan lain :
	a.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus disetor.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.

3.	Bank Devisa :
	a.	Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 impor.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Daftar Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 impor.

4.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :
	a.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus disetor.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Daftar bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
	d.	Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
	e.	Risalah lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.

5.	Pertamina :
	a.	Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Daftar Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22.


						Pasal 8

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 
Pasal 23 dan Pasal 26 adalah :
1.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 yang harus 
	disetor.
2.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
3.	Daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26.
4.	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26.
5.	Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 26 
	dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).


						Pasal 9

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 
Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru kecuali Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib 
Pajak yang mempunyai penghasilan tidak teratur :
1.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 25.
2.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
3.	Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang bulan bersangkutan.


						Pasal 10

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 
Pasal 4 ayat (2) atas :
1.	Hadiah Undian :
	a.	Surat setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas hadiah 
		undian.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Daftar bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian.
	d.	Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian.

2.	Bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro :
	a.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas bunga 
		deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.

3.	Transaksi penjualan saham di bursa efek :
	a.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas 
		transaksi penjualan saham di bursa efek.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Daftar nilai penjualan saham per hari bursa.
	d.	Daftar perantara pedagang efek pemungut Pajak Penghasilan atas penghasilan dari penjualan 
		saham.

4.	Transaksi penjualan obligasi :
	a.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas 
		transaksi penjualan obligasi.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Daftar nilai penjualan obligasi per hari.
	d.	Daftar perantara pedagang efek pemungut Pajak Penghasilan atas penghasilan dari penjualan 
		obligasi.

5.	Persewaan tanah dan atau bangunan, bagi penyewa sebagai pemotong pajak :
	a.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas 
		persewaan tanah dan atau bangunan.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Bukti pemotongan Pajak Penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan.

6.	Persewaan tanah dan atau bangunan, bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha persewaan atas 
	tanah dan atau bangunan dan Pajak Penghasilan yang terutang harus disetor sendiri :
	a.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas 
		persewaan tanah dan atau bangunan.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.

7.	Penyerahan Jasa Konstruksi, bagi penerima jasa sebagai pemotong pajak :
	a.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa 
		konstruksi.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Bukti pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi.

8.	Penyerahan jasa konstruksi, bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan 
	Pajak Penghasilan yang terutang harus disetor sendiri :
	a.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa 
		konstruksi.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.


						Pasal 11

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 
Pasal 15 atas :

1.	Imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri :
	a.	Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada 
		perusahaan pelayaran dalam negeri.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Bukti pemotongan Pajak Penghasilan atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada 
		perusahaan pelayaran dalam negeri.

2.	Imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang 
	termasuk penyewaan kapal oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dan Pajak 
	Penghasilan yang terutang harus disetor sendiri :
	a.	Surat Setoran Pajak atas Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri atas imbalan yang diterima 
		atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang termasuk 
		penyewaan kapal oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.

3.	Imbalan charter kapal laut dan atau pesawat udara yang dibayarkan atau terutang kepada 
	perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri :
	a.	Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan atas imbalan charter kapal laut dan atau pesawat 
		udara yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan atau penerbangan 
		luar negeri.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Bukti pemotongan Pajak Penghasilan atas imbalan charter kapal laut dan atau pesawat udara 
		yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar 
		negeri.
	d.	Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal pengenaan pajaknya 
		dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

4.	Imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang 
	termasuk charter kapal laut dan atau pesawat udara oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan atau 
	penerbangan luar negeri dan Pajak Penghasilan yang terutang harus disetor sendiri :
	a.	Surat Setoran Pajak atas Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri atas imbalan yang diterima 
		atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang termasuk charter 
		kapal laut dan atau pesawat udara oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan atau 
		penerbangan luar negeri.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.

5.	Imbalan charter pesawat udara yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan penerbangan 
	dalam negeri :
	a.	Surat Setoran Pajak Pajak Penghasilan atas imbalan charter pesawat udara yang dibayarkan 
		atau terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri.
	b.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib 
		Pajak.
	c.	Bukti pemotongan Pajak Penghasilan atas imbalan charter pesawat udara yang dibayarkan 
		atau terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri.


						Pasal 12

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah :
1.	Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Setoran Pajak 
	sebagai bukti pelunasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2.	Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Pengusaha Kena 
	Pajak.
3.	Daftar rincian kendaraan bermotor bagi Pengusaha Kena Pajak dalam mata rantai distribusi kendaraan 
	bermotor.


						Pasal 13

Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
harus dilengkapi dan atau dilampiri juga dengan keterangan dan atau dokumen tertentu lain, yang diperlukan 
atau disebutkan dalam Surat Pemberitahuan atau petunjuk pengisiannya yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak.


						Pasal 14

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai hal yang 
sama, dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 15

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak Januari 
2001, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3