PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										           23 September 2002

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 752/PJ.312/2002

					        TENTANG

			 TAX TREATMENT ATAS L/C UNDER GSM 202 PROGRAM

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........... tanggal 28 Maret 2002 perihal tersebut di atas, dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.    	Dalam surat tersebut antara lain dijelaskan bahwa :
    	a.    	Saudara telah membuka 3 tahun LC Under GSM 102 Program dari United States Departement 
		of Agriculture (USDA) melalui Bank Correspondence Saudara di Amerika.
    	b.    	L/C ini dipergunakan untuk mengimport barang-barang komoditi pertanian dari USA ke 
		Indonesia.
    	c.    	Pembayaran L/C Saudara lakukan dalam 6 angsuran dan dibayar setiap 6 bulan sehingga 
		Saudara dikenakan kompensasi (late charges) oleh Bank Correspondence.
    	d.    	Saudara menanyakan bagaimana masalah Tax Treatment atas kompensasi/bunga L/C 
		tersebut berdasarkan Tax Treaty antara Indonesia dan Amerika Serikat.

2.    	Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), diatur antara lain :    
á    	a.    	Pasal 4 ayat (1) huruf f beserta penjelasannya, diatur antara lain bahwa yang menjadi Objek 
		Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
		diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang 
		dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
		bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk bunga. Dalam pengertian 
		bunga termasuk pula premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan 
		pengembalian utang.

á    	b.    	Pasal 26 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya, diatur antara lain bahwa atas bunga, yaitu 
		termasuk imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, yang dibayarkan atau 
		yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraa kegiatan, 
		bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar 
		negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh 
		persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

3.    	Berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-USA diatur bahwa istilah 
	"bunga" yang digunakan dalam Perjanjian ini berarti penghasilan dari Obligasi, surat utang, surat 
	berharga pemerintah, atau bukti-bukti utang lainnya, baik yang dijamin dengan hipotik atau surat
	berharga lainnya maupun tidak dan baik mempunyai hak atas Pembagian laba maupun tidak, dan 
	segala bentuk tagihan utang, serta semua bentuk penghasilan yang menurut perundang-undangan 
	pajak Negara Pihak pada Perjanjian di mana penghasilan tersebut bersumber dapat dipersamakan 
	dengan penghasilan diperoleh dari uang yang dipindahkan. á    

4.    	Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.34/2001 tanggal 1 Mei 2001 
	tentang Resume P3B ditegaskan bahwa tarif PPh Pasal 26 atas bunga dan royalti dalam P3B Indonesia 
	dengan Amerika adalah sebesar 10 (sepluh persen). á    

5    	Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang 
	Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ditegaskan bahwa :    
    	a.    	Dalam penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B, Wajib Pajak luar negeri wajib 
		menyerahkan asli Surat Keteragan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia 
		yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut 
		kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan 
		terdaftar.

    	b.    	Surat Keterangan Domisili tidak diperlukan bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan 
		yang secara tegas disebut dalam P3B yang bersangkutan. Bagi bank-bank atau lembaga-
		lembaga keuangan tersebut langsung diterapkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan P3B yang 
		bersangkutan.

    	c.    	Dalam hal terdapat bank atau lembaga keuangan yang tidak disebutkan secara tegas dalam 
		P3B, tetapi berdasarkan persetujuan Competent authority Indonesia dan negara treaty 
		partner yang bersangkutan disetujui sebagai badan yang penghasilannya dikecualikan dari 
		pemotongan PPh Pasal 26, maka bank atau lembaga keuangan tersebut diperlakukan sama 
		dengan bank atau lembaga keuangan yang secara tegas disebutkan dalam P3B, yaitu tidak 
		diperlukan Surat Keterangan Domisili.

6.    	Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :    
    	a.    	Mengingat bahwa pembayaran atas impor barang-barang komoditi tersebut di atas dilakukan 
		tidak sekaligus tetapi dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan 
		jaminan Pemerintah Republik Indonesia bagai pembukaan L/C yang diterbitkan bank 
		pelaksana, maka L/S Under GSM 102 Program tersebut dikategorikan sebagai utang.

    	b.    	Dalam Master GSM Participation Agreement dan Exhibit D-Terms and Procedures for Letter of 
		Credit Refinancing diatur mengenai bungan (interest) dan denda atas keterlambatan 
		pembayaran (delinguent payment). Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka kompensasi 
		atas L/C tersebut merupakan bunga dan perlakuannya adalah sebagai berikut :    
    á    		1)    	Apabila Bank Correspondence di Amerika tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana 
			dimaksud dalam butir 5 di atas maka tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan adalah 
			sebesar 10% (sepuluh persen)    
        		2)    	Apabila Bank Correspondence di Amerika tersebut tidak memenuhi ketentuan 
			sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas maka tarif PPh Pasal 26 yang dikenakan 
			adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian agar Saudara maklum.




Direktur Jenderal 

ttd

Hadi Poernomo
NIP 060027375
á

Tembusan :
1.á 	Direktur Pajak Penghasilan;
2.á 	Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak;
3.á 	Direktur Peraturan perpajakan.
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3