PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											18 September 2007

				      SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR S - 4042/PJ.07/2007

						TENTANG
  
		       TERTIB ADMINISTRASI YANG BERKAITAN DENGAN PENANGANAN
			SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak ditemukan beberapa 
kesalahan formal dalam Surat Keputusan, Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan yang seharusnya tidak 
perlu terjadi sehingga ditemui kesulitan untuk mempertahankan koreksi Pemeriksa dan hasil penelitian 
keberatan. Berdasarkan hal tersebut dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.	Sebelum surat keberatan Wajib Pajak diproses agar diteliti dengan seksama pemenuhan ketentuan 
	formal surat keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu : 
	a.	Satu surat keberatan diajukan untuk satu ketetapan pajak atau satu bukti pemotongan/ 
		pemungutan pajak; 
	b.	Surat keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
	c.	Dalam surat keberatan harus mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak 
		yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak; 
	d.	Wajib Pajak mengemukakan alasan-alasan yang jelas dalam surat keberatannya; 
	e.	Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau 
		tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan pajak, kecuali karena keadaan di luar 
		kekuasaan Wajib Pajak (force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan 
		luar biasa tersebut; 
	f.	Surat keberatan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat keberatan 
		ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang 
		Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
		diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. 
	g.	Surat Keberatan yang disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak harus diterima 
		oleh petugas yang berwenang (tidak termasuk Satpam, pegawai honorer dan Cleaning Service) 
		dan harus diberikan tanda terima berupa Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). Dalam 
		hal surat keberatan disampaikan melalui pos tercatat, maka terhadap surat keberatan tersebut 
		harus dibuatkan lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) sesuai dengan tanggal cap pos. 
2.	Sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan dan Surat 
	Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang berkaitan dengan Surat Tagihan 
	Pajak diterbitkan, agar diperhatikan : 
	a.	Penulisan atau redaksional dalam surat ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan Pajak, Surat 
		Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
		Administrasi yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak agar diteliti dengan seksama, 
		sehingga tidak terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung walaupun terhadap kesalahan 
		tersebut dapat diperbaiki dengan kuasa Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
		Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
		Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, namun menurut pertimbangan beberapa hakim 
		Pengadilan Pajak pembetulan pada saat persidangan tidak dapat diterima dan mengakibatkan 
		ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan Pajak dan Surat Keputusan menjadi cacat dan batal 
		demi hukum;
	b.	Penulisan dasar hukum dalam Surat Keputusan Keberatan karena masih banyak ditemukan 
		dalam Surat Keputusan Keberatan menggunakan Pasal 25 yang seharusnya adalah Pasal 26 
		Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
		sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
	c.	Penulisan dasar hukum dalam Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
		Administrasi yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak, karena masih banyak ditemukan 
		dalam Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi menggunakan 
		Pasal 25, atau Pasal 26 atau Pasal 36 ayat (1) huruf b yang seharusnya adalah Pasal 36 ayat 
		(1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
		Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
3.	Dalam pengiriman surat ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan agar 
	diperhatikan : 
	a.	Surat ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan dikirimkan kepada Wajib 
		Pajak melaui pos tercatat sedapat mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal 
		penerbitan;
	b.	Untuk surat ketetapan pajak (skp) yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan terhadap Surat 
		Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar (SPT LB) dan Surat Keputusan Keberatan 
		dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat sedapat mungkin paling lambat 2 (dua) 
		hari kerja sejak tanggal penerbitan dengan tetap memperhatikan jatuh tempo penyelesaian 
		SPT LB dan surat keberatan.
	c.	Dalam resi pengiriman melalui pos harus ditulis secara jelas nama Wajib Pajak dan nomor 
		Surat Keputusan. Apabila dalam satu (1) amplop surat lebih dari satu Surat Keputusan maka 
		nomor Surat Keputusan harus dicantumkan satu per satu;
4.	Dalam pembuatan Surat Uraian Banding harus diperhatikan : 
	a.	Sebelum Surat Uraian Banding dibuat agar diteliti dengan seksama pemenuhan ketentuan 
		formal surat permohonan banding Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-
		undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
		telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu mengenai hal-hal 
		sebagai berikut : 
		- 	Surat permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
		- 	Dalam surat permohonan banding Wajib Pajak mengemukakan alasan yang jelas; 
		- 	Surat banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan 
			diterima. Penentuan jangka waktu tersebut benar-benar diperhatikan; 
		- 	Dilampiri surat keputusan yang diajukan banding; - Terhadap 1 (satu) keputusan 
			diajukan 1 (satu) surat banding; 
		- 	Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding 
			hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 
			50% (lima puluh persen); 
		- 	Apabila surat permohonan banding ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak harus 
			dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-
			undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
			sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
	b.	Harus diteliti bahwa Surat Keputusan yang diajukan banding adalah merupakan Surat 
		Keputusan Keberatan yang dapat diajukan banding sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-undang 
		Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
		diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan materi yang diajukan 
		banding juga merupakan materi yang diajukan keberatan; 
	c.	Surat Banding Wajib Pajak harus diteliti apakah terdapat pencoretan dalam surat permohonan 
		banding atau tidak, sebagai contoh dalam surat tertulis "gugatan" kemudian dicoret dan diganti 
		dengan tulisan tangan menjadi "banding", atau dalam surat banding tertulis "banding atas 
		SKPKB Nomor : ......" dicoret dan diganti dengan tulisan tangan menjadi "banding atas Surat 
		Keputusan Keberatan Nomor : ......" kemudian diparaf, harus diteliti apakah yang 
		membubuhkan paraf adalah orang yang berhak menandatangani pengajuan banding. 
		Apabila diyakini bahwa yang membubuhkan paraf adalah pihak yang tidak berwenang maka 
		dalam Surat Uraian Banding harus dinyatakan bahwa permohonan banding Wajib Pajak secara 
		formal sudah tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding; 
	d.	Dalam Surat Uraian Banding pada bagian "tanggapan atas permohonan banding" harus 
		mencerminkan / relevan dengan alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam surat 
		permohonan bandingnya; 
6.	Dalam pembuatan Surat Tanggapan harus diperhatikan : 
	b.	Sebelum Surat Tanggapan dibuat agar diteliti dengan seksama pemenuhan ketentuan formal 
		surat gugatan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 
		1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 
		dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :
		-	Surat gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 		-	Terhadap pelaksanaan penagihan pajak, gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 
			(empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Penentuan jangka waktu 
			tersebut agar benar-benar diperhatikan;
 		-	Terhadap keputusan selain gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 
			(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Penentuan jangka 
			waktu tersebut agar benar-benar diperhatikan;
 		-	Diteliti yang menandatangani surat gugatan dan apabila surat gugatan ditandatangani 
			bukan oleh Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana 
			diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983  sebagaimana telah diubah 
			terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.  
	b.	Harus diteliti bahwa yang diajukan gugatan adalah merupakan objek gugatan yang dapat 
		diajukan gugatan sesuai Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
		Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
		Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
	c.	Surat gugatan Wajib Pajak harus diteliti apakah terdapat pencoretan dalam surat gugatannya 
		atau tidak, sebagai contoh dalam surat tertulis "banding" kemudian dicoret dan diganti dengan 
		tulisan tangan menjadi "gugatan", atau dalam surat gugatan tertulis "gugatan atas STP Nomor 
		:........." dicoret dan diganti dengan tulisan tangan menjadi "gugatan atas Surat Keputusan 
		Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor :........." kemudian diparaf, harus 
		diteliti apakah yang membubuhkan paraf adalah orang yang berhak menandatangani 
		pengajuan gugatan. Apabila diyakini bahwa yang membubuhkan paraf adalah pihak yang tidak 
		berwenang maka dalam Surat Tanggapan harus dinyatakan bahwa gugatan Wajib Pajak secara 
		formal sudah tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan;
	d.	Dalam Surat Tanggapan pada bagian "tanggapan atas gugatan" harus mencerminkan / relevan 
		dengan alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam surat gugatannya;
7.	Hal-hal lain yang harus diperhatikan : 
	b.	Apabila dalam proses penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi 
		administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar ditemukan 
		adanya kesalahan atau kekeliruan dalam surat ketetapan pajak (skp), atau Surat Tagihan 
		Pajak agar segera dilakukan pembetulan sesuai kuasa Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 
		1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 
		dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
	c.	Melakukan penelitian terhadap Surat Keputusan yang sudah Saudara terbitkan, dan apabila 
		ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan agar segera dilakukan 
		pembetulan sesuai kuasa Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
		Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
		Nomor 16 Tahun 2000;
	d.	Terhadap permintaan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dari Pengadilan Pajak harus 
		tetap diperhatikan objek sengketa yang menjadi dasar permohonan Wajib Pajak, sebagai 
		contoh : surat dari Pengadilan Pajak minta Surat Uraian Banding, namun Surat Keputusan
		yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak menyangkut Keputusan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan STP, maka yang disampaikan ke Pengadilan Pajak 
		bukan Surat Uraian Banding melainkan Surat Tanggapan, atau sebaliknya;
	e.	Dalam pembuatan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan hendaknya dengan tetap 
		memperhatikan hasil penelitian keberatan, sehingga terdapat kesesuain antara isi dalam Surat 
		Uraian Banding atau Surat Tanggapan dengan hasil penelitian keberatan;
	f.	Dalam hal ada permohonan perubahan alamat oleh Wajib Pajak agar segera diproses, sehingga 
		tidak terjadi kesalahan alamat dalam pengiriman surat ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan 
		Pajak dan Surat Keputusan;
	g.	Seluruh data / dokumen yang berkaitan dalam proses penyelesaian keberatan seperti Lembar 
		Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), surat keberatan Wajib Pajak, Laporan Pemeriksaan Pajak 
		(LPP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP), 
		surat peminjaman data / dokumen kepada Wajib Pajak, tanda terima peminjaman data / 
		dokumen, bukti pengiriman Surat Keputusan dan data pendukung lainnya agar 
		diadministrasikan dengan baik.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
	



Direktur Jenderal Pajak,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098


Tembusan Yth.
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak 
2.	Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan KPDJP
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3