PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											            6 Mei 1986

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 623/PJ.22/1986

					        TENTANG

        PPh PASAL 23 ATAS JASA GIRO YANG DITERIMA OLEH PERJAN PEGADAIAN (SERI PPh PASAL 23-15)

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai 
pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa giro yang diterima oleh Perjan Pegadaian, dengan ini kami beritahukan 
hal-hal sebagai berikut :

1.	Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 956/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 
	1983, Perjan Pegadaian tidak termasuk Subyek Pajak dari Pajak Penghasilan, sehingga atas jasa giro 
	yang diterimanya tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

2.	Perjan Pegadaian yang telah terlanjur dipotong PPh Pasal 23 oleh bank atas jasa giro yang 
	diterimanya perlu segera mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) PPh Pasal 23 yang telah 
	terlanjur dipotong kepada Kepala Inspeksi Pajak Perusahaan Negara dan Daerah.

3.	Kami mengharap bantuan Saudara untuk meneruskan penegasan kami ini kepada bank-bank lainnya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

Drs. SALAMUN A.T.
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3