PERATURAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					 NOMOR 06/PMK.01/2007

						TENTANG

		PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN  PAJAK

			           MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
	Pajak telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 tentang Persyaratan 
	Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (KMK 450/2003);
b.	bahwa guna meningkatkan kepastian hukum dan mempertegas persyaratan untuk memiliki ijin kuasa 
	hukum pada Pengadilan Pajak perlu dilakukan penggantian terhadap KMK 450/2003;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
	Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2.	Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak;
3.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
	Pengadilan Pajak;
5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PM.1/2006 tentang Uraian Jabatan Sekretariat Pengadilan 
	Pajak ;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN 
PAJAK.


						BAB I
					   KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.	Ketua adalah Ketua Pengadilan Pajak;

2.	Keputusan Ketua Pengadilan Pajak adalah suatu penetapan tertulis yang ditetapkan oleh Ketua 
	Pengadilan Pajak mengenai pemberian izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berdasarkan 
	peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

3.	Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat ijin menjadi kuasa hukum dari Ketua 
	dan memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi 
	dan atau mewakili mereka dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.

4.	Hakim Tunggal adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak 
	dengan acara cepat.

5.	Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak 
	atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

6.	Undang-undang Pengadilan Pajak adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
	Pajak.


						BAB II
				    PERSYARATAN DAN PROSEDUR 
				PERMOHONAN SURAT KUASA HUKUM

						Pasal 2

(1)	Untuk dapat menjadi kuasa hukum orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
	a.	Warga Negara Indonesia (WNI);
	b.	Memiliki ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Pengadilan 
		Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak;
	c.	Memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli dari pihak yang bersengketa untuk mendampingi atau 
		mewakili mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undang Pengadilan Pajak 
		dalam berperkara pada Pengadilan Pajak;
	d.	Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan 
		dibidang perpajakan;
	e.	Berijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang 
		berwenang;
	f.	Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari 
		Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau instansi yang berwenang; dan
	g.	Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(2)	Untuk dapat memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai ijin kuasa hukum sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (1) huruf b, orang perseorangan harus menyampaikan permohonan secara tertulis 
	kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak dengan menggunakan, dan mengisi formulir 
	permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.


(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
	a.	Daftar riwayat hidup dengan mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup sebagaimana ditetapkan 
		dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini;
	b.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
	c.	Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi 
		yang berwenang yang telah dilegalisir;
	d	Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-
		undangan perpajakan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
	e.	Fotokopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
	f.	Asli SKKB dari POLRI atau instansi yang berwenang; dan
	g.	Pas Photo terakhir pemohon berukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(4)	Tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan 
	ayat (3) huruf d dibuktikan dengan melampirkan:
	a.	Fotokopi Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak atau Ijazah/Sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa 
		Kepabeanan (PPJK) dari lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh instansi yang berwenang 
		yang telah dilegalisir;
	b.	Fotokopi surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku yang telah dilegalisir untuk yang 
		berprofesi sebagai Konsultan Pajak, dan atau
	c.	Fotokopi Sertifikat Diploma III (tiga) pajak/kepabeanan dan cukai/akuntansi atau yang 
		dipersamakan dari lembaga yang terakreditasi dan diakui dalam menyelenggarakan pendidikan 
		serupa yang telah dilegalisir.

(5)	Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dilampirkan sebagai persyaratan 
	dalam penyampaian permohonan untuk memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai izin 
	kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4).


						BAB III
		PENELITIAN, PENILAIAN DAN PUTUSAN PERMOHONAN IJIN KUASA HUKUM

					     Bagian Pertama
			       Tugas dan Fungsi Sekretariat Pengadilan Pajak

						Pasal 3

(1)	Sekretariat Pengadilan Pajak meneliti kelengkapan dan melakukan penilaian dokumen permohonan 
	untuk memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai ijin kuasa hukum sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 2.

(2)	Sekretaris Pengadilan Pajak menyampaikan kepada Ketua terhadap hasil penelitian sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (1) yang telah lengkap dan melampirkan Rancangan Keputusan Ketua Pengadilan 
	Pajak tentang Izin Kuasa Hukum.


					       Bagian Kedua
				Tugas dan Fungsi Ketua Pengadilan Pajak

						Pasal 4

(1)	Berdasarkan penelitian dan penilaian Ketua terhadap hasil penelitian dokumen permohonan 
	sebagaimana dimaksud Pasal 3, Ketua memberi keputusan terhadap permohonan sebagaimana dalam 
	Pasal 2.

(2)	Keputusan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan permohonan atau 
	penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetujui oleh Ketua, persetujuan Ketua 
	dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum.

(4)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak dan tidak disetujui oleh Ketua, 
	jawaban dilakukan secara tertulis melalui surat Ketua kepada orang perseorangan sebagai pemohon 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.


						BAB IV
					   IZIN KUASA HUKUM

					      Bagian Pertama
			         Tenggang Waktu Berlakunya Izin Kuasa Hukum

						Pasal 5

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.


						Pasal 6

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Ijin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku 
pada semua Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak.


					       Bagian Kedua
					Bentuk, Isi Dan Ukuran
				   Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum

						Pasal 7

(1)	Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), 
	Sekretariat Pengadilan Pajak menindaklanjuti dengan memproses pembuatan Kartu Tanda Pengenal 
	kuasa hukum untuk ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.

(2)	Jangka waktu masa berlaku Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak sama dengan jangka waktu masa 
	berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3)	Bentuk, Format, isi, dan ukuran Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
	(1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

(4)	Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum diterbitkan dengan 2 macam ciri, yaitu:
	a.	Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang garis tepi kartunya berwarna kuning.
	b.	Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang garis tepi kartunya berwarna hijau.

(5)	Masing-masing warna garis tepi Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
	(4) menunjukan latar belakang pendidikan dan atau keahlian orang perseorangan yang identitasnya 
	tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal tersebut disesuaikan dengan dokumen permohonan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(6)	Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menunjukan orang perseorangan 
	yang identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal tersebut berpengetahuan yang luas dan 
	mempunyai keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, tidak termasuk 
	dibidang kepabeanan dan cukai, namun termasuk dibidang pajak yang dipungut oleh Pemerintah 
	Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7)	Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukan orang perseorangan 
	yang identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal tersebut berpengetahuan yang luas dan 
	mempunyai keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai.


					      Bagian Ketiga
				    Hak dan Kewajiban Kuasa Hukum

						Pasal 8

(1)	Orang perseorangan yang telah memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli yang 
	masih berlaku adalah kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

(2)	Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang masih berlaku berhak mendampingi dan atau mewakili 
	pihak yang bersengketa dalam berperkara di semua Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak.

(3)	Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkewajiban mematuhi semua ketentuan 
	peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-undang Pengadilan Pajak.


						Pasal 9

(1)	Dalam hal kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mentaati dan atau melanggar 
	peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Undang-undang Pengadilan Pajak, Ketua dapat 
	mencabut Keputusan Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku yang dimiliki 
	oleh kuasa hukum dimaksud.

(2)	Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Ketua 
	Pengadilan Pajak tentang Pencabutan Izin Kuasa Hukum.


						Pasal 10

Dalam hal Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dan Pasal 9 dicabut sebelum sampai dengan jangka waktu masa berlakunya habis, maka Kartu Tanda Pengenal 
kuasa hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8 tidak berlaku sejak tanggal penetapan Keputusan 
Ketua Pengadilan Pajak tentang Pencabutan Izin Kuasa Hukum.


						BAB V
				   PERPANJANGAN IJIN KUASA HUKUM

					     Bagian Pertama
			  Prosedur dan Persyaratan Permohonan Perpanjangan
					   Izin Kuasa Hukum

						Pasal 11

(1)	Orang perseorangan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin kuasa hukum dan Keputusan 
	Ketua Pengadilan tentang Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 5 dan 6.

(2)	Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis sebelum 
	berakhir jangka waktu masa berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 5 dengan menggunakan dan mengisi formulir permohonan perpanjangan sebagaimana 
	ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3)	Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
	Ketua dengan melampirkan :
	a.	Daftar riwayat hidup yang terbaru yang formulirnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 
		II Peraturan Menteri Keuangan ini;
	b.	Asli Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku;
	c.	Asli Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang terakhir yang berdasarkan pada Keputusan 
		Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b;
	d.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
	e.	Pasfoto terakhir pemohon berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
	f.	Fotokopi NPWP yang telah dilegalisir; dan
	g.	Asli SKKB dari POLRI atau Instansi yang berwenang yang terbaru.

(4)	Pengajuan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta cara memperoleh 
	Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum mengikuti prosedur yang sama dengan permohonan baru untuk 
	menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri 
	Keuangan ini.

(5)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh jawaban keputusan dari Ketua 
	sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa 
	Hukum.

(6)	Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh 
	jawaban keputusan dari Ketua sampai dengan jangka waktu berakhirnya masa berlaku Keputusan 
	Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum terlewati, maka orang perseorangan yang 
	mengajukan permohonan perpanjangan tersebut belum menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.


					        Bagian Kedua
					Persetujuan dan Penolakan 
				Permohonan Perpanjangan Ijin Kuasa Hukum

						Pasal 12

(1)	Dalam hal permohonan perpanjangan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetujui oleh Ketua, persetujuan Ketua dilakukan dengan 
	penetapan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai perpanjangan izin kuasa hukum.

(2)	Dalam hal permohonan perpanjangan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa hukum 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditolak dan tidak disetujui oleh Ketua, jawaban dilakukan 
	secara tertulis melalui surat Ketua kepada orang perseorangan sebagai pemohon perpanjangan ijin 
	kuasa hukum.


					        Bagian Ketiga
				Jangka Waktu Perpanjangan Izin Kuasa Hukum 
					dan kartu Tanda Pengenal

						Pasal 13

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 
12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.


						Pasal 14

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku pada semua Majelis atau 
Hakim Tunggal Pengadilan Pajak.


						Pasal 15

(1)	Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, 
	Sekretariat Pengadilan Pajak menindaklanjuti dengan memproses pembuatan perpanjangan Kartu 
	Tanda Pengenal kuasa hukum untuk ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.

(2)	Jangka waktu masa berlaku perpanjangan Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud 
	pada ayat (1) yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak sama dengan jangka waktu 
	masa berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

(3)	Bentuk, format, isi, ukuran, macam, dan identitas perpanjangan Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 7 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7).


					      Bagian Keempat
				      Hak dan Kewajiban Kuasa Hukum

						Pasal 16

(1)	Orang perseorangan yang telah memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 13 dan Pasal 14 serta memiliki Surat Kuasa Khusus yang asli yang masih berlaku adalah 
	kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

(2)	Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum 
	yang masih berlaku berhak mendampingi dan atau mewakili pihak yang bersengketa dalam berperkara 
	di semua Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak.

(3)	Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkewajiban mematuhi semua ketentuan 
	peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-undang Pengadilan Pajak.


						Pasal 17

(1)	Dalam hal kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak mentaati dan atau melanggar 
	peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Undang-undang Pengadilan Pajak, Ketua dapat 
	mencabut Keputusan Pengadilan Pajak mengenai perpanjangan izin kuasa hukum yang masih berlaku 
	yang dimiliki oleh kuasa hukum dimaksud.

(2)	Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Ketua 
	Pengadilan Pajak tentang Pencabutan Izin Kuasa Hukum.


						Pasal 18

Dalam hal Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Pencabutan Izin Kuasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) ditetapkan, maka Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
yang dimilikinya tidak berlaku sejak tanggal penetapan dan atau pemberlakuan Keputusan Ketua Pengadilan 
Pajak tentang Pencabutan Izin Kuasa Hukum.


						Pasal 19

(1)	Dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa 
	Hukum dimohonkan setelah berakhirnya jangka waktu masa berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan 
	Pajak tentang Izin Kuasa Hukum, permohonan dimaksud dinyatakan sebagai permohonan baru untuk 
	memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Ijin Kuasa Hukum.

(2)	Persyaratan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti persyaratan, 
	prosedur, dan melengkapi dokumen permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
	Menteri Keuangan ini.


						Pasal 20

(1)	Dalam hal orang perseorangan yang mengajukan permohonan termasuk permohonan perpanjangan 
	untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tidak dapat membuktikan dan tidak dapat 
	menyampaikan beberapa asli dokumen yang sah yang dimilikinya kepada Pengadilan Pajak 
	sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dikarenakan hilang, terbakar, 
	atau sebab-sebab lainnya yang tidak disengaja/tidak dikehendaki, permohonan untuk menjadi kuasa 
	hukum dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak.
(2)	Dalam hal permohonan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud 
	pada ayat (1) dimohonkan untuk dapat diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak, orang perseorangan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuktikan dan menyampaikan asli surat keterangan 
	dari POLRI dan atau instansi yang berwenang sebagai surat keterangan pengganti asli dokumen 
	tersebut kepada Pengadilan Pajak.


						 BAB VI
					KETENTUAN PERALIHAN

						Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka :
1.	Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Ijin Kuasa Hukum dan Kartu Tanda Pengenal, yang masih 
	berlaku yang berlandaskan pada KMK 450/2003, masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka 
	waktu masa berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tersebut.
2.	Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Ijin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 
	tidak dapat diperpanjang.
3.	Apabila Keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan diperpanjang, 
	orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan dimaksud harus mengajukan 
	permohonan baru untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.
4.	Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus melengkapi persyaratan permohonan 
	baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang 
	perpajakan yang berlaku.


						BAB VII
					  KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
450/KMK.01/2003 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (KMK 450/2003) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2007
Menteri Keuangan,

ttd.

Sri Mulyani Indrawati
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3