PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   21 Februari 1995

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				         NOMOR S - 257/PJ.53/1995

					        TENTANG

	          SAAT TERUTANGNYA PPN ATAS PENYERAHAN JASA KONSTRUKSI BANGUNAN

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 24 Januari 1995, dengan ini diberitahukan hal-hal 
sebagai berikut :

1.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f, Pasal 4 huruf c dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 
	1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah 
	Nomor 50 Tahun 1994, jasa konstruksi adalah Jasa Kena Pajak dan atas penyerahannya terutang PPN.

2.	Saat terutangnya PPN adalah pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat pembayaran, dalam hal 
	pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP.

	Umumnya pekerjaan jasa konstruksi bangunan diselesaikan dalam suatu masa tertentu. Dan sebelum 
	jasa konstruksi bangunan itu selesai dan siap untuk diserahkan, telah diterima pembayaran dimuka 
	sebelum pekerjaan konstruksi dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan.

	Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang 
	Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 
	Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, pajak 
	terutang pada saat pembayaran atas jasa konstruksi bangunan tersebut diterima.

3.	Berkenaan dengan pertanyaan Saudara bahwa pengakuan pendapatan dalam pembukuan pengusaha 
	jasa konstruksi bangunan yang bersangkutan berdasarkan estimasi persentase penyelesaian 
	pekerjaan, dengan ini diberikan penjelasan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 
	11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
	Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan 
	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, yaitu sebagai berikut :

	3.1.	Dalam hal jumlah yang telah diakui sebagai pendapatan (estimated sales) tersebut belum 
		diterima pembayarannya, maka belum terutang PPN.

	3.2.	Sebaliknya, apabila belum ada suatu jumlah (estimated sales) yang diakui sebagai 
		pendapatan, namun telah diterima pembayaran baik berupa uang muka maupun termijn, 
		maka PPN terutang pada saat uang muka atau termijn diterima.

	3.3.	Dalam hal sudah ada pengakuan pendapatan dan konstruksi bangunan tersebut telah 
		diserahkan, maka PPN terutang pada saat konstruksi bangunan tersebut diserahkan, 
		walaupun belum diterima pembayarannya.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3