PERATURAN PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR KEP - 87/PJ./2002

					          TENTANG

             PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS 
 PEMAKAIAN SENDIRI DAN ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 diatur antara lain bahwa Dasar 
	Pengenaan Pajak untuk pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan 
	atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
b.	bahwa untuk kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan 
	Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma Barang 
	Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang 
	Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pemakaian Sendiri 
	Dan Atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak.

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
	Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
	Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
	Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4061);
3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan 
	Pajak;
4.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak 
	Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
	KEP-425/PJ./2001;
5.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, 
	Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar 
	sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-323/PJ./2001.

					MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK 
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG 
KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1.	Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak adalah pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri, 
	Pengurus, atau diberikan kepada anggota keluarganya atau karyawannya, baik barang produksi 
	sendiri maupun bukan produksi sendiri, selain pemakaian Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif.

2.	Pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak adalah pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk kepentingan 
	Pengusaha sendiri, pengurus, anggota keluarganya atau karyawannya, selain pemanfaatan Jasa Kena 
	Pajak untuk tujuan produktif.

3.	Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan 
	pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian 
	contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

4.	Pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak adalah pemberian Jasa Kena Pajak yang dilakukan kepada 
	pihak lain tanpa imbalan pembayaran.

5.	Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif 
	adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk 
	kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan 
	kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan.

6.	Barang Kena Pajak adalah meliputi produk utama, produk sampingan, dan limbah.

7.	Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta 
	oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang 
	dipungut menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
	Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

8.	Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta 
	oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut 
	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 
	Tahun 2000 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.


						Pasal 2

Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum 
merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.


						Pasal 3

(1)	Atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan 
	Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak.

(2)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dibayar sendiri oleh pengusaha Kena Pajak yang 	
	bersangkutan.

(3)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Keluaran.

(4)	Dalam Faktur Pajak identitas Pengusaha Kena Pajak dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa 
	Kena Pajak adalah sama yaitu Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

(5)	Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan nilai yang 
	terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.


						Pasal 4

(1)	Atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau 	menyatu 
	dengan barang yang dijual terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan 	Faktur Pajak.

(2)	Atas Pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan 
	Faktur Pajak.

(3)	Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak yang 
	bersangkutan.

(4)	Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar merupakan Pajak Keluaran.

(5)	Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang 
	terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.


						Pasal 5

(1)	Disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, atas pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-
	cuma Barang Kena Pajak produksi sendiri yang tergolong mewah, juga dikenakan Pajak Penjualan 
	Atas Barang Mewah.

(2)	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak dan 
	dicantumkan dalam Faktur Pajak yang diterbitkan.

(3)	Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penjualan Atas Barang 
	Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Harga Jual setelah dikurangi laba 
	kotor.


						Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 2002
DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3