PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											        15 April 1986

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 1130/PJ.32/1986

					        TENTANG

	  PERMOHONAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KANTOR PUSAT JAKARTA

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menunjuk surat Saudara tanggal 5 September 1985 mengenai hal tersebut di atas, dengan ini dapat diberikan 
penjelasan sebagai berikut :

1.	PT. XYZ mempunyai tiga macam kegiatan usaha yang dilakukan oleh tiga divisi usaha, yaitu :
	1.1.	Divisi Impor.
		Divisi Impor yang berada di Kantor Pusat Jakarta melaksanakan kegiatan impor Barang Kena 
		Pajak untuk dijual/diserahkan kepada konsumen yang meliputi Hotel-hotel, Perusahaan 
		Minyak, Restoran maupun kepada Divisi Retail. Divisi Impor ini tidak mempunyai Penyalur 
		Utama/Agen Utama karena penjualan penyerahan dilakukan langsung kepada pembeli.

	1.2.	Divisi Bakery.
		Divisi Bakery melaksanakan kegiatan memproduksi dan menjual roti, kue-kue dan 
		sebagainya secara langsung baik kepada konsumen maupun kepada Divisi Retail. Divisi 
		Bakery ini tersebar diberbagai tempat di Jakarta, dan Cabang-cabang di Bandung, Semarang, 
		Yogyakarta, Surabaya dan Bali.

	1.3.	Divisi Retail.
		Divisi Retail melaksanakan kegiatan penjualan eceran barang-barang keperluan sehari-hari 
		langsung kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan diperoleh dari berbagai 
		pihak termasuk dari Divisi Impor maupun Divisi Bakery.
		Divisi Retail ini tersebar diberbagai Cabang baik yang berada di Jakarta maupun di kota-kota 
		lainnya yaitu Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Bali.

2.	Dari ketiga Divisi usaha tersebut ada yang merupakan Pengusaha Kena Pajak dan ada yang Bukan 
	Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut :
	2.1.	Sebagai Importir dari Barang Kena Pajak, Divisi Impor menurut ketentuan Undang-undang 
		PPN 1984 adalah Pengusaha Kena Pajak. Atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Divisi 
		Impor baik kepada Divisi Bakery, Divisi Retail maupun kepada pihak lain, harus dipungut PPN 
		sebagai Pajak Keluaran.

		Yang harus disetor ke Kas Negara adalah selisih antara Pajak Keluaran dikurangi Pajak 
		Masukan yang dibayar atas impor Barang Kena Pajak (yang dipungut oleh Direktorat Jenderal 
		Bea dan Cukai maupun yang disetor melalui Bank).

	2.2.	Sebagai pabrikan yang menghasilkan Barang Kena Pajak, Divisi Bakery menurut ketentuan 
		Undang-undang PPN 1984 adalah Pengusaha Kena Pajak. Atas penyerahan Barang Kena 
		Pajak oleh Divisi Bakery baik kepada Divisi Retail, langsung kepada konsumen harus dipungut 
		PPN sebagai Pajak Keluaran. Yang harus disetor ke Kas Negara adalah selisih antara Pajak 
		Keluaran dikurangi Pajak Masukan yang dibayar atas pembelian bahan baku yang 
		dipergunakan dalam proses produksi.

	2.3.	Divisi Retail/Eceran.
		Divisi Retail yang tidak merupakan Penyalur Utama/Agen Utama dari Divisi Impor adalah 
		Bukan Pengusaha Kena Pajak, maka penyerahan/penjualan Barang Kena Pajak kepada 
		konsumen tidak terhutang PPN. Oleh karena itu PPN yang dbayar oleh Divisi Retail kepada 
		Divisi Impor maupun kepada Divisi Bakery untuk pembelian Barang Kena Pajak tidak dapat 
		dikreditkan atau diminta kembali.

3.	Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan PT. ABC untuk memusatkan tempat 
	terhutang PPN di Kantor Pusat Jakarta tidak dapat seluruhnya disetujui dan ditetapkan sebagai 
	berikut :
	3.1.	Divisi Impor.
		Mengingat bahwa :
		3.1.1.	Pesanan barang ke luar negeri dan semua administrasi impor dilakukan diKantor 
			Pusat Jakarta;
		3.1.2.	Pada waktu barang masuk (di pelabuhan Tanjung Priok), semua barang masuk ke 
			Gudang Pusat Jakarta;
		3.1.3.	Pada waktu barang dijual/diserahkan telah dipungut PPN pada saat barang keluar dari 
			gudang;
		maka permohonan untuk memusatkan tempat terhutang PPN atas impor di Kantor Pusat 
		Jakarta dapat disetujui.

	3.2.	Divisi Bakery.
		Cara penjualan di Cabang-cabang adalah pelayanan langsung kepada pembeli atau 
		penyerahan secara partai kepada Divisi Retail. Untuk penjualan/pelayanan langsung Cabang-
		cabang kepada konsumen tidak mungkin Faktur Pajaknya dibuatkan dari Kantor Pusat 
		Jakarta. Bahkan untuk keperluan ini Cabang-cabang dapat menggunakan Faktur Pajak 
		Sederhana atas izin Kepala Inspeksi Pajak ditempat Cabang-cabang terletak. Sedang untuk 
		penjualan kepada Divisi Retail tetap harus digunakan Faktur Pajak yang biasa.
		Oleh karena itu permohonan untuk memusatkan tempat terhutang PPN atas Divisi Bakery di 
		Kantor Pusat Jakarta tidak dapat disetujui.

		Untuk memudahkan melaksanakan PPN, dianjurkan supaya mengikuti pedoman sebagai 
		berikut :
		3.2.1.	Pengiriman Barang Kena Pajak dari Kantor Pusat kepada Cabang-cabang terhutang 
			dan dipungut PPN. Semua Pajak Masukan dari Kantor Pusat dapat diperhitungkan 
			dengan Pajak Keluaran yang dipungut dari Cabang.
		3.2.2.	Penjualan oleh Cabang kepada pihak pembeli terhutang PPN. Pajak Keluaran yang 
			dipungut dari pembeli setelah dikurangi dengan Pajak Masukan Cabang, disetorkan 
			ke Kas Negara sebagai penyetoran Cabang yang bersangkutan.

4.	Karena Divisi Impor, Divisi Bakery dan Divisi Retail dimiliki oleh Pengusaha yang sama maka Harga 
	Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak antara pihak-pihak yang berhubungan tersebut haruslah 
	sama dengan Harga Jual jika Barang Kena Pajak diserahkan kepada pihak lain diluar PT. XYZ 
	sesuai dengan harga pasar wajar.

5.	Dengan adanya tiga macam kegiatan sebagaimana diuraikan diatas maka sesuai dengan ketentuan 
	dalam Pasal 6 Undang-undang PPN 1984, PT. XYZ diwajibkan menyusun pencatatan dalam pembukuan 
	secara terpisah dan jelas jumlah harga pembelian, harga penjualan Barang Kena Pajak yang terhutang 
	PPN dan yang tidak terhutang PPN.

6.	Selanjutnya mengenai pengukuhan Divisi Bakery diharapkan supaya Cabang-cabang menghubungi 
	Kepala Inspeksi Pajak yang wilayah wewenangnya meliputi tempat kedudukan Cabang yang 
	bersangkutan untuk pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG,

ttd

Drs. DJAFAR MAHFUD
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3