PERATURAN PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR KEP - 21/PJ/2002

					          TENTANG

	   TATA CARA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 
       DAN PENYITAAN DILUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT PAKSA

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penyitaan atas barang milik 
Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerja pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa, perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di luar Wilayah Kerja Pejabat yang berwenang Menerbitkan Surat 
Paksa;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan 
	Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta 
	Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan 
	Surat Paksa;
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa 
	dan Penyitaan di luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa;
5.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
	Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank Dalam 
	Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENAGIHAN 
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DI LUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG BERWENANG 
MENERBITKAN SURAT PAKSA.


						Pasal 1

(1)	Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
	Bangunan terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak di 
	tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.

(2)	Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
	Bangunan terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada pengurus, kepala perwakilan, 
	kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang 
	bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau pegawai 
	tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan.

(3)	Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
	Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kepala Kantor Pelayanan tersebut wajib meminta 
	bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang 
	wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.

(4)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan, 
	wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Kepala Kantor 
	Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan.


						Pasal 2

(1)	Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan 
	Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor Pelayanan tersebut wajib 
	meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
	yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah 
	Melaksanakan Penyitaan atas objek sita dimaksud, kecuali atas pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan 
	maupun lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

(2)	Apabila letak objek sita berjauhan dengan tempat kedudukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor 
	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tetapi masih berada dalam wilayah kerjanya, Kepala Kantor 
	Pelayanan tersebut dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan
	Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk 
	menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.


						Pasal 3

Tindakan yang dilakukan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
yang meminta bantuan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

a.	Menyampaikan surat permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa dengan disertai Surat Paksa 
	berikut salinannya, serta informasi data mengenai Wajib Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
	Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala 
	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
	kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta 
	bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta 
	bantuan.

b.	Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas antara lain:
	1)	nama, alamat, Nomor Objek Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
	2)	jenis dan tahun pajak;
	3)	besarnya Pajak terutang;
	4)	copy Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
		Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
		Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
		dan Bangunan (STB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak
		Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
		putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang 
		menjadi dasar penagihan dengan Surat Paksa dimaksud;
	5)	copy tanda terima STP, STB, SKBKB, SKBKBT, SKPKB, SKPKBT;
	6)	bank/kantor pos/tempat pembayaran pajak terutang;
	7)	catatan ringkas objek sita dan data yang berkaitan dengan Wajib Pajak.

c.	Menerima pemberitahuan tentang pelaksanaan Surat Paksa beserta dokumennya dari Kepala Kantor 
	Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan untuk dicatat 
	dalam buku pengawasan penagihan yang selanjutnya digabung dengan berkas penagihan.

d.	Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
	disertai salinan Surat Paksa dan data objek sita selengkap-lengkapnya kepada Kepala Kantor 
	Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan 
	kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/
	Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/
	kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan.

e.	Menerima Pemberitahuan  pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Berita Acara 
	Pelaksanaan Sita dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
	yang diminta bantuan untuk dicatat dalam buku pengawasan penagihan yang selanjutnya digabung 
	dengan berkas penagihan.

f.	Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk pelaksanaan lelang disertai fotokopy Berita Acara 
	Pelaksanaan Sita Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
	Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya 
	meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang
	meminta bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang di 
	minta bantuan.

g.	Menerima pemberitahuan pelaksanaan lelang dan Berita Acara Lelang dari Kepala Kantor Pelayanan 
	Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan.


						Pasal 4

Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
yang diminta bantuan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:
a.	Menerima surat permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa serta informasi data Wajib Pajak.
b.	Melaksanakan Surat Paksa dan memberitahukan tindakan yang telah dilakukan disertai dokumen 
	pelaksanaan Surat Paksa kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
	Bangunan yang meminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya 
	meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang
	meminta bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang 
	diminta bantuan.
c.	Menerima surat permintaan bantuan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
d.	Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
e.	Melaksanakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan memberitahukan pelaksanaan Surat 
	Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan dilengkapi Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Kepala
	Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dengan 
	tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor 
	Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dan Kantor 
	Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan.
f.	Menerima surat permintaan bantuan untuk melakukan proses lelang.
g.	Melaksanakan dan memberitahukan pelaksanaan lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/
	Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala
	Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor 
	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan dan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor 
	Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan.


						Pasal 5

(1)	Apabila dalam satu kota terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
	Bangunan, sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, Kepala 
	Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan selaku pejabat yang 
	menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan Surat Paksa
	terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan melaksanakan penyitaan maupun lelang terhadap objek 
	sita yang berada di luar wilayah kerjanya.

(2)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan Surat 
	Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor 
	Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi 
	pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan maupun lelang atas objek sita berada, dengan menggunakan 
	formulir surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3)	Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu pada 
	saat akan melaksanakan penyampaian Surat Paksa, sedangkan pada saat akan melaksanakan 
	penyitaan maupun pelelangan, tidak perlu dibuat surat pemberitahuannya.


						Pasal 6

(1)	Dalam hal penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak berupa deposito berjangka, tabungan, 
	saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu disimpan pada bank 
	yang berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
	Bangunan, Kepala Kantor Pelayanan tersebut wajib meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan 
	Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi bank tempat objek 
	sita disimpan.

(2)	Tindakan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
	Bangunan yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
	a.	Menyampaikan surat permintaan bantuan pemblokiran dengan dilampiri salinan Surat Paksa 
		dan data objek sita kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
		Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah 
		kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi 
		dan Bangunan yang meminta bantuan dan Kantor Pelayanan/Kantor Pelayanan Pajak Bumi 
		dan Bangunan yang diminta bantuan;
	b.	Menerima berita acara pemblokiran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan 
		Pajak Bumi dan Bangunan yang diminta bantuan;
	c.	Memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar 
		memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita 
		Pajak;
	d.	Mengajukan permohonan kepada Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk 
		memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan Penangung Pajak yang tersimpan 
		pada bank yang bersangkutan dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi kuasa kepada 
		bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
	e.	Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 
		Penyitaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
		Bangunan yang diminta bantuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP yang wilayah 
		kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi 
		dan Bangunan yang diminta bantuan;
	f.	Menyampaikan surat permintaan bantuan untuk pelaksanaan pemindahbukuan.

(3)	Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
	Bangunan yang diminta bantuan adalah sebagai berikut:
	a.	Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
	b.	Menyampaikan surat permintaan pemblokiran kepada bank tempat objek sita disimpan 
		disertai salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
	c.	Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian surat permintaan pemblokiran kepada Kepala 
		Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan;
	d.	Melaksanakan penyitaan dan melaporkan hasil pelaksanaan penyitaan kepada Kepala Kantor 
		Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta bantuan;
	e.	Melaporkan hasil pelaksanaan pemindahbukuan yang telah dilakukan oleh bank kepada 
		Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meminta 
		bantuan.


						Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-05/PJ.75/1999 tanggal 10 Agustus 1999 dan Nomor SE-09/PJ.75/2000 tanggal 9 Oktober 2000 dinyatakan 
tidak berlaku.


						Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2002
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3