PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											        2 Maret 2009

			            SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
					 NOMOR SE - 26/PJ/2009

						TENTANG

		     PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2009
           TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000
		  TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK
		       TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

				            DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan  
Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan penjelasan sebagai  
berikut :
1. 	Pokok perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009 adalah mengubah 
	besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak Rumah 
	Sederhana Sehat (RSH) dengan dukungan fasilitas KPR bersubsidi dan Rumah Susun Sederhana dengan 
	dukungan fasilitas KPR sarusun bersubsidi, dari semula sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan 
	juta rupiah) menjadi Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
2. 	Perubahan tersebut adalah dalam rangka menyelaraskan dengan ketentuan dalam :
         	a. 	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan 
		Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2007 tentang 
		Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui 
		KPR Bersubsidi yang mengubah batas maksimal harga rumah yang diperbolehkan untuk dibeli 
		melalui KPR Bersubsidi dari Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) menjadi 
		Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
         	b. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2008 yang mengatur batas harga jual Rumah 
		Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan 
		Nilai tidak melebihi Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
3. 	Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008, dalam Peraturan Menteri Keuangan 
	Nomor 14/PMK.03/2009 diatur juga bahwa dalam hal NPOPTKP secara umum lebih besar dari 
	Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), maka NPOPTKP untuk perolehan hak RSH dengan 
	dukungan fasilitas KPR bersubsidi dan Rumah Susun Sederhana dengan dukungan fasilitas KPR 
	sarusun bersubsidi ditetapkan sama dengan NPOPTKP secara umum.
4. 	Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009 pada tanggal 5 Februari 
	2009 yang mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan dan mengingat ketentuan 
	sebagaimana dimaksud pada angka 3, diminta kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Menteri 
	Keuangan agar :
         	a. 	segera menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besarnya NPOPTKP 
		BPHTB untuk Kabupaten/Kota yang baru dengan ketentuan :
            	1) 	dalam hal besarnya NPOPTKP untuk perolehan has RSH dengan dukungan fasilitas KPR 
			bersubsidi dan Rumah Susun Sederhana dengan dukungan fasilitas KPR sarusun 
			bersubsidi dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besarnya NPOPTKP 
			BPHTB untuk Kabupaten/Kota sebelumnya ditetapkan lebih besar atau sama dengan 
			Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), maka Keputusan Menteri Keuangan 
			tentang Penetapan Besarnya NPOPTKP BPHTB untuk Kabupaten/Kota yang baru 
			mengubah dasar hukum "Mengingat" angka 4 untuk disesuaikan dengan ketentuan 
			yang baru; atau
            	2) 	dalam hal besarnya NPOPTKP untuk perolehan hak RSH dengan dukungan fasilitas KPR 
			bersubsidi dan Rumah Susun Sederhana dengan dukungan fasilitas KPR sarusun 
			bersubsidi dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besarnya NPOPTKP 
			BPHTB untuk Kabupaten/Kota sebelumnya ditetapkan lebih kecil dari Rp55.000.000,00 
			(lima puluh lima juta rupiah), maka Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan 
			Besarnya NPOPTKP BPHTB untuk Kabupaten/Kota yang baru mengubah dasar hukum 
			"Mengingat" angka 4 dan diktum "PERTAMA" huruf b untuk disesuaikan dengan 
			ketentuan yang baru;
	b. 	menetapkan mulai berlakunya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Besarnya 
		NPOPTKP BPHTB untuk Kabupaten/Kota yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf a per 
		tanggal 5 April 2009 sesuai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
		14/PMK.03/2009 dimaksud.
5. 	Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta agar Saudara melakukan sosialisasi kepada Wajib 
	Pajak dan pihak lain yang terkait, antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Badan 
	Pertanahan Nasional, Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Pemerintah Daerah di Wilayah kerja Saudara.

Demikian untuk dilaksanakan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2009
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098


Tembusan Yth :
1. 	Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. 	Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan
3. 	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
4. 	Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Ditjen Pajak
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3