PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										           25 September 1996

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				       NOMOR S - 2522/PJ.531/1996

					        TENTANG

	         PAJAK MASUKAN BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DIBIDANG PERHOTELAN

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara  tanggal 30 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini 
diberikan penegasan sebagai berikut :

1.	Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994, jasa di bidang perhotelan tergolong 
	jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

2.	Sesuai Pasal 2 ayat (1) angka 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 643/KMK.04/1994 tanggal 
	29 Desember 1994, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa kena Pajak 
	yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang terutang PPN, dapat dikreditkan.

3.	Dari surat Saudara dapat diketahui, PT XYZ bergerak di bidang perhotelan, dan saat ini sedang 
	membangun melalui kontraktor dan konsultan.

4.	Berdasarkan ketentuan pada butir 1 dan 2 serta isi surat Saudara, dengan ini diberikan penegasan 
	sebagai berikut :
	4.1.	Sepanjang hotel tersebut hanya menyerahkan jasa di bidang perhotelan, maka tergolong 
		jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
	4.2.	Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang semata-mata ditujukan untuk pembangunan 
		hotel, tidak dapat dikreditkan dan hanya dapat dibebankan sebagai biaya pembangunan/
		dikapitalisir pada nilai bangunan.

Demikian agar Saudara menjadi maklum.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd.

SAROYO ATMOSUDARMO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3