PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          11 Juli 1994

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				        NOMOR S - 1618/PJ.53/1994

					        TENTANG

	    PPN ATAS UANG JAMINAN DAN PELAPORAN PPN SERVICE CHARGE DALAM SPT MASA PPN

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 23 Mei 1994 dan Nomor : XXX tanggal 21 Juni 1994 
perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.	Sesuai Pasal 1 huruf n Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
	adalah jumlah harga jual, Penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual atau 
	pemberi jasa atau nilai impor yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

2.	Sesuai Pasal 1 huruf p Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, Penggantian adalah nilai 
	berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena 
	penyerahan jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan 
	harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3.	Dalam surat Saudara Nomor : 03/V/1994 dijelaskan bahwa :

	3.1.	Perusahaan dalam lingkungan Gemala Group mengusahakan persewaan perkantoran;

	3.2.	Dalam penutupan kontrak ditetapkan bahwa penyewa harus menyetorkan uang jaminan 
		sebesar nilai sewa satu bulan;

	3.3.	Uang jaminan dimaksud pada butir 3.2. tidak diperhitungkan untuk pembayaran sewa-sewa 
		bulan berikutnya;

	3.4.	Uang jaminan dimaksud pada butir 3.2. akan dikembalikan jika penyewa memutuskan 
		hubungan sewa menyewa dan sewa-sewa yang terutang sudah dilunasi;

	3.5.	Jika pada akhir pemutusan hubungan sewa-menyewa, ternyata sewa-sewa yang terutang 
		belum dilunasi, baru uang jaminan itu diperhitungkan untuk melunasi sewa yang masih 
		terutang;

	3.6.	Uang jaminan dimaksud pada butir 3.2. sifatnya bukan sebagai uang muka.

4.	Untuk menghindari perbedaan pendapat apakah uang jaminan yang diterima pada saat penutupan 
	kontrak di atas terutang PPN atau tidak, dapat kami berikan penegasan sebagai berikut :

	4.1.	Memperhatikan butir 1 dan 2 di atas bahwa uang jaminan seperti dimaksud dalam butir 3.6. 
		tidaklah termasuk di dalam pengertian Penggantian apabila uang jaminan tersebut 
		dikembalikan jika penyewa memutuskan hubungan sewa menyewa. Dengan perkataan lain 
		uang jaminan tidak terutang PPN sepanjang :
		4.1.1.	Ketentuan uang jaminan tersebut tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak) 
			sewa-menyewa;
		4.1.2.	Uang jaminan tersebut tercantum sebagai utang dalam Neraca/Laporan Keuangan 
			perusahaan.

	4.2.	Namun apabila penyewa ingkar janji (wan-prestasi) seperti dimaksud pada butir 3.5, maka 
		atas uang jaminan tersebut terutang PPN.

5.	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 
	(SERI PPN - 156) dijelaskan bahwa : Pada Angka 3.1. : Service Charge adalah balas jasa yang 
	menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh 
	penyewa. Service Charge dapat terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya 
	administrasi. Angka 4.2. atas Service Charge dikenakan PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 
	40% dari jumlah Service Charge.

	5.1.	Contoh perhitungan sesuai surat Saudara :
		a.	Terima sewa ruangan RP 1.000.000,00 per bulan
			PPN = 10% x DPP 	= 10% x Rp 1.000.000,00
						= Rp 100.000,00

		b.	Terima Service Charge Rp 200.000,00 per bulan
			PPN = 10% x 40% x DPP 	= 40%x Rp 200.000,00
							= Rp 8.000,00

	5.2.	Berdasarkan angka 4.2. Seri PPN - 156 maka perhitungan PPN yang terutang adalah sebagai 
		berikut :

		a.	Terima sewa ruangan RP 1.000.000,00 per bulan
			PPN = 10% x DPP 	= 10% x Rp 1.000.000,00
						= Rp 100.000,00

		b.	Terima Service Charge Rp 200.000,00 per bulan
			PPN = 10% x DPP (40% x Service Charge) = Rp 8.000,00

	5.3.	Dalam hal ini terjadi perbedaan pengertian mengenai DPP, karena DPP menurut Saudara 
		adalah Penggantian atas jasa Service Charge berbeda dengan apa yang dimaksud dalam 
		SE SERI PPN - 156 karena yang dimaksud DPP dalam SE tersebut adalah 40% x 
		Penggantian atas jasa Service Charge.

	Oleh karena itu saran / petunjuk yang diberikan KPP bahwa laporan SPM PPN atas Service Charge 
	tidak termasuk dalam pengertian Tarif Efektif telah sesuai dengan ketentuan seperti apa yang 
	dimaksud dalam SERI PPN - 156.

Demikian agar Saudara maklum.




DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SUNARIA TADJUDIN
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3