PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											      3 Januari 2003

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR S - 06/PJ.51/2003

					        TENTANG

				       PPN ATAS IMPOR SAPI BIBIT

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 25 Nopember 2002 hal Penegasan Ulang PPN Untuk 
Impor Sapi Bibit, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.	Dalam surat tersebut serta berdasarkan penjelasan yang Saudara sampaikan secara garis besar 
	dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
	a.	PT ABC melaksanakan pekerjaan pengadaan ternak sapi bibit impor sebanyak 250 ekor dan 
		sarana pendukungnya untuk kepentingan Proyek Pembinaan Agribisnis Peternakan, Direktorat 
		Jenderal Bina Produksi Peternakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi 
		Peternakan Nomor XXX tentang Izin Pemasukan Ternak Bibit Sapi Potong Dari Luar Negeri.
	b.	Dengan menunjuk surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-758/PJ.512/2001 tanggal 22 Juni 
		2001, Saudara memohon kembali penegasan atas pembebasan PPN impor sapi bibit.

2.	Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor XXX tentang Izin 
	Pemasukan Ternak Bibit Sapi Potong Dari Luar Negeri disebutkan antara lain:
	a.	Memberikan izin kepada Proyek Pembinaan Agribisnis Peternakan Pusat untuk memasukkan 
		jenis ternak bibit sapi betina dari tipe sapi potong ras Simmental-Brahman (Simbra) dan ras 
		Brahman-Angus (Brangus) dari Australia.
	b.	Pelaksana impor adalah PT ABC.
	c.	Spesifikasi umum ternak bibit sapi betina antara lain:
		1)	bebas dari cacat alat reproduksi,
		2)	bebas dari abnormal ambing,
		3)	tidak menunjukkan gejala kemandulan.

3.	Berdasarkan Surat Keterangan Direktur Perbibitan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Nomor 
	XXX tanggal 3 Desember 2002, dengan menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi 
	Peternakan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas disebutkan bahwa sapi-sapi yang diimpor 
	adalah memang benar Sapi Bibit betina type sapi potong milik pemerintah yang akan 
	dikembangbiakkan di sentra-sentra pembibitan rakyat di berbagai propinsi.

4.	Sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau 
	Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan 
	Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
	2002, dinyatakan antara lain bahwa atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis 
	berupa bibit peternakan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

5.	Sesuai Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Atau 
	Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih Untuk Pembangunan Dan Pengembangan Industri 
	Pertanian, Peternakan Atau Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan bibit dan benih adalah segala 
	jenis tumbuhan atau hewan yang nyata-nyata untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka 
	pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

6.	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini ditegaskan bahwa atas impor Sapi Bibit Betina 
	Simbra dan Sapi Bibit Betina Brangus tersebut di atas dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak 
	Pertambahan Nilai sepanjang memenuhi butir 5 di atas.

Demikian agar Saudara maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA,

ttd

I MADE GDE ERATA
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3