PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											  2 November 1998

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 260/PJ.313/1998

					        TENTANG

		     PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI OBJEK PPh PASAL 21 ATAS GAJI

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat  tanggal 4 September 1998 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan 
sebagai berikut :

1.	Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa :
	a.	PT. XYZ bergerak dalam bidang angkutan barang (truk). Untuk setiap trayek perusahaan 
		membayar sopir dengan suatu jumlah tertentu yang sudah ditabelkan.
	b.	Setiap trayek sopir truk mendapat komisi (kelebihan) yang jumlahnya tidak tetap tergantung 
		dari kondisi perjalanan.
	c.	Sopir truk adalah pegawai tetap perusahaan yang mana komisi tersebut diperhitungkan 
		sebagai bagian gaji yang dibayarkan dan PPh Pasal 21 dipotong dari jumlah sisa komisi yang 
		diterima setiap bulan.
	d.	Saudara mohon penjelasan cara pemotongan PPh Pasal 21 dan apakah uang jalan yang tidak 
		didukung oleh bukti-bukti dapat dibiayakan sebagai biaya.

2.	Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-02/PJ./1995 tanggal 
	9 Januari 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
	Penghasilan Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan Pekerjaan , Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi diatur 
	bahwa dipotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa 
	gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau 
	anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti 
	rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, 
	tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, 
	hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama 
	apapun.

3.	Berdasarkan uraian di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
	a.	Oleh karena disamping mendapat komisi, sopir adalah pegawai tetap perusahaan, maka 
		penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi tersebut adalah dengan cara terlebih dulu mencari 
		penghasilan netto setahun, yaitu penghasilan bruto sebulan (gaji + komisi) setelah dikurangi 
		dengan biaya jabatan, iuran THT kemudian disetahunkan. Penghasilan netto yang 
		disetahunkan selanjutnya dikurangi dengan besarnya PTKP pegawai yang bersangkutan untuk 
		menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun. Besarnya PPh Pasal 21 sebulan dihitung dengan 
		cara membagi besarnya PPh Pasal 21 setahun dengan angka 12.

	b.	Biaya-biaya yang dipergunakan dalam rangka operasional perusahaan dapat dikurangkan 
		dari penghasilan bruto perusahaan sepanjang didukung bukti pengeluaran. Dengan demikian 
		uang jalan yang diberikan kepada sopir dapat dibiayakan apabila pengeluaran seperti 
		pembelian bahan bakar, pelumas, kernet, parkir, retribusi jalan dan jembatan timbang, uang 
		makan didukung bukti-bukti yang sah.

	c.	Apabila uang makan yang dibayarkan kepada sopir diberikan dalam bentuk tunai setiap hari
		tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan menjalankan tugas pengemudi atau tidak, 
		maka uang makan tersebut merupakan unsur penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21. 
		Apabila sopir tersebut hanya menerima uang makan kalau sedang menjalankan tugas 
		mengemudi maka uang makan tersebut termasuk sebagai uang perjalanan dinas sehingga 
		bukan merupakan unsur penghasilan yang bersangkutan.

	d.	Bagian uang jalan yang diberikan kepada kernet adalah penghasilan bagi kernet yang 
		bersangkutan. Apabila kernet tersebut menerima penghasilan secara teratur dan diberikan 
		tanpa memperhatikan apakah yang bersangkutan bertugas atau tidak, maka perusahaan 
		yang membebankan biaya tersebut sebagai pemberi kerja wajib menghitung PPh Pasal 21 
		secara bulanan dengan mengurangkannya dengan jumlah PTKP yang sebenarnya atas 
		penghasilan kernet tersebut. Sedangkan apabila kernet tersebut hanya menerima penghasilan 
		jika ia bertugas, maka perusahaan sebagai pemberi kerja tidak wajib melakukan pemotongan 
		PPh Pasal 21 atas penghasilan tersebut apabila jumlahnya Rp. 14.400,- (empat belas ribu 
		empat ratus rupiah) atau kurang per hari.

	Apabila masih terdapat hal-hal yang kurang jelas, agar Saudara mengacu pada Keputusan Direktur 
	Jenderal Pajak Nomor : Kep-02/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995 atau menghubungi Kantor Pelayanan 
	Pajak/Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN

ttd

IGN MAYUN WINANGUN
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3