PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA
				        DIREKTORAT  JENDERAL  PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											       27 Maret 2000

				SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 01/PJ.143/2000

						 TENTANG

        OPTIMALISASI PENGADAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN CARA TUKAR GULING/RUISLAG 
			          DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

					 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 
1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara juncto Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan 
dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara, dan sebagai penjabaran atas Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Instansi Pemerintah terutama pada Pasal 3 tentang Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
tercantum pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) pasal dimaksud yaitu mengenai efisiensi dan efektifitas, serta 
peningkatan daya guna dan hasil guna aset negara khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai 
dengan tugas dan fungsinya, dengan ini disampaikan :

1.	Untuk usulan pengadaan bangunan kantor baik berupa gedung kantor maupun rumah dinas beserta 
	fasilitas atau sejenisnya, agar sebelum mengajukan usulan permohonan dana untuk pengadaan 
	bangunan dimaksud terlebih dahhulu ditempuh dengan cara tukar menukar/ruislag yang tata cara 
	pelaksanaannya mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
	350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan 
	Negara.

2.	Sedangkan tanah dan atau bangunan yang dapat dijadikan objek tukar menukar adalah tanah dan 
	atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal 
	Pajak) yang sebagian atau seluruhnya dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 
	Belanja Negara dan atau dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun diperoleh 
	dengan cara lain yang syah (dengan cara hibah) yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan 
	Direktorat Jenderal Pajak.

3.	Adapun subyek pelaksanaan tukar menukar/ruislag adalah antara departemen/lembaga dengan 
	Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Koperasi atau dengan Swasta.

4.	Untuk tertib administrasi dan guna mencegah timbulnya tuntutan oleh pihak lain dikemudian hari, 
	terhadap tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan objek tukar menukar/ruislag sebagaimana 
	tercantum dalam angka 2 (dua) diatas, harus terlebih dahulu tanah dan atau bangunan dimaksud 
	tercatat dalam daftar inventaris dan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang berlaku, 
	yaitu IMB untuk bangunan dan Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Keuangan RI cq 
	Direktorat Jenderal Pajak untuk tanah, yang pelaksanaan pengurusan dokumen dimaksud 
	berpedoman kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.143/1998 tanggal 
	27 Februari 1998 hal Perkembangan Pembuatan Sertifikat Tanah atas Aset Direktorat Jenderal Pajak.

5.	Sebagai penjabaran atas prinsip efisiensi dan efektifitas, tanah dan atau bangunan yang akan 
	dijadikan objek tukar.menukar/ruislag sedapat mungkin adalah tanah dan atau bangunan yang sudah 
	kurang dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan lagi, dan sepanjang kebutuhan akan tanah dan atau 
	bangunan tersebut sudah mencukupi.

6.	Guna mencegah timbulnya kerugian negara sebagai akibat tukar menukar/ruislag dimaksud, dalam 
	penyampaian usulan pelaksanaan tukar menukar/ruislag dari Unit Pemakai Barang (UPB), objek tukar 
	menukar tersebut terlebih dahulu dilakukan penilaian secara individual yaitu untuk bangunan 
	berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Pedoman Standarisasi dan 
	Pedoman Operasional Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara, dikurangi penyusutan sesuai 
	dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk menetapkan perkiraan nilai tanah agar 
	berpedoman kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Adapun 
	penilaian individual ini bertujuan untuk memperoleh nilai yang pasti atas aset dimaksud dan sebagai 
	pembanding terhadap nilai rencana aset pengganti yang dibutuhkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3