PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										           24 September 1998

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 2098/PJ.52/1998

					        TENTANG

		       PENGUKUHAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Agustus 1998 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam surat Saudara mengusulkan :
	1.1.	Atas harga penggantian obat oleh pasien di Rumah Sakit tidak dikenakan Pajak Pertambahan
		Nilai, sepanjang obat tersebut dibeli dari Instalasi Farmasi Rumah sakit yang merupakan satu 
		kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rumah Sakit itu sendiri.
	1.2.	Atas penyerahan obat oleh apotik (apotik lain) di Rumah Sakit dikenakan Pajak Pertambahan 
		Nilai, karena apotek tersebut tidak merupakan satu kesatuan dengan Rumah Sakit.

2.	Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.52/1998 tanggal 8 September 
	1998 (copy terlampir) telah diberikan penegasan mengenai perbedaan antara Instalasi Farmasi 
	(kamar obat) dengan apotik.

	Oleh karena itu kami sependapat dengan usul Saudara, bahwa atas penggantian obat oleh pasien 
	di Rumah Sakit tidak dikenakan PPN, sepanjang obat tersebut diperoleh dari Instalasi Farmasi Rumah 
	Sakit (kamar obat) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rumah Sakit 
	itu sendiri, sedangkan atas penyerahan obat oleh apotik di Rumah Sakit dikenakan PPN.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONGA
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3