PERATURAN PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
					NOMOR PER - 30/PB/2008

						TENTANG

	    PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN NOMOR NOMOR JBIC
		IP - 543 (PROYEK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH/
	          REGIONAL INFRASTRUCTURE FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT)

				    DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

a.	bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya
	lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan, 
	memperbaiki pengelolaan pemerintahan, dan penguatan institusi di perdesaan, pemerintah Indonesia
	memperoleh dana pinjaman dari pemerintah Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation
	(JBIC) untuk membiayai kegiatan Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project
	(RISE);
b.	bahwa dalam rangka pengelolaan dana Loan JBIC IP-543 diperlukan petunjuk pelaksanaan penyaluran
	dana pinjaman dimaksud;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Pencairan Dana
	Loan Nomor JBIC IP-543 (Proyek Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/Regional
	Infrastructure for Social and Economic Development Project);

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
	Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
	Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak
	Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
	yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau 
	Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
6.	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
	Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
	72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam 
	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8.	Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
	Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;
9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
	Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau
	Hibah Luar Negeri;
11.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, 
	Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka 
	Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000;
12.	Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
	Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara
	Perencanaan, Pelaksanaan, Penataausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam 
	Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan
	SKB Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999;
13.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan
	Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN
PENCAIRAN DANA LOAN NOMOR JBIC IP - 543 (PROYEK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI
WILAYAH/REGIONAL INFRASTRUKCTURE FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECT).


						BAB I
					   KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan :
1.	Regional Infrastructure for Social and Economic Development Project (Rise) adalah kegiatan yang 
	dibiayai dari pinajaman Pemerintah Jepang melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
	untuk membiayai pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya  lokal, mengurangi
	kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan, memperbaiki pengelolaan
	pemerintahan, dan penguatan institusi di pedesaan Indonesia Barat.
2.	Executing Agency adalah Kementerian Neagra/Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara
	keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
3.	No Objection Letter yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjaman/hibah atau
	donor atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis
	pekerjaan yang sudah ditandatangani.
4.	Initial Deposit adalah dana awal yang dapat ditarik dari pinjaman/hibah luar negeri dan ditransfer 
	ke Rekening Khusus (Special Account) setelah Naskah Perjanjian Pinajaman/Hibah Luar Negeri 
	(NPPHLN) dinyatakan efektif.
5.	Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana
	pinjaman/hibah, pengisian kembali Rekening Khusus, dan atau penarikan untuk penggantian atas
	pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah.
6.	Closing Date adalah batas akhir pembayaran dana pinjaman/hibah luar negeri oleh pihak PPHLN dalam
	rangka pengisian Rekening Khusus atau penggantian dana talangan.
7.	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen Pelaksanaan 
	anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh
	Menteri Keuangan selaku Bendaha Umum Negara.
8.	Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung 
	jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9.	Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh
	kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
10.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal 
	Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum
	Negara.
11.	Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
	Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh 
	pengeluaran negara.
12.	Rekening Khusus (Special Account) adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau
	Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana
	pinjaman/hibah luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan.
13.	Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh
	Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama PA kepada Bendaha Umum Negara atau kuasanya 
	berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada
	pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
14.	Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
	oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro untuk 
	memindahbukukan sejumlah uang dan Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM 
	berkenaan.


						Pasal 2

Spesifikasi pinjaman sebagai berikut :
1.	Nomor Loan			: JBIC IP - 543
2.	Nomor Register			: 21586401
3.	Tanggal Penandatangan		: 29 Maret 2007
4.	Effective Date			: 26 Juli 2007
5.	Closing Date			: 26 Juli 2007
6.	Jumlah Pinjaman		: JPY 23,519,000,000
7.	Nomor Rekening Khusus	A	: 601.055111
8.	Nomor Rekening Khusus B	: 601.056111
9.	Initial Deposit A			: JPY 3,000,000,000
					  (untuk Kategori A)
10.	Initial Deposit B			: Sesuai Kebutuhan 6 (enam) 
					  bulan  (untuk Kategori B)
11.	Executing Agency		: Direktorat Jenderal Cipta Karya,
					  Departemen Pekerjaan Umum


						BAB II
				     PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

						Pasal 3

(1)	Tata cara pembayaran dana pinjaman untuk Kategori A dan B menggunakan mekanisme Rekening 
	Khusus dan untuk Kategori C dengan mekanisme Pembayaran Langsung (Direct Payment) dan/atau
	Letter of Credit.
(2)	Pembayaran dengan mekanisme Rekening Khusus dibebankan ke Rekening Khusus Nomor 601.055111
	untuk Kategori A dan Nomor 601.056111 untuk Kategori B pada Kantor Pusat Bank Indonesia 
	di Jakarta.
(3)	Pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai kategori dan persentase pembiayaan dana Loan 
	JBIC IP-543 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.


						BAB III
					    PENCAIRAN DANA

						Pasal 4

(1)	Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/
	Kuasa PA berdasarkan DIPA.
(2)	Pada SPM dicantumkan nilai, nomor, dan tanggal kontrak termasuk adendum, nomor, dan tanggal BAP, 
	nomor pinjaman, nomor registrasi, kode dan besarnya persentase (porsi) kategori, dan tanggal NOL 
	(apabila disyaratkan).
(3)	KPPN hanya diperkenankan menerbitkan SP2D atas beban pinjaman ini sampai dengan tanggal 26 April
	2014.
(4)	Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak dalam valuta asing, tidak diperkenankan merupiahkan
	tagihan valuta asing (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE - 43/A/61/0392 tentang
	Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing atas Beban Rekening Khusus jo. Surat Edaran Direktur 
	Jenderal Anggaran Nomor SE-32/A/63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing (Valas)
	dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-130/A/1989 tentang Petunjuk Tata Cara 
	Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus).
(5)	Pengajuan Dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
	KPPN Khusus Jakarta VI.


						BAB IV
			       PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

						Pasal 5

(1)	Executing Agency bersama PA/Kuasa PA menyusun dan menyiapkan konsep Withdrawal Application 
	dalam rangka Replenishment/Reimbursement sebagai berikut :
	a.	PA/Kuasa PA mengirimkan copy SP2D Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya
		kepada Executing Agency.
	b.	Berdasarkan laporan Rekening Koran yang diterima dari Bank Indonesia, Direktorat 
		Pengelolaan Kas Negara menyampaikan copy rekening koran Rekening Khusus loan berkenaan
		kepada Executing Agency.
	c.	Berdasarkan copy Rekening Khusus dan copy SP2D Rekening Khusus dan copy SP2D Rekening 
		Khusus yang diterima, Executing Agency menyiapkan dan menyampaikan draft Withdrawal 
		Application dalam rangka Replenishment/Reimbursement ke Direktorat Jenderal 
		Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(2)	Direktorat Pengelolaan Kas Negara memeriksa dan meneliti Withdrawal Application yang diterima dari 
	Executing Agency Setelah Withdrawal Application dinyatakan benar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
	c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara membuat covering letter Withdrawal Application dan 
	menyampaikan secara lengkap Withdrawal Application tersebut kepada Lender.
(3)	Apabila Executing Agency/Kuasa PA tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi 
	Replenishment/reimbursement secara berkala, dan mengakibatkan ketidaktersediaan saldo dana
	Rekening Khusus di Bank Indonesia, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat 
	Pengelolaan Kas Negara dapat menerbitkan Surat Perintah penghentian pembayaran sementara kepada
	KPPN.
(4)	Pembayaran kembali atas penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat 
	dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. 
	Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(5)	Pengisian kembali dana rekening khusus dilaksanakan secara berkala dengan penyampaian aplikasi
	Replenishment kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara sesuai prosedur yang berlaku dan menjadi
	tanggung tanggung jawab Executing Agency bersangkutan.
(6)	Executing Agency bertanggung jawab menyusun laporan keuangan dalam rangka audit dan 
	menyampaikannya kepada JBIC sebagaimana tercantum dalam loan agreement berkenaan.


						BAB V
				PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

						Pasal 6

(1)	Setiap hari Senin KPPN KBI mengirimkan dokumen asli Daftar SP2D Rekening Khusus beserta copy
	SP2D Rekening Khusus atas seluruh transaksi penerbitan SP2D Rekening Khusus minggu sebelumnya 
	dengan sarana expedisi tercepat.
(2)	Setiap hari Senin KPPN non-KBI mengirimkan dokumen asli Daftar SPB dan SPB beserta copy SP2D
	Rekening Khusus atas seluruh transaksi penerbitan SP2D Rekening Khusus minggu sebelumnya dengan
	sarana expedisi tercepat.
(3)	Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikelompokan per masing-masing
	kode pinjaman/hibah luar negeri dalam satu surat pengantar.
(4)	Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), di alamatkan kepada :
	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
	Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah
	Gedung Perbendaharaan I Lantai IV
	Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
	Jakarta 10710
	Telepon/Faksimili : (021) 3864779, (021) 3524548, (021) 3840515, dan (021) 3840516
	e - mail : dphpkn@perbendaharaan.go.id


						BAB VI
				             KETENTUAN LAIN-LAIN

						Pasal 7

(1)	PPN PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilaksanakan sesuai
	peraturan perundang-undangan.
(2)	Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.


						Pasal 8

(1)	Pengeluaran atas SP2D yang telah membebani rekening khusus tetapi belum dimintakan penggantiannya
	dan pemberi pinjaman/hibah dinyatakan backlog sampai dengan SP2D Rekening Khusus berkenaan
	diajukan Replenishment/Reimbursement dan telah mendapat penggantian.
(2)	Pengeluaran atas SP2D Rekening Khusus berdasarkan SPM yang diajukan oleh PA/Kuasa PA yang tidak 
	sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPPHLN dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible.
(3)	Pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung 
	jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA
	tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.
(4)	Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Pengelolaan Kas Negara 
	menyampaikan surat kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan Direktur 
	Jenderal Anggaran untuk mengajukan Revisi DIPA dimaksud dengan uraian "untuk keuntungan Rekening
	Kas mum Negara".


						BAB VII
					  KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2008
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HERRY PURNOMO
NIP 060046544
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3