PERATURAN PAJAK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 12 TAHUN 1985

					          TENTANG

				         PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

a.	bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya 
	bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila 
	yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena 
	itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran-serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya;

b.	bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang 
	lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh 
	manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan 
	sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak;

c.	bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 
	Tahun 1983 perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan, sehingga dapat mewujudkan 
	peran serta dan kegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besar dalam 
	pembangunan nasional;

d.	bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan pajak 
	kekayaan, telah menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat dan oleh karena itu 
	perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil, dan 
	memberi kepastian hukum;

e.	bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu disusun Undang-undang tentang Pajak 
	Bumi dan Bangunan;

Mengingat	:

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah 
	(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
	(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);

					    Dengan Persetujuan
			DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

					      MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut	:

1.	Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (Personeele Belasting Ordonantie 1908, Staatsblad 
	tahun 1908 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
	Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 
	Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1868) yang dengan Undang-undang Nomor 
	1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;

2.	Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (Inlandsche Verpondings Ordonnantie 1923, Staatsblad 
	Tahun 1923 Nomor 425) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Algemeene 
	Verordeningen Binnenlandsche Bestuur Java en Madoera (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168);

3.	Ordonansi Verponding 1928 (Verpondings Ordonnantie 1928, Staatsblad Tahun 1928 
	Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang 
	Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
	Nomor 1882);

4.	Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Ordonantie op De Vermogens Belasting 1932, Staatsblad 
	Tahun 1932 Nomor 405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
	undang Nomor 8 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
	Negara Nomor 2827);

5.	Ordonansi Pajak Jalan 1942 (Weggeld Ordonnantie 1942, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 97) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Algemeene Verordening 
	Oorlogsmisdrijven (Staatsblad Tahun 1946 Nomor 47);

6.	Pasal 14 huruf j, k, dan l Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum 
	Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
	Nomor 1287) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara 
	Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi 
	Undang-undang.

7.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil 
	Bumi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1806) 
	yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;

Menetapkan	:	UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.


						BAB I
					  KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

1.	Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;

2.	Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 
	dan/atau perairan;

3.	Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 
	terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak 
	ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
	baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;

4.	Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 
	melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;

5.	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal 
	Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;


						BAB II
					       OBYEK PAJAK

						Pasal 2

(1)	Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.

(2)	Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 3

(1)	Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang :
	a.	digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 
		kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 
		memperoleh keuntungan;
	b.	digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
	c.	merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 
		penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani 
		suatu hak;
	d.	digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 
		balik;
	e.	digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang ditentukan 
		oleh Menteri Keuangan.

(2)	Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan 
	pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3)	Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta 
	rupiah) untuk setiap satuan bangunan.

(4)	Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan 
	disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


						BAB III
					       SUBYEK PAJAK

						Pasal 4

(1)	Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu 
	hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 
	dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

(2)	Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar 
	pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.

(3)	Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak 
	dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.

(4)	Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan 
	keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak 
	terhadap obyek pajak dimaksud.

(5)	Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
	disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya 
	surat keterangan dimaksud.

(6)	Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan 
	surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

(7)	Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka 
	keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.


						BAB IV
					       TARIF PAJAK

						Pasal 5

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).


						BAB V
			  DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

						Pasal 6

(1)	Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak.

(2)	Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap 
	tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun 
	sesuai dengan perkembangan daerahnya.

(3)	Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 
	20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual obyek pajak.

(4)	Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan 
	dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.


						Pasal 7

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena 
Pajak.


						BAB VI
				TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT
			       YANG MENENTUKAN PAJAK TERHUTANG

						Pasal 8

(1)	Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim.

(2)	Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada 
	tanggal 1 Januari.

(3)	Tempat pajak yang terhutang :
	a.	untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
	b.	untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah 
		Tingkat II;

	yang meliputi letak obyek pajak.


						BAB VII
		      	PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK,
			        SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,
				      DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

						Pasal 9

(1)	Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi 
	Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.

(2)	Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan 
	jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal 
	Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
	hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.

(3)	Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
	dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 10

(1)	Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
	ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.

(2)	Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai 
	berikut :
	a.	apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan 
		sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;
	b.	apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang 
		terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan 
		Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

(3)	Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% 
	(dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

(4)	Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
	keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan 
	Obyek Pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih 
	pajak yang terhutang.


						BAB VIII
			           TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

						Pasal 11

(1)	Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak 
	tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.

(2)	Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal 
	diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

(3)	Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang 
	dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari 
	saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
	puluh empat) bulan.

(4)	Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan hutang pajak 
	yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi 
	selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib 
	pajak.

(5)	Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh 
	Menteri Keuangan.

(6)	Tata Cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
	ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 12

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan 
dasar penagihan pajak.


						Pasal 13

Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak  yang tidak dibayar pada waktunya 
dapat ditagih dengan Surat Paksa.


						Pasal 14

Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.


						BAB IX
				         KEBERATAN DAN BANDING

						Pasal 15

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas :
	a.	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
	b.	Surat Ketetapan Pajak.

(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara 
	jelas.

(3)	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat 
	menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4)	Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang 
	ditunjuk untuk itu dan atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi 
	tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.

(5)	Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak 
	wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

(6)	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.


						Pasal 16

(1)	Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
	Surat Keberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)	Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau 
	penjelasan tertulis.

(3)	Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
	sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.

(4)	Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan 
	ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

(5)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal 
	Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
	diterima.


						Pasal 17 

(1)	Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan 
	yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) 
	dan Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat 
	keputusan oleh wajib pajak dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut.

(2)	Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(3)	Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.


						BAB X
				 PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

						Pasal 18

(1)	Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat 
	dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% (sembilan 
	puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai 
	pendapatan daerah yang bersangkutan.

(2)	Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagian besar 
	diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

(3)	Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
	ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


						BAB XI
					 KETENTUAN LAIN-LAIN

						Pasal 19

(1)	Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang :
	a.	karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak 
		dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
	b.	dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang diluar biasa.

(2)	Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
	diatur oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 20

Atas permintaan wajib pajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena 
hal-hal tertentu.


						Pasal 21

(1)	Pajak yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan obyek 
	pajak, wajib :
	a.	menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan 
		obyek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
		meliputi letak obyek pajak;
	b.	memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

(2)	Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berlaku 
	pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan obyek pajak.

(3)	Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terikat oleh kewajiban 
	untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang 
	menyangkut pelaksanaan Undang-undang ini.

(4)	Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 22

Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


						Pasal 23 

Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta 
peraturan perundang-undang lainnya.


						BAB XII
					  KETENTUAN PIDANA

						Pasal 24

Barang siapa karena kealpaannya :
a.	tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat 
	Jenderal Pajak;
b.	menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap 
	dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;

sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) 
bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.


						Pasal 25

(1)	Barang siapa dengan sengaja :
	a.	tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada 
		Direktorat Jenderal Pajak;
	b.	menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak 
		lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
	c.	memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau 
		dipalsukan seolah-olah benar;
	d.	tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
	e.	tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

	sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
	2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang.

(2)	Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 
	1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(3)	Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang 
	melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung 
	sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak 
	dibayarnya denda.


						Pasal 26

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat dituntut setelah lampau 
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.


						Pasal 27

(1)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (2) adalah pelanggaran.	

(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah kejahatan.


						BAB XIII
					KETENTUAN PERALIHAN

						Pasal 28

Terhadap Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), Pajak Kekayaan (PKk), Pajak Jalan dan Pajak Rumah 
Tangga (PRT) yang terhutang untuk tahun pajak 1985 dan sebelumnya berlaku ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.


						Pasal 29

Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Iuran 
Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak 
Hasil Bumi, tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1990 sepanjang tidak bertentangan dan 
belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.


						Pasal 30

Terhadap obyek pajak dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang 
penambangan lainnya, sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku 
pada saat ini berlakunya Undang-undang ini, tetap dikenakan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) 
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang masih 
berlaku.


						BAB XIV
					KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Disahkan di Jakarta 
							pada tanggal 27 Desember 1985 
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

							       ttd

							SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 27 Desember 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

	ttd

SUDHARMONO, S.H.



		       LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 68





					      PENJELASAN 
						ATAS 

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 12 TAHUN 1985

					          TENTANG

				         PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I.	UMUM

	Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian 
	besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di 
	dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur 
	berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

	Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang 
	terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, wajar 
	menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran 
	pajak.

	Sebelum berlakunya Undang-undang ini, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah 
	dipungut pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 dan terhadap tanah 
	yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesia 
	1923, dan Ordonansi Verponding 1928. Disamping itu terdapat pula pungutan pajak atas tanah 
	dan bangunan yang didasarkan pada Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 serta lain-lain 
	pungutan daerah atas tanah dan bangunan.

	Sistem	perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan yang 
	telah menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya sehingga 
	mengakibatkan beban pajak berganda bagi masyarakat.

	Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara perlu 
	diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan 
	kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di 
	bidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan dan peningkatan kesadaran kewajiban 
	perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

	Oleh karena itu Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, Ordonansi Verponding Indonesia 1923, 
	Ordonansi Verponding 1928, Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, Ordonansi Pajak Jalan 1942, 
	Pasal 14 huruf j, huruf k, dan huruf l Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang 
	Peraturan Umum Pajak Daerah, Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), dan lain-lain peraturan 
	perundang-undang tentang pungutan daerah sepanjang mengenai tanah dan bangunan perlu 
	dicabut.

	Peraturan perundang-undang lainnya terutama yang selama ini menjadi dasar bagi 
	penyelenggaraan pungutan oleh Daerah, khususnya seperti pemungutan Pajak Kendaraan 
	Bermotor masih berlaku.

	Dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi 
	macam-macam pungutan atas tanah dan/atau bangunan, tarif pajak dan cara pembayarannya, 
	diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak 
	akan meningkat pula.

	Obyek pajak dalam Undang-undang ini adalah bumi dan/atau bangunan yang berada diwilayah 
	Republik Indonesia.

	Dalam mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat di bidang pembiayaan 
	pembangunan, maka semua obyek pajak pajak dikenakan pajak

	Dalam Undang-undang ini, bumi dan/atau bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan 
	Pemerintah Daerah dikenakan Pajak. Penentuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas 
	obyek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintah, diatur lebih 
	lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

	Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah 
	yang bersangkutan, maka sebagian hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah 
	Daerah.

	Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi 
	kewajibannya membayar pajak mereka yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan 
	rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

	Karena Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
	maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat 
	sehingga Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan 
	pajak guna membiayai pembangunan dimasing-masing wilayahnya.

	Tempat yang lebih dekat tersebut adalah seperti Bank, Kantor Pos dan Giro serta tempat-
	tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

	Bagi wajib pajak dimungkinkan memperoleh pengurangan atas pembayaran pajaknya, karena 
	sebab-sebab lain yang luar biasa, sehingga wajib pajak tidak mampu membayar pajaknya.


II.	PASAL DEMI PASAL

	Pasal 1
		Angka 1 
			Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah 
			Indonesia.

		Angka 2 
			Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
			-	jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti 
				hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu 
				kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
			-	jalan TOL;
			-	kolam renang;
			-	pagar mewah
			-	tempat olah raga;
			-	galangan kapal, dermaga;
			-	taman mewah;
			-	tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
			-	fasilitas lain yang memberikan manfaat;

		Angka 3

			Yang dimaksud dengan :

			-	Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu 
				pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan 
				cara membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang 
				letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga 
				jualnya.

			-	Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan 
				nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya 
				yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat 
				penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan 
				kondisi pisik obyek tersebut.

			-	Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai 
				jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek 
				pajak tersebut.

		Angka 4
			Cukup jelas

		Angka 5
			Cukup jelas

	Pasal 2
		Ayat (1)
			Cukup jelas

		Ayat (2)
			Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan 
			bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman 
			serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang.

			Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai 
			berikut :
			1.	letak;
			2.	peruntukan;
			3.	pemanfaatan
			4.	kondisi lingkungan dan lain-lain.

			Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai 
			berikut :
			1.	bahan yang digunakan;
			2.	rekayasa;
			3.	letak;
			4.	kondisi lingkungan dan lain-lain.

	Pasal 3
		Ayat (1)
			Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan 
			adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, 
			dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

			Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah 
			tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, 
			kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk 
			pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Nomor 5 
			Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

			Negara sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok 
			Kehutanan.

			Contoh	:	-	pesantren atau sejenis dengan itu;
					-	madrasah;
					-	tanah wakaf;
					-	rumah sakit umum.
		Ayat (2)
			Yang dimaksud dengan obyek pajak dalam ayat ini adalah obyek pajak yang 
			dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
			dalam menyelenggarakan pemerintahan.

			Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar 
			penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan 
			untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan 
			Pemerintah Daerah.

			Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan 
			fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

			Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang 
			digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian 
			yang diadakan.

		Ayat (3)
			Obyek pajak berupa bangunan diberi batas nilai Bangunan Tidak Kena Pajak 
			sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap satuan bangunan.

			Contoh :

			1. 	Nilai jual bangunan.........	Rp.   1.800.000,-
				Batas nilai Bangunan
				Tidak Kena Pajak...........	Rp.   2.000.000,-
								--------------------
				Nilai jual bangunan kena
				pajak.............................	Rp.   N i h i L

			2.	Nilai jual bangunan.........	Rp.  10.000.000,-
				Batas nilai jual bangunan 
				Tidak Kena Pajak...........	Rp.    2.000 000,-
								-------------------- -
				Nilai jual bangunan
				kena pajak.....................	Rp.    8.000.000,-
			3.	Nilai jual bangunan..........	Rp. 500.000.000,-
				Batas nilai jual bangunan
				Tidak  Kena Pajak..........	Rp.     2.000.000,-
								--------------------- -
				Nilai jual bangunan
				kena pajak.....................	Rp. 498.000.000,-
		Ayat (4)
			Cukup jelas

	Pasal 4
		Ayat (1)
			Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

		Ayat (2)
			Cukup jelas.

		Ayat (3) 
			Ketentuan ini memberikan kepada Direktur Jenderal Pajak untu
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3