PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          27 Mei 2009

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR SE - 03/PJ.04/2009

					           TENTANG

				        KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009, terdapat beberapa perubahan perlakuan administrasi dan tindakan penagihan piutang pajak. 
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut dan demi meningkatkan tertib administrasi,
validitas data piutang pajak serta mencapai target pencairan piutang pajak Nasional maka dengan ini 
disampaikan kebijakan penagihan pajak sebagai berikut :

I. 	KEBIJAKAN UMUM
	1. 	Kebijakan yang menyangkut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP), 
		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (PBB), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (BPHTB),
 		dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
		(PPSP).
	2. 	Kebijakan yang menyangkut Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan mulai Tahun Pajak 
		2008, penentuan saat mulainya penyampaian surat teguran setelah piutang pajak jatuh tempo 
		dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus 
		dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan mengacu pada Peraturan Pemerintah 
		Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan 
		Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali 
		terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan 
		Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Pelaksanaan 
		Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
	3. 	Kebijakan yang menyangkut Batas Waktu Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
		Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan 
		Bangunan serta Daluwarsa Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan mengacu pada Surat Edaran 
		Dirjen Pajak Nomor SE-48/PJ/2008 tanggal 5 September 2008.
	4. 	Kebijakan yang menyangkut Penyisihan, Pengakuan, dan Rekonsiliasi Piutang Pajak 
		berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ./2009 tanggal 2 
		Februari 2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak. 

II. 	KEBIJAKAN KHUSUS
	II.1 	Tertib Administrasi
		II.1.1 	Penataan Berkas Penagihan
			Dalam rangka pembenahan administrasi piutang pajak dan penataan berkas 
			penagihan, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berkewajiban untuk :
			a. 	Menyediakan tempat/ruangan khusus untuk penyimpanan rumah berkas 
				penagihan yang memiliki alat pengaman yang cukup kuat dan menunjuk 
				petugas di Seksi Penagihan sebagai penanggung jawabnya;
			b. 	Membuat rumah berkas penagihan per Wajib Pajak yang disusun sesuai 
				dengan tahun pajaknya dan masing-masing berisi :
      				1) 	Surat ketetapan pajak, termasuk STP/STP PBB/STB/SKP PBB/SKBKB/
					SKBKBT;
      				2) 	Keputusan Keberatan;
      				3) 	Keputusan Pembetulan (Pasal 16 UU KUP);
      				4) 	Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan 
					pengurangan dan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak 
					benar (Pasal 36 UU KUP)
      				5) 	Putusan Banding;
      				6) 	Putusan Peninjauan Kembali;
      				7) 	Putusan Gugatan;
      				8) 	Bukti pembayaran tunggakan pajak dari Wajib Pajak/Penanggung 
					Pajak (WP/PP) antara lain berupa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat 
					Tanda Terima Setoran (STTS), SSP PBB, Surat Setoran BPHTB (SSB), 
					dan print out MPN/hasil konfirmasi bank;
      				9) 	Bukti Pemindahbukuan (Pbk);
      				10) 	Dokumen tindakan penagihan;
      				11) 	Berkas penagihan lainnya;
      				12) 	Khusus untuk Wajib Pajak PBB yang tidak mempunyai NPWP, 
					dibuatkan rumah berkas tersendiri per NOP dengan perincian berkas 
					sesuai dengan angka 1 s.d. 11 tersebut di atas.
		II.1.2 	Akurasi Data Piutang Pajak
			Dalam proses akurasi data piutang pajak, KPP diwajibkan untuk :
   			1. 	Menyelesaikan perekaman seluruh data piutang pajak berdasarkan fisik 
				ketetapan pajak kondisi per 30 Juni 2007.
   			2. 	Melanjutkan proses pemutakhiran data piutang pajak secara 
				berkesinambungan dan wajib melaporkan data perkembangan perekaman 
				terakhir setiap bulan melalui email ke Kanwil dan subdit penagihan Direktorat 
				P2 KPDJP. Tata cara perekaman dapat dilakukan dengan melanjutkan input 
				data pada aplikasi program SiMIAP atau dalam format excel seperti yang 
				sudah diberikan sebelumnya (format laporan terlampir).
   			3. 	Terhadap KPP yang sudah menyelesaikan perekaman seluruh data piutang 
				pajak berdasarkan fisik ketetapan pajak kondisi per 30 Juni 2007 agar segera 
				membuat berita acara penyelesaian perekaman (format Berita Acara 
				terlampir).
   			4. 	Menginventarisasikan jumlah piutang pajak yang disisihkan dengan kriteria 
				sebagai berikut :
      				a. 	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
      					1) 	Wajib Pajak sudah meninggal dunia;
      					2) 	Wajib Pajak sudah tidak mempunyai harta lagi yang 
						dibuktikan dengan adanya surat dukungan dari instansi 
						berwenang di wilayahnya;
      					3) 	Telah disampaikan Surat Paksa melalui PEMDA setempat;
      					4) 	Telah daluwarsa; dan
      					5) 	Karena sebab lain seperti :
      						a) 	Wajib Pajak sudah tidak dapat ditemukan
      						b) 	Dokumen penagihan tidak lengkap atau tidak dapat 
							ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat 
							dihindari seperti bencana alam, kebakaran, dan 
							sebagainya.
      				b. 	Untuk Wajib Pajak Badan
      					1) 	Bubar, liquidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, pemegang 
						saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk 
						melakukan pemberesan sudah tidak ditemukan;
      					2) 	Wajib Pajak sudah tidak mempunyai harta lagi yang 
						dibuktikan dengan adanya surat dukungan dari instansi 
						berwenang di wilayahnya;
      					3) 	Telah disampaikan Surat Paksa melalui PEMDA setempat;
      					4) 	Telah daluwarsa, dan
      					5) 	Karena sebab lain seperti :
      						a) 	Wajib Pajak sudah tidak dapat ditemukan
      						b) 	Dokumen penagihan tidak lengkap atau tidak dapat 
							ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat 
							dihindari seperti bencana alam, kebakaran, dan 
							sebagainya.
     	 			Tatacara penyisihan piutang pajak selengkapnya diatur dalam Peraturan 
				Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ./2009.
   			5. 	Melakukan rekonsiliasi data piutang pajak antara Laporan Perkembangan 
				Piutang Pajak (LP3) dan Laporan Perkembangan Piutang PBB dan BPHTB 
				dengan Laporan Keuangan Piutang Pajak (LKPP) setiap bulan.
   			6. 	Melakukan pembenahan piutang PBB sesuai dengan Surat Edaran Direktur 
				Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang 
				Pemutakhiran Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan 
				dan Perkotaan yang dilakukan dengan membentuk tim penyelesaian data 
				tunggakan PBB.
   			7. 	Terhitung mulai Januari 2009, format laporan rutin piutang pajak 
				menggunakan format laporan sesuai surat Direktur Pemeriksaan dan 
				Penagihan Nomor S-28/PJ.045/2009.
   			8. 	Dalam hal terdapat permasalahan yang berkaitan dengan SIDJP/SIP/SIPMOD/
				SISMIOP, agar disampaikan kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan 
				dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 
				SE-73/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Kebijakan Perubahan Data 
				SIP/SIPMOD/SISMIOP. 
		II.1.3 	Prosedur Migrasi Berkas Wajib Pajak
			Sehubungan dengan masih terdapatnya permasalahan dalam pemindahan Wajib Pajak 
			karena pemecahan KPP atau pembentukan KPP baru, maka Kanwil/KPP diingatkan 
			kembali untuk memperhatikan :
   			1. 	Prosedur administrasi untuk WP pindah sesuai dengan surat Direktur 
				Pemeriksaan dan Penagihan nomor S-14/PJ.0451/2007 tanggal 25 Januari 
				2007;
   			2. 	Pelaksanaan tertib administrasi penagihan terkait dengan pembentukan KPP 
				baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan surat Direktur 
				Pemeriksaan dan Penagihan nomor S-33/PJ.045/2008 tanggal 2 April 2008. 

	II.2 	Fokus dan Strategi Penagihan
		II.2.1 	Fokus Penagihan
   			1. 	Fokus pencarian piutang pajak tahun 2009 lebih diprioritaskan kepada KPP di 
				unit Kanwil Wajib Pajak Besar (LTO), KPP di Unit Kanwil Jakarta Khusus, dan 
				Kantor-Kantor Pelayanan Pajak Madya di seluruh Indonesia (34 KPP dari 331 
				KPP di Indonesia), dengan pertimbangan kondisi likuiditas Wajib Pajak dan 
				jumlah piutang pajak yang mencapai lebih dari 50% jumlah piutang pajak 
				Nasional berada di wilayah KPP tersebut diatas.010
   			2. 	Kegiatan penagihan pada KPP Pratama tetap dilakukan sesuai dengan 
				ketentuan yang berlaku terutama terhadap 200 Penunggak Pajak terbesar. 
		II.2.2 	Strategi Penagihan
			Untuk menunjang peningkatan realisasi pencarian piutang pajak, Kanwil dan KPP agar 
			melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   			1. 	KPP diwajibkan untuk melakukan bedah tunggakan terhadap 200 penunggak 
				pajak terbesar kemudian dibuat profilnya mengenai kondisi WP tersebut 
				lengkap dengan daftar harta kekayaan yang masih dimiliki dan dilengkapi 
				dengan pohon kepemilikan dalam perusahaan yang bersangkutan dimiliki oleh 
				grup perusahaan (format terlampir).
   			2. 	Berdasarkan profil tersebut, KPP kemudian melakukan analisis probabilitas 
				pencairan piutang pajak terhadap 200 penunggak pajak terbesar di wilayah 
				kerjanya dan melaporkan ke Kanwil atasannya (format terlampir).
   			3. 	Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPP 
				menetapkan prioritas tindakan penagihan.
   			4. 	KPP wajib melaksanakan tindakan penagihan aktif secara optimal terutama 
				untuk piutang pajak yang akan mendekati daluwarsa namun tindakan 
				penagihannya belum dan/atau tidak dapat dilaksanakan, atau sebab lainnya.
   			5. 	Terhadap tindakan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas 
				yang terhenti pelaksanaannya, perlu dilakukan penelitian administrasi 
				dan/atau penelitian setempat kemudian dituangkan dalam berita acara dan 
				laporan penelitian setempat dengan disertai alasan dan bukti pendukungnya 
				(format terlampir).
   			6. 	KPP melaksanakan tindakan penagihan kepada Wajib Pajak/Penanggung 
				Pajak terutama yang non kooperatif, dengan memprioritaskan; 
				a. 	Penyitaan atas harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang 
					tersimpan pada bank yang pelaksanaannya mengacu kepada 
					Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-109/PJ./2007 tanggal 6 
					Agustus 2007 dengan skala prioritas 200 Penunggak Pajak terbesar 
					dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan ada tidaknya upaya 
					hukum yang diajukan Wajib Pajak dengan urutan sebagai berikut:
      					1) 	Melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak yang 
						bersangkutan terlebih dahulu; dan
      					2) 	Apabila piutang pajak belum lunas, maka pemblokiran dapat 
						dilakukan kepada rekening para Direksi dan pemegang 
						saham mayoritasnya sebagai penanggung pajaknya; 
				b. 	Pencegahan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan prinsip 
					kehati-hatian, antara lain:
      					1) 	Ada tidaknya upaya hukum Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
      					2) 	Validitas data mengenai status/legalitas Penanggung Pajak 
						dalam kedudukannya selaku Penanggung Pajak suatu badan 
						usaha;
      					3) 	Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu Penanggung 
						Pajak, KPP dapat mempertimbangkan untuk tidak 
						mengusulkan pencegahan terhadap seluruh Penanggung 
						Pajak yang ada, tetapi usul pencegahan dapat dilakukan 
						secara bergantian dengan memperhatikan skala prioritas.
   			7. 	Untuk mendukung upaya penagihan melalui pemblokiran rekening, Direktorat 
				Pemeriksaan dan Penagihan bekerja sama dengan Direktorat Teknologi 
				Informasi Perpajakan dalam menyediakan daftar Cabang Bank tempat Wajib 
				Pajak yang bersangkutan membayar kewajiban pajaknya. Data tersebut 
				dapat dilihat pada portal subdit penagihan.
   			8. 	KPP wajib melakukan pengawasan secara intensif dan melaksanakan hak 
				mendahulu atas piutang pajak terhadap Wajib Pajak yang dinyatakan pailit, 
				bubar, atau likuidasi, dengan melakukan koordinasi dengan kurator, likuidator,
 				orang atau badan yang ditugasi melakukan pemberesan, segera setelah 
				diperoleh informasinya.
   			9. 	Kantor Wilayah DJP; 
				Sebagai pengawas dan pembina suatu wilayah kerja, diharapkan agar Kantor 
				Wilayah DJP lebih meningkatkan peranan dan fungsinya untuk membimbing, 
				mengawasi dan mendukung tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP, oleh
 				karena itu Kanwil diwajibkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
				a. 	Membuat pemetaan dan melakukan analisis atas jumlah piutang pajak
 					selain PBB dan BPHTB di wilayah kerjanya berdasarkan kategori umur
 					piutang pajak sebagaimana yang tercantum dalam S-28/PJ.045/2009 
					tanggal 3 Maret 2009 tentang Laporan Rutin Penagihan;
				b. 	Membuat pemetaan dan melakukan analisis atas piutang pajak PBB 
					dan BPHTB di wilayah kerjanya, yang didasarkan atas beberapa 
					kriteria sebagai berikut:
      					1) 	Sektor ketetapan (sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, 
						perhutanan, dan pertambangan);
				      	2) 	Wilayah kerja (kabupaten/kotamadya, kecamatan, desa/
						kelurahan);
      					3) 	Tahun Pajak;
      					4) 	Buku Ketetapan, yaitu buku ketetapan I s.d. buku ketetapan 
						V;
   				c. 	Melaksanakan pengawasan melekat untuk mencegah terjadinya 
					kesalahan prosedur atau penyalahgunaan wewenang dan jabatan 
					dalam pelaksanaan tindakan penagihan;
   				d. 	Melakukan pengawasan atas bedah tunggakan terhadap 200 
					penunggak pajak terbesar dan profiling penunggak pajak yang 
					dilakukan oleh KPP di wilayah kerjanya;
   				e. 	Melakukan penelitian dan evaluasi atas analisis probabilitas pencairan 
					piutang terhadap 200 penunggak pajak terbesar yang dilakukan oleh 
					KPP di wilayah kerjanya;
   				f. 	Melakukan pengawasan dan pemantauan proses kegiatan penagihan 
					dan pencairan piutang pajak dengan prioritas 200 penunggak pajak 
					terbesar yang dilaporkan oleh masing-masing KPP di wilayah 
					kerjanya;
   				g. 	Mengawasi dan meneliti saldo piutang pajak pada masing-masing 
					laporan rutin penagihan secara periodik dan berkesinambungan 
					sehingga terjadi kesesuaian angka, khususnya yang berkaitan dengan
 					Wajib Pajak pindah dan pembentukan KPP baru;
   				h. 	Meneliti daftar klasifikasi kualitas piutang pajak yang dibuat oleh KPP 
					terutama untuk kriteria piutang pajak kurang lancar, perhatian 
					khusus, diragukan dan macet, serta melihat kondisi piutang pajak dan 
					permasalahannya. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dapat 
					digunakan untuk melakukan reklasifikasi kriteria kualitas piutang 
					pajak sesuai dengan kondisi yang seharusnya;
   				i. 	Mengawasi pelaksanaan perekaman seluruh data piutang pajak 
					berdasarkan fisik ketetapan pajak kondisi per 30 Juni 2007 yang 
					dilakukan oleh KPP di wilayah kerjanya dan melaporkan pelaksanaan 
					kegiatan validasi piutang pajak yang dilakukan oleh KPP di wilayah 
					kerjanya tersebut ke KPDJP (format laporan terlampir);
  				j. 	Melakukan pengujian kembali Daftar Usulan Penghapusan Piutang 
					Pajak yang diusulkan dari KPP antara lain: 
   					1. 	Tindakan penagihan terakhir terkait dengan jangka waktu 
						daluwarsa penagihan;
   					2. 	Kesesuaian antara daftar rincian piutang pajak yang 
						diusulkan untuk dihapuskan dengan jumlah rekapitulasi 
						piutang yang diusulkan untuk dihapuskan; dan
   					3. 	Kelengkapan data-data pendukung sesuai dengan Keputusan 
						Menteri Keuangan Nomor: KMK 539 dan KEP-15 
  				k. 	Menetapkan standar prestasi jurusita dengan mempertimbangkan 
					kondisi masing-masing KPP yang berada di wilayah kerjanya;
				l. 	Meningkatkan koordinasi regional/lokal dengan instansi terkait untuk 
					kelancaran kegiatan penagihan berdasarkan prinsip kebersamaan 
					tugas sebagaimana yang telah disepakati pada MoU antara Dirjen 
					Pajak dengan Kapolri/Menteri Kehakiman dan HAM/Gubernur/
					Walikota/Bupati serta kerja sama dengan pihak perbankan dengan 
					tetap memperhatikan ketentuan Pasal 34 UU KUP. 

	II.3 	Target Pencarian
		Target pencarian piutang pajak secara nasional untuk tahun 2009 akan diatur lebih lanjut 
		dalam Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Selanjutnya alokasi target pencarian per 
		KPP ditetapkan oleh masing-masing Kantor Wilayah DJP atasannya.

III 	Lain-lain
   	1. 	Dalam melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud 
		dalam angka romawi II.2.2 angka 5, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: 
		a. 	Membuat daftar usulan penelitian setempat ke Kantor Wilayah atasannya;
		b. 	Melakukan koordinasi dengan KPP lawan transaksi dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak 
			yang akan dilakukan penelitian setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut 
			tentang transaksi terakhir yang dilakukan, untuk memastikan apakah masih ada 
			aktifitas atau tidak;
		c. 	Meminta informasi dan keterangan dari pihak pengelola gedung atau instansi yang 
			berwenang di wilayah tempat Wajib Pajak menjalankan usahanya untuk mendukung 
			keberadaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dilakukan penelitian setempat;
		d. 	Meminta informasi dan keterangan mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada 
			Dinas Kependudukan, Direktorat Jenderal Imigrasi atau instansi terkait lainnya apabila
 			diperlukan.  
   	2. 	Kepala KPP harus memperhatikan jumlah sumber daya manusia yang ada di seksi penagihan 
		dikaitkan beban kerja seksi penagihan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan 
		penagihan. Adapun jumlah minimal Jurusita di masing-masing KPP adalah sebagai berikut: 
		a. 	3 (tiga) orang Jurusita untuk:
      			- 	KPP di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar;
      			- 	KPP di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus;
      			- 	KPP Madya
		b. 	2 (dua) orang Jurusita untuk setiap KPP Pratama dengan mempertimbangkan luasnya 
			wilayah kerja dan jumlah tunggakan. 
	3. 	Bagi KPP yang mengalami kekurangan tenaga pelaksana Jurusita pajak dapat menunjuk dan 
		mengangkat Jurusita dari pelaksana pada Seksi Penagihan, Kepala Seksi Penagihan, atau 
		Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, sepanjang yang 
		bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Menteri 
		Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara 
		Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak. Apabila jumlah Jurusita belum juga terpenuhi 
		dan kebutuhan akan Jurusita sangat mendesak Kanwil dapat mengajukan permohonan 
		penambahan penempatan Jurusita ke KPDJP.
	4. 	Dalam hal terdapat permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan tindakan penagihan, KPP
 		agar segera melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Bimbingan Penagihan dan Kepala Sub 
		Bagian Rumah Tangga dan Bantuan Hukum di Kantor Wilayah atasannya.
	5. 	Kemungkinan adanya pemakaian seragam Jurusita pajak, maka Kepala KPP agar 
		menganggarkan biayanya dalam DIPA KPP untuk minimal 3 potong pakaian seragam per 
		Jurusita, dengan desain sebagaimana terlampir.
	6. 	Dalam hal keperluan penghitungan KPI, maka diinformasikan bahwa saldo awal piutang pajak 
		yang digunakan untuk KPI adalah saldo awal piutang pajak setelah dikurangi dengan cadangan
 		piutang yang disisihkan dimana tata cara penyisihannya diatur dalam Peraturan Direktur 
		Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ./2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Pedoman Akuntansi 
		Piutang Pajak.
	7. 	Sehubungan dengan biaya perjalanan dinas dalam rangka tindakan penagihan agar mengacu 
		pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas 
		Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tetap, dalam Bab I 
		Pasal 1 ayat (5) diatur bahwa Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut 
		perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun 
		secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang 
		dilakukan dalam wilayah RI untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang 
		termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak
	 	ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam
 		negeri. Selanjutnya dalam ayat (10) diatur bahwa Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam 
		menjalankan tugas.   

Dengan berlakunya Surat Edaran Kebijakan Penagihan ini, maka Surat Edaran Kebijakan Penagihan sebelumnya 
dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098


Tembusan:
1. 	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. 	Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3