PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											    19 Agustus 1998

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 195/PJ.311/1998

					        TENTANG

			      PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 30 Juni 1997, dengan ini diberikan penegasan 
sebagai berikut :

1.	Dalam surat Saudara diuraikan bahwa PT. XYZ bergerak di bidang pembuatan dan pemasangan 
	produk-produk permesinan untuk industri dan juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi besi.

	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara menanyakan apakah untuk pembuatan dan 
	pemasangan produk-produk permesinan dan proyek-proyek konstruksi tersebut harus dikenakan PPh 
	final sebesar 2% atau tidak.

2.	Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak 
	Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan, antara lain disebutkan 
	bahwa atas penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi, dan 
	Wajib Pajak badan yang bergerak di bidang usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan 
	konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

	Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :
	-	atas imbalan jasa pelaksanaan konstruksi adalah 2%;
	-	atas imbalan jasa perencanaan konstruksi adalah 4%;
	-	atas imbalan jasa pengawasan konstruksi adalah 4%;

	dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN.

3.	Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 704/KMK.04/1996 tanggal 
	30 Desember 1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-42/PJ.4/1996 tanggal 
	31 Desember 1996 antara lain disebutkan bahwa :
	-	Jasa Konstruksi adalah jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan yang 
		produk akhirnya adalah berupa bangunan;
	-	Bangunan adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan 
		baik yang ada pada, di atas, di bawah tanah dan/atau air;
	-	Jasa pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi.

4.	Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

	a.	Apabila usaha pokok PT. XYZ hanya melakukan transaksi penjualan produk-produk 
		permesinan saja (tanpa pemasangan) maka atas penghasilan yang diterima dikenakan PPh 
		sesuai tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
		sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

	b.	Apabila usaha PT. XYZ adalah melakukan transaksi penjualan berikut pemasangan dimana 	
		dalam proses pemasangan terdapat kegiatan usaha konstruksi (misalnya membuat pondasi), 
		maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan 
		Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 sebesar 2% dari jumlah bruto, yaitu harga mesin/peralatan 
		beserta biaya pemasangannya.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR

ttd

Drs. DJONIFAR AF, MA
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3