PERATURAN PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 16/PJ.6/1998

					          TENTANG

			          PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  : 
	523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual 
	Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka ketentuan pengenaan Pajak 
	Bumi dan Bangunan yang berlaku sebelumnya tidak sesuai lagi;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan 
	Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 
	1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
	Lembaran Negara RI Nomor 3569);
2.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang 
	Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan 
	Bangunan;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


						BAB I
					   KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.	Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan objek pajak serta besarnya pajak terutang 
	berdasarkan peraturan dan ketentuan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan;

2.	Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar 
	pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan 
	kapitalisasi pendapatan;

3.	Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan atau 
	penanaman, dan atau penggalian jenis sumberdaya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung 
	berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga 
	tahap produksi atau menghasilkan.

4.	Hasil bersih adalah pendapatan kotor setahun dikurangi dengan biaya eksploitasi atas objek pajak 
	dimaksud.

5.	Sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan 
	pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan;

6.	Sektor Perkebunan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal pengusahaan benih, 
	penanaman baru, perluasan, perubahan jenis tanaman, penganekaragaman jenis tanaman termasuk 
	sarana penunjangnya;

7.	Sektor Kehutanan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal pengusahaan hutan dan 
	budidaya hutan;

8.	Sektor Pertambangan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal usaha 
	penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian 
	vital dan bahan galian lainnya;

9.	Usaha bidang perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang memiliki ijin usaha 
	untuk menangkap atau membudidayakan sumberdaya ikan, termasuk semua jenis ikan dan biota 
	perairan lainnya serta kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan 
	komersial;

10.	Objek Pajak perairan adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia;

11.	Objek Pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki jenis kontruksi khusus baik di ditinjau dari segi 
	bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti :
	a.	Jalan Tol;
	b.	Pelabuhan laut/sungai/udara;
	c.	Lapangan Golf;
	d.	Industri Semen/Pupuk;
	e.	PLTA, PLTU dan PLTG;
	f.	Pertambangan;
	g.	Tempat Rekreasi;
	h.	Dan lain-lain yang sejenis.

12.	Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok Objek Pajak yang mempunyai 
	satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu 
	satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok;

13.	Nilai Indikasi Rata-rata adalah nilai pasar wajar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu 
	Zona Nilai Tanah.

14.	Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar nilai konversi setiap Zona Nilai Tanah kedalam 
	klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi (tanah) sebagaimana dimaksud 
	pada Lampiran IA dan IB Keputusan Menteri Keuangan Nomor :523/KMK.04/1998 tanggal 18 
	Desember 1998.

15.	Nilai Jual Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru 
	setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam 
	klasifikasi, penggolongan, dan ketentuan nilai jual bangunan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 
	IIA dan IIB Keputusan Menteri keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998.


						BAB II
				   PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

						Pasal 2

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan ditentukan sebagai 
berikut :
a.	Objek Pajak berupa tanah adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 
	angka 14.
b.	Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
	Pasal 1 angka 15.


						Pasal 3

(1)	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Perkebunan ditentukan sebagai berikut :
	a.	Areal kebun adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah ditambah dengan Jumlah 
		Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan Standar Investasi menurut umur tanaman.
	b.	Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan, adalah sebesar Nilai Jual 
		Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
	c.	Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud 
		pada Pasal 1 angka 15.

(2)	Penggolongan Wilayah, Jenis Perkebunan dan Besarnya Standar Investasi Tanaman Perkebunan 
	adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.


						Pasal 4

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak 
Pengusahaan hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri ditentukan sebagai berikut :
a.	Areal Produktif sebesar 8,5 x Hasil bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan.
b.	Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak 
	berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
c.	Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
	Pasal 1 angka 15.


						Pasal 5

(1)	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan 
	Tanaman Industri ditentukan sebagai berikut :
	a.	Areal hutan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah ditambah dengan Jumlah 
		Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri menurut umur tanaman.
	b.	Areal emplasemen dan areal lainnya dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri, adalah sebesar 
		Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
	c.	Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud 
		pada Pasal 1 angka 15.

(2)	Penggolongan Wilayah, dan Besarnya Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri adalah 
	sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.


						Pasal 6

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas bumi ditentukan 
sebagai berikut :
a.	Areal produktif adalah sebesar 9,5 x hasil penjualan minyak dan gas bumi dalam satu tahun sebelum 
	tahun pajak berjalan.
b.	Areal belum produktif, tidak produktif serta emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah 
	kuasa pertambangan, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan 
	penyesuaian seperlunya.
c.	Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
	Pasal 1 angka 15.


						Pasal 7

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi ditentukan sebagai 
berikut :
a.	Areal produktif adalah sebesar 9,5 x hasil penjualan energi panas bumi/listrik dalam satu tahun 
	sebelum tahun pajak berjalan.
b.	Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya didalam atau diluar wilayah 
	kuasa pertambangan, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan 
	penyesuaian seperlunya.
c.	Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
	Pasal 1 angka 15.


						Pasal 8

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi 
Panas Bumi dan Galian C ditentukan sebagai berikut :
a.	Areal Produktif adalah sebesar 9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun 
	pajak berjalan.
b.	Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya didalam atau diluar wilayah 
	kuasa pertambangan, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan 
	penyesuaian seperlunya.
c.	Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
	Pasal 1 angka 15.


						Pasal 9

(1)	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C ditentukan 
	sebagai berikut :
	a.	Areal produktif adalah sebesar angka kapitalisasi tertentu dikalikan hasil bersih galian 
		tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.
	b.	Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya didalam atau diluar 
		wilayah kuasa pertambangan, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya 
		dengan penyesuaian seperlunya.
	c.	Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud 
		da Pasal 1 angka 15.

(2)	Besarnya angka kapitalisasi adalah berdasarkan lamanya waktu penambangan untuk masing-masing 
	jenis tambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.


						Pasal 10

Penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan 
Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama, ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak yang berlaku.


						Pasal 11

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak usaha bidang perikanan laut ditentukan sebagai berikut :
a.	Areal penangkapan ikan adalah sebesar 10 x hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak 
	berjalan.
b.	Areal pembudidayaan ikan adalah sebesar 8 x hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak 
	berjalan.
c.	Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya 
	dengan penyesuaian seperlunya.
d.	Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 
	Pasal 1 angka 15.


						Pasal 12

(1)	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak usaha bidang perikanan darat ditentukan 	sebagai 
	berikut :
	a.	Areal pembudidayaan ikan darat adalah sebesar nilai jual Objek Pajak berupa tanah 
		disekitarnya dengan penyesuaian seperlunya ditambah standar biaya investasi tambak 
		menurut jenisnya.
	b.	Areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah 
		sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
	c.	Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud 
		pada Pasal 1 angka 15.

(2)	Besarnya Biaya Investasi Tambak adalah sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini.


						Pasal 13

(1)	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak yang bersifat khusus ditentukan sebagai berikut :
	a.	Areal tanah adalah sebesar nilai jual Objek Pajak berupa tanah disekitarnya dengan 
		penyesuaian seperlunya.
	b.	Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi 
		adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan 
		klasifikasi nilai jual Objek Pajak permukaan bumi berupa tanah sekitarnya.
	c.	Areal perairan untuk kepentingan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah sebesar 10 x 
		10% dari Hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan).
	d.	Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud 
		pada Pasal 1 angka 15.

(2)	Perhitungan atas besarnya Nilai Jual Objek Pajak perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, 
	lapangan golf serta tempat rekreasi, ditentukan sebagaimana Lampiran Va dan Vb Keputusan ini.


						Pasal 14

(1)	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat 
	ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai.

(2)	Hasil penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib dibuat laporan penilaian 
	dan ditandatangani oleh pejabat fungsional yang melaksanakan penilaian.

(3)	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
	oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.


						BAB III
					          LAIN-LAIN

						Pasal 15

Perubahan atas besarnya biaya investasi yang tercantum pada Lampiran I, II dan IV Keputusan ini untuk 
tahun selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak.


						BAB IV
					          PENUTUP

						Pasal 16

Dengan berlakunya keputusan ini maka ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak 
berlaku lagi.


						Pasal 17

Keputusan ini berlaku sejak tahun pajak 1999




Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 30 Desember 1998
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONGA
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3