PERATURAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				           NOMOR 127/PMK.05/2009

						TENTANG

				    PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN
			       SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
			  DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
		       KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. 	bahwa untuk penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea 
	Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
	(BUN) atau pejabat yang diberi kuasa menunjuk bank umum menjadi mitra Kantor Pelayanan 	
	Perbendaharaan Negara (KPPN);
b. 	bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil penerimaan PBB dan BPHTB kepada 
	yang berhak, dipandang perlu melimpahkan kewenangan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN 
	di daerah untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) kepada Bank/Kantor Pos Operasional III PBB 
	dan BPHTB;
c. 	bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan 
	dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, perlu mengatur kembali Pelimpahan 
	Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas 
	Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang telah diatur dalam 
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2008;
d. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
	menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa 
	Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala 
	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. 	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3988);
3. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
	Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
	Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. 	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan 
	Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
	Nomor 36);
9. 	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. 	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
	Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
	72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
11. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
12. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam 
	Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
13. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
	Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 
	Nomor 73/PMK.01/2009;
14. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
	Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;  
15. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
16. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara 
	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
17. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
	Keuangan Pemerintah Pusat;
18. 	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya 
	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

 
					       MEMUTUSKAN:
 
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR 
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.
 
 
						Pasal 1
 
(1) 	Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa 
	Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah untuk menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) kepada Bank/
	Kantor Pos Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	(BO III PBB/BPHTB).
(2) 	Bentuk SKU PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam 
	Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3) 	Bentuk SKU BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam 
	Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4) 	Bentuk SKU PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) 
	Jakarta adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
	Menteri Keuangan ini.
(5) 	Bentuk SKU BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk DKI Jakarta adalah 
	sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan 
	ini.
 
 
						Pasal 2
 
Surat Kuasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterbitkan setiap permulaan tahun anggaran atau 
setiap pergantian BO III PBB/BPHTB dan berlaku selama satu tahun anggaran.
 
 
						Pasal 3
 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkewajiban menyampaikan daftar persentase pembagian Biaya 
Pemungutan PBB antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal 
Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
 
 
						Pasal 4
 
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2008 
tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.
 
 
						Pasal 5
 
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2009.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 
 
 

						Ditetapkan di Jakarta
						pada tanggal 14 Agustus 2009
						MENTERI KEUANGAN
 
						ttd.          
          
						SRI MULYANI INDRAWATI
          
 
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 
ttd.
        
ANDI MATTALATTA   
        



			BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 255
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3