PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											         23 Juni 1999

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 212/PJ.32/1999

					        TENTANG

		          PAJAK-PAJAK YANG TERUTANG ATAS PEMBELIAN BARANG

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara melalui faximile dan pembicaraan melalui telepon tanggal 8 Maret 1999 
perihal seperti tersebut pada pokok surat, sepanjang mengenai pajak-pajak wewenang Direktorat Jenderal 
Pajak dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

I.	Dalam surat Saudara di jelaskan bahwa, Saudara mohon penjelasan Pajak-pajak yang terutang untuk 
	pembelian barang-barang di bawah ini :
	1.	Vehicle
	2	Alcohol and Wine
	3	Property (Residence and Office)
	4	Telephone and Utilities Bill
	5	TV Licence
	6	Stamp Duty

	dimana untuk Kedutaan Besar Asing atas barang-barang tersebut dibebaskan.

	Sesuai penjelasan melalui telepon, Saudara mohon penjelasan pajak-pajak apa saja yang terutang 
	apabila barang-barang tersebut diatas dibeli oleh bukan perwakilan negara asing berserta para 
	pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

II	Pajak-pajak yang terutang wewenang Direktorat Jenderal Pajak atas perolehan/penyerahan Barang 
	Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

	1.	Vehicle
		a.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
			Pajak Pertambahan Nilai atas Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
			1).	Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak 
				Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
				sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 :
				-	Pasal 4 huruf a : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas 
					penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 
					dilakukan oleh Pengusaha.
				-	Pasal 7 ayat (1) : Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% 
					(sepuluh persen).
			2).	Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pajak Pertambahan Nilai yang 
				terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa Kendaraan Bermotor 
				dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual.

		b.	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
			Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor adalah sebagai 
			berikut :
			1).	Sesuai Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
				272/KMK.04/1995 tanggal 28 Juni 1995 tentang Macam dan Jenis Kendaraan 
				Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah 
				sebagai berikut :
				a).	Pasal 1 ayat (1) : Atas impor semua jenis kendaraan bermotor 
					beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya 250cc atau 
					kurang, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 
					20% (dua puluh persen).

				b).	Pasal 1 ayat (2) : Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah 
					pabean kendaraan bermotor beroda dua yang dibuat di dalam negeri 
					dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250cc 
					dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 35% 
					(tiga puluh lima persen).

				c).	Pasal 2 ayat (1) : Atas penyerahan di dalam Daerah Pabean 
					kendaraan bermotor beroda empat jenis sedan dan station wagon 
					dengan motor penggerak yang isi silindernya 1600cc atau kurang 
					dan jip, yang dibuat di dalam negeri dengan kandungan lokal lebih 
					dari 60% (enam puluh persen) dikenakan Pajak Penjualan atas 
					Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen).

				d).	Pasal 2 ayat (2) : Atas penyerahan di dalam Daerah Pabean 
					kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, dan jip, selain yang 
					termasuk dalam ayat (c), mobil balap dan caravan, yang dibuat di 
					dalam negeri, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan 
					tarif 35% (tiga puluh lima persen).

				e).	Pasal 2 ayat (3) : Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah 
					Pabean kendaraan bermotor beroda empat yang dibuat di dalam 
					negeri jenis kombi, minibus, van, dan pickup, yang menggunakan 
					bahan bakar bensin, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
					dengan tarif 20% (dua puluh persen).

				f).	Pasal 2 ayat (4) : Atas impor dan atas penyerahan di dalam Daerah 
					Pabean kendaraan bermotor beroda empat yang dibuat didalam 
					negeri jenis kombi, minibus, van, dan pick up, yang menggunakan 
					bahan bakar solar, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
					dengan tarif 25% (dua puluh lima persen).

				g).	Pasal 2 ayat (5) : Atas impor kendaraan bermotor jenis bus 
					dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 35% 
					(tiga puluh lima persen).

				h).	Pasal 2 ayat (6) : Atas impor kendaraan bermotor jenis station 
					wagon, jip, mobil balap, dan caravan dikenakan Pajak Penjualan atas 
					Barang Mewah dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen).

				i).	Pasal 2 ayat (7) : Atas penyerahan di dalam Daerah Pabean 
					kendaraan bermotor jenis sedan asal impor dalam keadaan 
					terpasang oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), dikenakan 
					Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 35% (tiga puluh 
					lima persen).

				j).	Pasal 2 ayat (8) : Atas impor kendaraan jenis sedan oleh bukan 
					Agen Tunggal Pemegang Merk, dikenakan Pajak Penjualan atas 
					Barang Mewah dengan tarif 35% (tiga puluh lima persen).

2.	Alcohol and Wine

	a.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
		Pajak Pertambahan Nilai atas alkohol dan anggur adalah sebagai berikut :
		1).	Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 
			Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah 
			dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 :
			-	Pasal 4 huruf a : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang 
				Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
			-	Pasal 7 ayat (1) : Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh 
				persen).

		2).	Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 
			atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa Alkohol dan Anggur dikenakan tarif 
			sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual.

	b.	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
		Sesuai Lampiran III huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 644/KMK.04/1994 tanggal 
		29 Desember 1994, daftar barang mewah selain Kendaraan Bermotor yang atas penyerahan 
		dan impornya dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 35% 
		(tiga puluh lima persen), kelompok minuman yang mengandung alkohol adalah :
		1).	Bir terbuat dari malti.
		2).	Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat, air buah anggur, 
			selain air buah yang dimaksud dalam Lampiran I Nomor urut b.1 Keputusan Menteri 
			Keuangan Nomor : 274/KMK.04/1995 tanggal 28 Juni 1995 yaitu air jeruk, air 
			grapefruit, air buah jeruk lainnya, air nenas, air tomat, air buah anggur, air apel, 
			air buah lainnya, air sayuran, campuran air buah atau campuran air sayuran.
		3).	Vermout dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati 
			atau aroma.
		4).	Barang minuman ragian lainnya (misalnya anggur buah apel, anggur buah pier, 
			anggur madu dan anggur beras).
		5).	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 
			80%; minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya; olahan campuran 
			beralkohol dari suatu jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.

3.	Property (Residence and Office)

	a.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
		Pajak Pertambahan Nilai atas Properti adalah sebagai berikut :
		1).	Tanah dan Bangunan
			Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ.3/1985 tanggal 
			20 Agustus 1985 dinyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan 
			bangunan yang dilakukan oleh real estat/industrial estat didasarkan pada harga jual 
			bagunan dikurangi dengan faktor pengurang sebesar 20% X harga jual tanah. Dengan 
			demikian Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan tanah dan 
			bangunan adalah 10% X (harga jual tanah dan bangunan dikurangi faktor pengurang 
			20% X harga jual tanah).

		2).	Tanah Matang (Tanah Siap Bangun)
			Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1376/PJ.3/1986 tanggal 
			16 Mei 1986, Dasar Pengenaan Pajak atas penjualan tanah matang (tanah siap 
			bangun) adalah harga jual tanah dikurangi 20% dikalikan harga tanah tersebut atau 
			sebesar 80% X harga jual tanah. Dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai yang 
			terutang atas penjualan tanah matang (tanah siap bangun) adalah 10% X 80% X 
			harga jual tanah.

	b.	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
		Sesuai Lampiran I huruf f Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 274/KMK.04/1995 tanggal 
		28 Juni 1995, daftar Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain Kendaraan Bermotor 
		yang atas penyerahan dan impornya dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan 
		tarif sebesar 10% (sepuluh persen), kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, 
		apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya adalah :
		1).	Rumah, yang luas seluruhnya 400m2 atau lebih, atau rumah yang menggunakan 
			listrik dengan daya labih dari 6600 watt.
		2).	Apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya.

		Catatan :
		PPn BM atas kelompok hunian mewah dihitung dengan cara :
		-	10% X harga jual rumah, atau
		-	10% X 50% X harga jual rumah dan tanah.

	c.	Pajak Penghasilan (PPh)
		Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan atas 
		Properti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak 
		Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan 
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 adalah 
		sebagai berikut :

		-	Pasal 1 :
			Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari 
			pengalihan hak atas tanah dan bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan.

		-	Pasal 4 ayat (1) :
			-	Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi 
				dan badan atau yang dipotong atau dipungut oleh Bendaharawan atau 
				pejabat yang berwenang sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan 
				atau bangunan adalah 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan 
				tersebut.
			-	Bagi Wajib Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak 
				atas tanah dan atau bangunan, besarnya Pajak Penghasilan yang wajib 
				dibayar sendiri adalah 2% (dua persen) untuk pengalihan rumah sederhana, 
				rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana, dan sebesar 5% 
				(lima persen) untuk pengalihan lainnya.

		-	Pasal 8 ayat (1) :
			Bagi Wajib Pajak orang pribadi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dan Wajib 
			Pajak badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah 
			dan atau bangunan apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 
			dalam kegiatan usaha pokoknya, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana 
			dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat final.

			Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang pembayaran Pajak 
			Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan 
			sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 lebih 
			lanjut ditegaskan dalam Surat Edaran No : SE-04/PJ.33/1996 tanggal 26 Agustus 1996 
			tentang pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau 
			bangunan.

	d.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
		d.1.	Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
			Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPTHB) bahwa objek pajak yang 
			tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik, 
			konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik.

		d.2.	Apabila tidak ada perlakuan azas timbal balik, maka objek pajak sebagaimana 
			dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a UU BPHTB terutang BPHTB dengan mengacu pada 
			ketentuan Undang-undang BPHTB, adalah sebagai berikut :
			-	Pasal 2 ayat (1) : 	Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak 
							atas tanah dan atau bangunan.
			-	Pasal 4 ayat (1) :	Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang pribadi 
							atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan 
							atau bangunan.
			-	Pasal 5 		: 	Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (limapersen)
			-	Pasal 6 ayat (1) 	:	Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan 
							Objek Pajak (NPOP)
			-	Pasal 7 ayat (1) : 	Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak
							(NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,00 
							(tiga puluh juta rupiah).
			-	Pasal 8 ayat (1) : 	Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) 
							adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) 
							dikurangi dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak 
							Kena Pajak (NPOPTKP)
			-	Pasal 8 ayat (2) :	Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara 
							mengalihkan tarif pajak dengan Nilai Perolehan 
							Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

			Contoh :
			Wajib Pajak A membeli tanah dan bangunan dengan :

			Nilai Perolehan Obyek Pajak				Rp 600.000.000,00
			Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak		Rp   30.000.000,00 (-)
										_______________
			Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak			Rp 570.000.000,00
			Pajak yang terutang : 5% X Rp 570.000.000,00 = Rp 28.500.000,00

	e.	Pajak Bumi Dan Bangunan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
		Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994)
		e.1.	Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
			Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
			12 Tahun 1994 (UU PBB) bahwa objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
			Bangunan adalah objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat 
			berdasarkan azas timbal balik.

		e.2.	Apabila tidak ada azas perlakuan timbal balik maka objek pajak sebagaimana 
			dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d UU PBB terutang PBB dengan mengacu pada 
			ketentuan UU PBB adalah sebagai berikut :
			-	Pasal 2 ayat (1) : 	Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau 
							bangunan.
			-	Pasal 3 ayat (3) : 	Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak 
							(NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 
							(delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
			-	Pasal 4 ayat (1) : 	Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau 
							badan yang secara nyata mempunyai suatu hak 
							atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas 
							bumi, dan atau memperoleh manfaat atas 
							bangunan.
			-	Pasal 5 		: 	Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah 
							sebesar 0,5% (lima persepuluh persen)
			-	Pasal 6 ayat (1) : 	Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Obyek 
							Pajak (NJOP).
			-	Pasal 6 ayat (3) 	: 	Dasar Penghitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena 
							Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% 
							(dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% 	
							(seratus persen).
			-	Pasal 6 ayat (4) : 	Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak 
							sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan 
							dengan Peraturan Pemerintah dengan 
							memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
			-	Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998 : Besarnya Nilai 
				Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang 
				sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) UU PBB adalah sebesar 20% (dua 
				puluh persen) untuk objek pajak lainnya.
			-	Pasal 7 		: 	Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara 
							mengalihkan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena 
							Pajak.

			Contoh :
			Nilai Jual Obyek Pajak Bumi			Rp 500.000.000,00
			Nilai Jual Obyek Pajak Bangunan			Rp 300.000.000,00 (+)
									________________
			Nilai Jual Obyek Pajak sebagai DPP		Rp 800.000.000,00
			Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak		Rp   8.000.000,00 (-)
									________________
			Nilai Jual Obyek Pajak Kena Pajak		Rp 792.000.000,00
	
			Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang : 
			20% X Rp 792.000.000,00 = Rp 158.400.000,00
			Besar pajak yang terutang : 0,5% X Rp 158.400.000,00 = Rp 792.000,00

4.	Telephone and Utilities Bill

	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
	Sesuai penjelasan Saudara melalui telepon yang dimaksud Telephone and Utilities Bill adalah tagihan 
	jasa telepon, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas jasa telepon tersebut adalah sebagai 
	berikut :

	a).	Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
		dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
		undang Nomor 11 Tahun 1994 :
		-	Pasal 4 huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena 
			Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.
		-	Pasal 7 ayat (1) : Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

	b).	Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas 
		penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa telepon dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh 
		persen) dari biaya abonemen dan beban pemakaian.

5.	TV Licence
	Sesuai penjelasan Saudara melalui telepon yang dimaksud TV Licence adalah Iuran Televisi, Iuran 
	Televisi bagi pemilik Televisi dikelola oleh Yayasan TVRI (Departemen Penerangan) tidak termasuk 
	wewenang Direktorat Jenderal Pajak.

6.	Stamp Duty
	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai 
	sebagaimana diatur dalam :
	-	Pasal 1 :
		Dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 
		adalah dokumen yang berbentuk :
		a.	Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan 
			sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan bersifat 
			perdata;
		b.	Akta-akta notaris termasuk salinannya;
		c.	Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-
			rangkapnya;
		d.	Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) :
			1).	Yang menyebutkan penerimaan uang;
			2).	Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening 
				di Bank;
			3).	Yang  berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank;
			4).	Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya 
				telah dilunasi atau diperhitungkan;
		e.	Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari 
			Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
		f.	Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 
			Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
		g.	Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan :
			1).	Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
			2).	Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan 
				tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, 
				selain dari maksud semula.

	-	Pasal 2 ayat (1) :
		Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, dan g dikenakan Bea 
		Meterai dengan tarif Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

	-	Pasal 2 ayat (2) :
		Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, e, dan f yang mempunyai 
		harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih 
		dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 1.000,00 
		(seribu rupiah) dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima 
		puluh ribu rupiah) tidak terutang Bea Meterai.

	-	Pasal 3 :
		Tarif Bea Meterai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 
		tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN

ttd

IGN MAYUN WINANGUN
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3