PERATURAN PAJAK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 683/KMK.04/1990

						TENTANG 

PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG ATAS UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN
		          SEDERHANA YANG DIBANGUN OLEH SELAIN PERUM PERUMNAS

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :	

a.	bahwa rumah susun sederhana yang dibangun oleh pihak selain Perum Perumnas juga bertujuan 
	untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan 
	rendah;
b.	bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu diberikan keringanan PBB yang terutang atas setiap 
	unit rumah susun yang dibangun oleh pihak selain Perum Perumnas dengan Keputusan Menteri 
	Keuangan;

Mengingat :

1.	Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
	Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3315);
2.	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 
	75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 640/KMK.04/1986 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi 
	dan Bangunan yang Terutang Atas Obyek Pajak Tertentu;
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1336/KMK.04/1989 tentang Pemberian Keringanan Pajak Bumi 
	dan Bangunan Yang Terutang Atas Unit Hunian Rumah Susun Yang Dibangun Dan Atau Diadakan Oleh 
	Perum Perumnas;

Memperhatikan	:

Saran dan pendapat Menteri Negara Perumahan Rakyat Sebagaimana tercantum dalam suratnya Nomor : 
381/KU 01 02 03/M/12/89 Tanggal 30 Desember 1989;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN YANG TERUTANG ATAS UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA YANG DIBANGUN OLEH SELAIN 
PERUM PERUMNAS.


						Pasal 1

(1)	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1336/KMK.04/1989 tentang Pemberian Keringanan Pajak Bumi 
	dan Bangunan Yang Dibangun Atau Diadakan Oleh Perum Perumnas berlaku juga untuk rumah susun 
	sederhana yang dibangun oleh pihak selain Perum Perumnas.

(2)	Rumah susun sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah rumah susun sebagaimana 
	dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 dan memenuhi syarat-syarat 
	dibawah ini :
	a.	setiap unit rumah susun mempunyai luas lantai tidak lebih dari 54 meter persegi;
	b.	biaya pembangunannya untuk setiap meter persegi tidak lebih dari Rp. 275.000,- (dua ratus 
		tujuh puluh lima ribu rupiah).


						Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku untuk tahun pajak 1990.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 1990
MENTERI KEUANGAN,

ttd

J.B. SUMARLIN
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
CopyrightŠ Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3