PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   16 Pebruari 2000

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR S - 65/PJ.34/2000

					        TENTANG

		        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NOMOR : 174/K/TUN/1995

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Menteri Keuangan RI Nomor File : 45-99/50-94 tanggal 
30 Desember 1999 yang salah satu tindasannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, tentang 
pencairan restitusi pajak a/n PT. XYZ yang telah lewat waktu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dalam putusannya Nomor Kep. 1309/MPP/1993
								    -----------------------
								         181/PPN/1990
	tanggal 8 Oktober 1993 menyatakan : "Menolak permohonan banding dan mempertahankan Keputusan 
	Direktur Jenderal Pajak No. Kep-763/PJ.54/1990 tanggal 20 Januari 1990 mengenai SKP PPN masa 
	Pajak bulan Januari sampai dengan bulan April 1986, atas nama PT XYZ, alamat Jalan A, Jakarta 
	Pusat."

2.	Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 174/K/TUN/1995, pada pokoknya memutuskan sebagai 
	berikut :
	-	Membatalkan putusan MPP No. 	Kep.1309/MPP/1993
						-----------------------  tanggal 8 Oktober 1993;
						    181/PPN/1990

	-	Memerintahkan MPP untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang membebaskan Penggugat 
		dari denda 100 %.

3.	Dalam Putusan MARI Reg. No. 174/K/TUN/1995 pihak Direktur Jenderal Pajak/Menteri Keuangan tidak 
	termasuk sebagai salah satu pihak, karena para pihak yang berperkara adalah PT. XYZ dan MPP. Oleh 
	karena itu Direktur Jenderal Pajak/Menteri Keuangan secara yuridis tidak terikat untuk melaksanakan 
	putusan MARI Reg. No. 174/K/TUN/1995. Sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan 
	yang berlaku, dalam perkara banding, Direktorat Jenderal Pajak akan selalu melaksanakan putusan 
	badan peradilan pajak yang berwenang yaitu putusan MPP atau BPSP. Oleh karena itu Direktorat 
	Jenderal Pajak tidak dapat melakukan tindakan sebelum ada putusan BPSP yang berkaitan dengan 
	putusan tersebut di atas.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MACHFUD SIDIK
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3