PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											           3 Juni 1997

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				       NOMOR S - 1553/PJ.531/1997

					        TENTANG

	  PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Mei 1997, dengan ini kami berikan penjelasan sebagai 
berikut:

1.	Dari surat tersebut, Saudara menjelaskan bahwa klien saudara memperoleh pekerjaan pembangunan 
	Hutan Tanaman Industri (HTI) di BSPH Muara Dua 1 Propinsi Lampung seluas 1000 ha yang terdiri 
	dari :
	a.	Pengadaan bibit		:	1.500.000 batang 
	b.	Penyiapan lahan 	:	1 000 ha 
	c.	Tanaman 		:	1 000 ha 
	d.	Sekat bakar 		:	40 ha 
	e.	Pembuatan sarana 	:
		- Jalan utama		:	7 km 
		- Jalan cabang 		:	23,8 km 
		- Jembatan 		:	16 buah 

	dengan harga borongan Rp 1.337.417.000,-
	Saudara mohon penegasan bahwa kontrak pembangunan HTI tersebut tidak terkena PPN.

2.	Berdasarkan Pasal 4 ke 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 hasil penyemaian, pembibitan, 
	pembenihan dari barang pertanian, perkebunan dan kehutanan merupakan jenis barang yang tidak 
	dikenakan PPN.

3.	Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, jasa pemborongan pembangunan 
	Hutan Tanaman Industri tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN.

4.	Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir dengan 
	ini kami berikan penegasan sebagai berikut :
	4.1.	Pekerjaan jasa pemborongan pembangunan Hutan Tanaman Industri di BSPH Muara Dua I 
		Propinsi Lampung dengan harga borongan Rp. 1.337.417.000,- merupakan penyerahan jasa 
		yang terutang PPN dan PT INHUTANI V sebagai Pemungut PPN harus memungut PPN tersebut 
		pada saat pembayaran.
	4.2.	Ketika PT INHUTANI V membeli bibit tanaman untuk proyek tersebut, maka atas penyerahan 
		bibit tanaman dari penjual kepada PT INHUTANI tidak terutang PPN, karena bibit tanaman 
		bukan Barang Kena Pajak.

Demikian untuk menjadikan Maklum.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3