PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											       14 Maret 1997

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 650/PJ.532/1997

					        TENTANG

		        PPN ATAS JASA KEAGENAN KAPAL DAN JASA KEPELABUHANAN

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Januari 1997 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini 
diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.	Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 326/KMK.04/1996 tanggal 7 Mei 1996, 
	atas penyerahan jasa keagenan kapal laut, kapal sungai, kapal danau, dan segala jenis kapal yang 
	digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, tetapi tidak termasuk kapal 
	pesiar perorangan, dan atas penyerahan jasa keagenan kapal yang digunakan untuk kapal 
	penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, dan kapal untuk menangkap ikan, tetapi tidak termasuk 
	kapal pesiar perorangan, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditanggung oleh Pemerintah.

2.	Berdasarkan Pasal 5 Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, atas penyerahan jasa 
	kepelabuhanan berupa jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh, dan atas penyerahan 
	jasa kepelabuhanan kepada kapal-kapal yang melakukan pengangkutan orang dan/atau barang baik 
	antar pelabuhan di Indonesia maupun dalam jalur pelayaran internasional, berupa :
	1.	jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu, jasa tunda, dan jasa telepon kapal;
	2.	jasa penumpukan barang dan jasa dermaga;
	3.	jasa alat-alat yang terdiri dari kran darat, kran apung, forklift, head trunk, chasis, tongkang, 
		Kapal Motor Penggandeng tipe B (BKMP), towing tractor, timbangan, dan pemadam 
		kebakaran;
	4.	jasa terminal yang terdiri dari stevedoring, cargodoring, receiving, delivery, dan overbrengen;
	5.	jasa terminal peti kemas yang terdiri dari bongkar muat, gerakan kontainer, pemupukan, 
		dan mekanis;
	6.	jasa tanah bangunan yang terdiri dari sewa tanah dan bangunan;
	7.	jasa rupa-rupa yang terdiri dari pas pelabuhan, retribusi kendaraan, dan jasa telepon 
		extension,
	
	PPN yang terutang ditanggung oleh Pemerintah, sepanjang Penggantian atas penyerahan jasa-jasa 
	kepelabuhanan tersebut merupakan kewajiban Perusahaan Pelayaran.

3.	Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan memperhatikan isi surat Saudara, diberikan penegasan 
	berikut :
	3.1.	Atas penyerahan jasa keagenan kapal, baik dalam hal kapal yang diageni tersebut milik 
		Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional ataupun dalam hal kapal yang diageni tersebut milik 
		perusahaan asing, kecuali kapal pesiar perorangan, PPN yang terutang ditanggung oleh
		Pemerintah, sepanjang pihak pengguna kapal itu adalah Perusahaan Pelayaran Niaga 
		Nasional dan sepanjang penggunaan kapal itu oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional 
		adalah untuk pengangkutan atas dasar perjanjian pengangkutan atau atas dasar perjanjian
		sewa-menyewa kapal itu untuk pengangkutan.

		Jangkauan dari ketentuan PPN ditanggung oleh Pemerintah atas jasa keagenan kapal adalah 
		sebatas pada hubungan hukum antara agen, pemilik dan pengguna saja, namun dengan tetap 
		memperhatikan persyaratan penggunaan kapal oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional 
		sebagaimana telah diterangkan diatas.

	3.2.	Atas penyerahan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada butir 2, 
		baik kepada Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional ataupun kepada perusahaan pelayaran 
		asing, PPN yang terutang ditanggung oleh Pemerintah, sepanjang Penggantian atas 
		penyerahan jasa-jasa kepelabuhanan tersebut merupakan kewajiban perusahaan pelayaran 
		tersebut.

Demikian agar Saudara maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3