PERATURAN PAJAK
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
				              NOMOR 78 TAHUN 2008

						TENTANG

		      PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
		               BAGI PEKERJA/BURUH PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

				   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

			   GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a.	bahwa dengan Keputusan Gubernur Nomor 63 Tahun 2003 telah diatur petunjuk pelaksanaan program
	jaminan sosial tenaga kerja pada sektor jasa konstruksi di Provinsi DKI Jakarta;
b.	bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi 
	saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
 	Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja/
	Buruh Pada sektor Jasa dan Konstruksi.

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
	sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga
	Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76
	Tahun 2007;
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggaraan Program
	Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
	Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 
10.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
	Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
11.	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
	Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
	pada sektor Jasa Konstruksi;
12.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Petunjuk Teknis 
	Kepesertaan Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
13.	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
	Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
15.	Keputusan Gubernur Nomor 64 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Jaminan
	Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


					       MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI
PEKERJA/BURUH PADA SEKTOR JASA KONSTRUKSI.


						BAB I
					    KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:
1.	Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2.	Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang selanjutnya disingkat P2B adalah Dinas Penataan dan
	Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Dinas Nakertrans adalah Dinas 
	Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4.	Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berkaitan
	dengan pelaksanaan Program Jamsostek Jasa Konstruksi;
5.	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah yang selanjutnya disingkat KPKD adalah Kantor 
	Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.	Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang selanjutnya disingkat Sudin P2B adalah Suku 
	Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan di Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
	Jakarta;
7.	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat Sudin Nakertrans adalah Suku
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.	Bank DKI adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi
	tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang 
	hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga 
	kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia;
10.	Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Program Jamsostek 
	Jasa Konstruksi adalah jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja/buruh harian
	lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang pekerja pada sektor jasa konstruksi;
11.	Badan Penyelenggara adalah Badan Hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program
	jaminan sosial tenaga kerja, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT Jamsostek (Persero) Kantor
	Wilayah III Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12.	Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
	lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian 
	Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan;
13.	Pekerja/Buruh Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau perorangan 
	untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas 
	pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian;
14.	Pekerja/Buruh Borongan adalah pekerja/buruh yang bekerja pada penyedia jasa atau perorangan 
	untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan 
	hasil kerja;
15.	Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja waktu Tertentu yang selanjutnya disebut
	pekerja/Buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, adalah pekerja/buruh yang bekerja pada penyedia jasa/
	perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas kesepakatan 
	dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu;
16.	Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau perorangan
 	pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan;
17.	Iuran adalah Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja/Buruh pada sektor Jasa 
	Konstruksi;
18.	Kontrak Kerja Konstruksi adalah Keseluruhan Dokumen yang mengatur Hubungan Hukum Antara 
	pengguna jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
19.	Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah Pembelian/Nilai komponen-komponen yang meliputi bahan 
	bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja, tidak termasuk didalamnya keuntungan dan 
	pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia 
	jasa konstruksi;
20.	Pekerjaan Jasa Kontruksi milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai 
	oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
	(APBD) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21.	Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan/atau perorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang
	dibiayai/milik swasta dan/atau perorangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22.	Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan yang diberikan kepada 
	pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dalam hubungan kerja;
23.	Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli 
	waris pekerja/ buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
24.	Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
 	pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
	perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/
	buruh dan keluarganya, atas suatau pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
25.	Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 
	Dinas/Sudin P2B sebagai izin untuk mendirikan bangunan;
26.	Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 
	Pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi;
27.	Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
	Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk 
	mengajukan permintaan pembayaran;
28.	Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
	membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja 
	Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
29.	Surat Perintah Membayar Giro selanjutnya disingkat SPMG adalah dokumen pengambilan uang yang 
	secara otomatis diteruskan/transfer ke rekening bendahara yang bersangkutan;
30.	Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
	berkeahlian khusus dan ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

						
						BAB II
					          PESERTA

						Pasal 2

(1)	Penyedia jasa konstruksi yang berbadan hukum maupun perorangan yang mempertanggungkan 
	pekerja/buruhnya dalam Program Jamsostek Jasa Konstruksi merupakan peserta Program Jamsostek
	Jasa Konstruksi;
(2)	Program Jamsostek Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program JKK dan 
	JK;
(3)	Penyedia Jasa Konstruksi berbadan hukum melaksanakan yang pekerjaan jasa konstruksi wajib 
	mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKK dan JK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
	kepada Badan Penyelenggara;
(4)	Penyedia Jasa Konstruksi perorangan yang melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dapat 
	mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program sebagaimana ayat (2) kepada Badan Penyelenggara.


						BAB III
					      PENDAFTARAN

						Pasal 3

(1)	Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan selambat-
	lambatnya 2 (dua) hari sebelum pekerjaan dimulai;
(2)	Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran
	(Form 1/JK) dan daftar satuan upah (Form 1b/JK) dengan melampirkan fotokopi kontrak kerja 
	konstruksi/SPK;
(3)	Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang 
	terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian
	kegiatan/aktivitas dengan melampirkan fotokopi addendum kontrak kerja konstruksi/SPK;
(4)	Formulir pendaftran (Form 1/JK) dan daftar satuan upah (Form 1b/JK) sebagaimana dimaksud pada 
	ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.


						BAB IV
						IURAN

						Pasal 4
	
(1)	Besarnya iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah.
(2)	Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
	(1) adalah sebagai berikut:
	a.	Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
		sebesar 0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi;
	b.	Pekerjaan konstruksi di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan 
		Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% 
		dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
	c.	Pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sanpai dengan 
		Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf b ditambah 0,15%
		dari selisih nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
	d.	Pekerjaan konstruksi di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan 
		5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran huruf c ditambah 0,12% dari
		selisih nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 	
	e.	Pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran
		huruf d ditambah 0.10% dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi 
		Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3)	Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	sebagai berikut:
	a.	JKK sebesar 1,74% dari upah sebulan.
	b.	JK sebesar 0,30% dan upah sebulan.


						Pasal 5

(1)	Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah yang dibiayai dari APBD 
	dilaksanakan dengan cara:
	a.	Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP tagihan proyek/kegiatan dengan lengkap dan benar 
		ke KPKD;
	b.	Bendahara Pengeluaran membuat nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak
		kerja konstruksi yang persentasenya ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;
	c.	Nota perhitungan sebagaimana dimaksud huruf b pasal ini, dilampirkan pada SPP tagihan 
		sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini;
	d.	Berdasarkan SPP, KPKD menerbitkan SPMG dengan mencantumkan besarnya iuran yang akan
		dipungut;
	e.	KPKD memungut iuran sebesar yang tercantum dalam SPM pada saat pembayaran;
	f.	Pemungutan iuran oleh KPKD dilaksanakan dengan menerbitkan Bilyet Giro sebagai perintah
		kepada Bank untuk memindah bukukan dari rekening kas Daerah ke rekening Badan 
		Penyelenggara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
(2)	KPKD menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada Penyedia Jasa Konstruksi dengan 
	menggunakan tanda terima iuran.


						Pasal 6 

Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah yang dibiayai APBN yang dilaksanakan 
oleh penyedia jasa konstruksi dapat dilakukan secara tunai atau angsuran dengan cara sebagai berikut:
a.	Angsuran kesatu 40% (empat puluh persen) dari jumlah iuran pada saat pekerjaan akan dimulai;
b.	Angsuran kedua 40% (empat piluh persen) dari jumlah iuran pada saat pekerjaan pondasi selesai 
	dilaksanakan;
c.	Angsuran ketiga, 20% (dua puluh persen) dari jumlah iuran pada saat pekerjaan struktur selesai 
	dilaksanakan.


						Pasal 7 

(1)	Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan perorangan yang pelaksanaannya
	menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut:
	a.	Tahap pertama, sebagai uang muka sebesar 2% dari jumlah Retribusi Pengawasan 
		Pembangunan (RPP) IMB dibayar ke rekening Badan Penyelenggara pada Bank DKI 
		bersamaan dengan pembayaran retribusi IMB oleh pemohon IMB;
	b.	Tahap kedua, Penyedia Jasa Konstruksi wajib membayar iuran selanjutnya kepada Badan 
		Penyelenggara, yang besar iurannya ditetapkan oleh Badan Penyelenggara setelah 
		penandatanganan kontrak kerja konstruksi dan/atau pada waktu pelaksanaan pembangunan;
	c.	Pembayaran sisa iuran selanjutnya dapat dilakukan secara tunai atau angsuran dengan cara
		sebagai berikut:
		1.	Angsuran kesatu 40% (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat 
			pekerjaan akan dimulai;
		2.	Angsuran kedua 40% (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat 
			pekerjaan pondasi selesai dilaksanakan;
		3.	Angsuran ketiga, 20% (dua puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan
			struktur selesai dilaksanakan.
(2)	Foto kopi bukti pembayaran uang muka iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
	disampaikan kepada Dinas/Sudin P2B;
(3)	Badan Penyelenggara setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf 
	c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
(4)	Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perorangan langsung kepada Badan 
	Penyelenggara.


						BAB V
				            PEMBAYARAN JAMINAN

						Pasal 8

(1)	Pekerja/Buruh peserta Program Jamsostek Jasa Konstruksi yang mengalami kecelakaan kerja berhak 
	menerima JKK;
(2)	JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
	a.	biaya pengangkutan pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja, dan tempat terjadinya 
		kecelakaan kerja ke rumah sakit atau kerumahnya, termasuk biaya P3K paling banyak 
		sebesar :
		1.	untuk angkutan darat/sungai/danau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
		2.	untuk angkutan laut Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
		3.	untuk angkutan udara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
	b.	biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat 
		jalan paling banyak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
	c.	biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (orthese) dan/atau alat pengganti
		(prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh 
		Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) 
		dari harga tersebut;
	d.	biaya rehabilitasi medik paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3)	Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pekerja/buruh yang 
	mengalami kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang meliputi:
	a.	santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) dibayarkan sebesar:
		1.	4 (empat) bulan pertama 100% x upah sebulan
		2.	4 (empat) bulan kedua 75% x upah sebulan
		3.	bulan seterusnya 50%.
	b.	santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus sebesar 
		persentase sesuai tabel dikalikan 80 (delapan puluh) bulan upah;
	c.	santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus dan secara berkala
		dengan besarnya santunan adalah:
		1.	santunan sekaligus sebesar 70% dikalikan 80 (delapan puluh) bulan upah.
		2.	santunan berkala sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 24
			(dua puluh empat) bulan;
	d.	santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus dengan besarnya santunan 
		adalah persentase berkurangnya fungsi dikalikan persentase sesuai tabel dikalikan 80 (delapan
		puluh) bulan upah.
(4)	Apabila terjadi kecelakaan kerja yang berakibat pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli waris 
	mendapatkan sebagai berikut:
	a.	santunan sekaligus sebesar 60% dikalikan 80(delapan puluh) bulan upah, sekurang-kurangnya
		sebesar santunan kematian;
	b.	biaya pemakaman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
	c.	santunan berkala sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua 
		puluh empat) bulan.
(5)	Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d adalah Tabel Persentase Santunan 
	Tunjangan Cacat Tetap, Sebagian, dan Cacat-cacat lainnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran
	Peraturan Gubernur ini.


						Pasal 9

(1)	Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh kepada 
	Sudin Nakertrans dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dan 2 kali 24 jam dengan mengisi
	formulir Laporan Kecelakaan Tahap I (model: Form 3);
(2)	Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaporkan kepada Sudin Nakertrans dan Badan Penyelenggara dalam
	waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah pekerja/buruh yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang
	merawatnya dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia dengan mengisi formulir Laporan
	Kecelakaan Tahap II (model: Form 3a) dan melampirkan:
	a.	Surat Keterangan Dokter (model: Form 3b);
	b.	fotokopi absensi/daftar hadir;
	c.	bukti-bukti kuitansi asli biaya perawatan/pengobatan dan pengangkutan;
	d.	surat keterangan kecelakaan dari kepolisian (jika kecelakaan di jalan raya);
	e.	surat keterangan kematian dari rumah sakit/ kepolisian/ kelurahan;
	f.	surat keterangan ahli waris (jika meninggal dunia);
	g.	fotokopi Kartu Keluarga (jika meninggal dunia);
	h.	fotokopi KTP pekerja/buruh (jika meninggal dunia);
	i.	fotokopi KTP ahli waris (jika meninggal dunia).
(3)	Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam 
	lampiran Peraturan Gubernur ini.
(4)	Penyedia Jasa Konstruksi wajib mengurus hak pekerja/buruh yang tertimpa kecelakaan kerja kepada
	Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.


						Pasal 10

(1)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dinas/Sudin Nekertrans dalam hal ini 
	Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menetapkan besarnya JKK;
(2)	Badan penyelenggara membayar jaminan sesuai hasil penetapan besarnya jaminan dari Pegawai 
	Pengawas Ketenagakerjaan.


						Pasal 11

(1)	JK bagi pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja diberikan kepada ahli 
	waris, apabila pekerja/buruh yang bersangkutan pada waktu meninggal dunia masih terdaftar sebagai
	pekerja pada pekerjaan jasa konstruksi sampai dengan batas waktu selesainya masa pemeliharaan;
(2)	keluarga dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permintaan 
	pembayaran JK kepada Badan Penyelenggara dengan menggunakan formulir Permintaan Pembayaran 
	Jaminan Kematian dan Santunan Berkala (model Form 4) dengan melampirkan:
	a.	surat keterangan kematian dari rumah sakit/kelurahan;
	b.	foto kopi absensi/daftar hadir;
	c.	surat keterangan ahli waris;
	d.	foto kopi Kartu Keluarga;
	e.	foto kopi KTP pekerja/buruh;
	f.	foto kopi KTP ahli waris.
(3)	JK dibayar sekaligus kepada ahli waris, yang meliputi:
	a.	santunan kematian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
	b.	santunan berkala sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua 
		puluh empat) bulan;
	c.	biaya pemakaman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
(4)	Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 
	Peraturan Gubernur ini.
(5)	Penyedia Jasa Konstruksi wajib membantu ahli waris untuk mengurus permintaan JK kepada Badan 
	Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.


						BAB VI
					        PENYULUHAN

						Pasal 12

(1)	Untuk tercapainya sasaran program Jamsostek Jasa Konstruksi, Tim Pembina Program Jamsostek 
	melakukan penyuluhan bekerjasama dengan instansi teknis terkait dan Badan Penyelenggara kepada:
	a.	para Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 
		kegiatan/aktivitas fisik APBD/APBN;
	b.	Sudin P2B, Sudin Nakertrans serta KPKD Kota/ Kabupaten Administrasi;
	c.	para Penyedia Jasa Konstruksi;
	d.	Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Buruh dan Masyarakat pemilik kegiatan/aktivitas fisik.
(2)	Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan cara tatap muka,
	surat menyurat, penyebaran brosur, leaflet, media cetak dan media elektronik;
(3)	Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikoordinasikan oleh Dinas 
	Nakertrans.


						BAB VII
					    PELAPORAN IURAN

						Pasal 13

(1)	KPKD dan Dinas P2B melaporkan rekapitulasi penerimaan iuran kepada Gubernur melalui Tim Pembina
	Program Jamsostek dengan tembusan Badan Penyelenggara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
	berikutnya;
(2)	Badan Penyelenggara melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan 
	dan kegiatan operasional kepada Gubernur melalui Tim Pembina Program Jamsostek dengan tembusan
	ke Dinas P2B, Dinas Nakertrans dan KPKD selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.


						BAB VIII
				         PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

						Pasal 14

(1)	Tim Pembina Program Jamsostek melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap 
	penyelenggaraan program Jamsostek Jasa Konstruksi;
(2)	Dinas/Sudin Nakertrans melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan program 
	Jamsostek Jasa Konstruksi.


						BAB IX
					        PEMBIAYAAN

						Pasal 15

(1)	Badan Penyelenggara mengalokasikan anggaran biaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
	pekerja/buruh Jasa Konstruksi;
(2)	Biaya yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program Jamsostek Jasa Konstruksi 
	dibebankan kepada Anggaran Badan Penyelenggara.


						BAB X
					           SANKSI

						Pasal 16

Penyedia Jasa Konstruksi yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) huruf b, 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.


						BAB XI
					           PENUTUP

						Pasal 17

(1)	Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
	Jakarta Nomor 63 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	pada sektor Jasa Konstruksi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak
	berlaku lagi.
(2)	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.




						Ditetapkan di Jakarta
						pada tanggal 3 September 2008
						GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
						IBUKOTA JAKARTA,

						ttd.

						FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 9 September 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

MUHAYAT
NIP 050012362




		        BERITA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 74
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3