PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   20 Oktober 2008

			         SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
					NOMOR SE - 62/PJ/2008

						TENTANG

			 PELAKSANAAN PUBLIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

				           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka pelaksanaan Publikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi sebagaimana telah diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Publikasi Nilai Jual Objek 
Pajak Bumi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. 	Yang dimaksud dengan NJOP Bumi adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi sebagaimana dinyatakan 
	dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2008 yang basis datanya sudah 
	berpola SISMIOP.
2. 	Pengembangan aplikasi pendukung Publikasi NJOP Bumi beserta petunjuk instalasi dan penggunaannya 
	telah selesai dilakukan dan dapat diunduh (download) melalui portal DJP pada menu 
	Serba-serbi --> Download --> Aplikasi Publikasi NJOP Bumi.
3. 	Aplikasi sebagaimana angka 2 di atas, dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang berbasis 
	web dengan komunikasinya memanfaatkan jalur intranet dan internet dengan penjelasan pengaturan 
	sebagai berikut :
      	a.  	Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
		(KPP Pratama)
      		Setiap KPPBB/KPP Pratama agar melakukan instalasi aplikasi Publikasi NJOP Bumi yang 
		digunakan untuk keperluan pengiriman (upload) Data Usulan Publikasi (DUP) NJOP Bumi yang 
		hasilnya akan disimpan di basisdata induk (master database) Kantor Pusat DJP. Aplikasi 
		Publikasi NJOP Bumi ini dijalankan dengan menggunakan User dan Password Operator Console 
		(OC) seperti pada aplikasi SISMIOP;
      	b. 	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP)
      		Setiap Kanwil DJP tidak perlu melakukan instalasi aplikasi, namun persetujuan (approval) DUP 
		NJOP Bumi dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang ada di portal DJP pada menu 
		Aplikasi --> Aplikasi Publikasi NJOP Bumi;
      	c. 	Berkenaan dengan pengguna aplikasi sebagaimana huruf b di atas, Kepala Kanwil DJP diminta 
		menunjuk minimal 1 (satu) orang pegawai yang bertanggung jawab untuk melakukan 
		persetujuan DUP NJOP Bumi dan mengirimkan daftar pegawai tersebut ke Kantor Pusat DJP u.p 
		Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian untuk dibuatkan kata sandi (password) pengguna 
		aplikasi.
      	d. 	Hasil persetujuan DUP NJOP Bumi yang dilakukan oleh kanwil DJP akan diupload ke basis data 
		Publikasi NJOP Bumi berbasis internet, sehingga masyarakat (stakeholders) dapat mengakses 
		dengan menggunakan fasilitas yang disisipkan dalam portal DJP (www.pajak.go.id);
      	e. 	Prosedur pengusulan DUP NJOP Bumi diatur lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Direktur 
		Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyiapan Data Publikasi NJOP Bumi, 
		sedangkan prosedur persetujuan DUP NJOP Bumi diatur lebih lanjut dalam Lampiran II 
		Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan 
		Data Publikasi NJOP Bumi.
4. 	Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan Direktur 
	Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2008, dipandang perlu pelaksanaan Publikasi NJOP Bumi akan 
	dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur 
	pendukung yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak dan kesiapan masing-masing unit KPPBB/KPP 
	Pratama.
5. 	Berkenaan dengan angka 4 di atas, jadual pelaksanaan Publikasi NJOP Bumi ditentukan dengan 
	memperhatikan skala prioritas wilayah publikasi sebagai berikut :
      	-------------------------------------------------------------------	----------
	l   No 	l  Tahun Pelaksanaan 	l	Wilayah Publikasi	l
      	l	l			l	   (Kanwil DJP)		l
	-----------------------------------------------------------------------------
      	l    1 	l	2008 		l Jakarta Pusat, Jakarta Barat, 	l
	l	l			l Jakarta Selatan, Jakarta Timur,	l
	l	l			l Jakarta Utara			l
	l	l			l				l
      	l    2 	l	2009 		l Banten, Jawa Barat I, Jawa 	l
	l	l			l Barat II, Jawa Tengah I, Jawa	l 
	l	l			l Tengah II, Daerah Istimewa 	l 
	l	l			l Yogyakarta, Jawa Timur I, Jawa	l
	l	l			l Timur II, Jawa Timur III, Bali	l
	l	l			l				l
      	l    3 	l	2010 		l Sumatera Utara I, Riau dan 	l
	l	l			l Kepulauan Riau, Sumatera 	l
	l	l			l Selatan dan Kep. Babel, 	l
	l	l			l Sulawesi Selatan Barat dan 	l
	l	l			l Tenggara			l
	l	l			l				l
      	l    4 	l	2011 dst 	l Nangroe Aceh Darussalam, 	l
	l	l			l Sumatera Utara II, Sumatera 	l
	l	l			l Barat dan Jambi, Bengkulu dan	l
	l	l			l Lampung, Kalimantan Barat, 	l
	l	l			l Kalimantan Selatan dan Tengah,l
	l	l			l Kalimantan Timur, Nusa 	l
	l	l			l Tenggara, Sulawesi Utara, 	l
	l	l			l Tengah, Gorontalo dan Maluku 	l
	l	l			l Utara, Papua dan Maluku	l
	l	l			l				l
	-----------------------------------------------------------------------------
   
6. 	Pada tahun 2008, khusus untuk Kanwil DJP se-DKI Jakarta, diminta agar pengusulan dan persetujuan 
	DUP NJOP Bumi dapat dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2008.
7. 	Diminta agar Kepala Wilayah DJP sebagaimana angka 5 di atas, melakukan koordinasi, bimbingan 
	teknis, dan pengarahan kepada KPPBB/KPP Pratama di wilayah kerja Saudara untuk mempersiapkan 
	data dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Publikasi NJOP Bumi 
	di wilayah kerja masing-masing dengan memperhatikan peraturan/ketentuan yang ada sebagai upaya 
	untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas NJOP Bumi yang dihasilkan.
8. 	Apabila dalam pelaksanaan Saudara memerlukan penjelasan tambahan dalam penggunaan aplikasi 
	atau menemukan kendala-kendala dalam pengoperasian aplikasi, diminta agar menghubungi Direktorat 
	Teknologi Informasi Perpajakan u.p Subdirektorat Pelayanan Operasional di nomor telepon 
	(021) - 52904806, 5732063 atau faksmili (021) - 5207204. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Oktober 2008
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098


Tembusan :
1. 	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. 	Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3