PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   18 Februari 2002

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 01/PJ.42/2002

						TENTANG

			   PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN 
		     UNTUK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 
	DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI BIAYA/PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran untuk Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka untuk 
memberikan kepastian dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan, dengan ini perlu disampaikan hal-hal 
sebagai berikut :

1.	Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
	Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, yang 
	dimaksud dengan:

	Angka 1 :
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas 
	tanah dan atau bangunan.

	Angka 3 :
	Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 
	1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang 
	berlaku.

2.	Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
	Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, yang menjadi 
	subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau 
	memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 
	bangunan.

3.	Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Undang-Undang 
	Pajak Penghasilan), besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 
	usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi antara lain biaya untuk 
	mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk antara lain pajak kecuali Pajak 
	Penghasilan.

4.	Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, pengeluaran untuk mendapatkan, 
	menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak 
	dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

5.	Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, harga perolehan atau harga 
	penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, 
	sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau 
	diterima.

6.	Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan antara lain diatur bahwa :

	Ayat (1) :
	Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan 
	harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak 
	pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 
	mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar 
	selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

	Ayat (2) :
	Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, 
	dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan 
	cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku 
	disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

7.	Berdasarkan Pasal 11A ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, amortisasi atas pengeluaran untuk 
	memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna 
	bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 
	yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam 
	bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang 
	dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku 
	dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

8.	Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
	a.	BPHTB adalah pajak yang dibayar dalam rangka dan merupakan bagian dari biaya 
		pengeluaran untuk memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan;
	b.	PBB adalah pajak yang dibayar sehubungan dengan pemilikan hak atau perolehan manfaat 
		atas tanah dan atau pemilikan, penguasaan, atau perolehan manfaat atas bangunan, yang 
		merupakan biaya/pengeluaran rutin setiap tahun;
	c.	BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki 
		untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sebagai biaya 
		dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melalui amortisasi hak atas tanah sepanjang hak 
		atas tanah tersebut dapat diamortisasi sesuai ketentuan Pasal 11A Undang-undang Pajak 
		Penghasilan;
	d.	BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau 
		dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan 
		sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melalui penyusutan bangunan 
		tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan;
	e.	PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki 
		untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sekaligus 
		sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak;
	f.	Penegasan dimaksud pada huruf-huruf c, d, dan e di atas, berlaku atas penghasilan yang tidak 
		berkaitan dengan penerimaan/perolehan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang 
		bersifat final dan atau dikenakan berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto/Norma 
		Penghitungan Khusus.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3