PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          30 Juli 2001

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 31/PJ.41/2001

						TENTANG

           PENEMPATAN PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
     DI BANDAR UDARA DAN PELABUHAN LAUT TEMPAT KEBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM RANGKA 
  PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN 
					  FISKAL LUAR NEGERI

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-527/PJ./2001 tanggal 
19 Juli 2001 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ./2001 tentang 
Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri 
dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-528/PJ./2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Perubahan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ./2000 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal 
Luar Negeri serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.41/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang 
Perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ.41/2000 dan Nomor SE-30/PJ.41/2000 
sebagaimana terlampir (tiga set), maka diminta agar para Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak selaku Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN) melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1.	Segera menghubungi Administrator Bandar Udara Internasional maupun Administrator Pelabuhan Laut 
	yang terdapat di wilayah kerja kantor Saudara untuk meminta tempat strategis bagi Petugas UPFLN 
	Direktorat Jenderal Pajak dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait. Untuk memudahkan 
	pelaksanaannya, dapat mencontoh mekanisme yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah IV DJP 
	Jaya I dengan Administrator Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta sebagaimana tampak 
	dalam berkas terlampir (satu berkas).

2.	Dalam hal tempat/ruangan dan sarana pendukung dimaksud telah Saudara persiapkan, maka 
	Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud 
	di atas, dapat segera diberlakukan dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya 
	dengan tembusan kepada Direktur Pajak Penghasilan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd,

HADI POERNOMO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3