PERATURAN PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR PER - 176/PJ./2006

					          TENTANG

	     PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-123/PJ./2006 
		         TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak di bidang pemeriksaan pajak melalui 
	Pemeriksaan Lapangan;
b.	bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak 
	melalui Pemeriksaan Lapangan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
	Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
	PER-123/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);
2.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006 
	tanggal 7 Desember 2006;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR PER-123/PJ./2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN.


						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-123/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan diubah sebagai berikut :

1.	Mengubah Pasal 1 butir 14 dan menambah 3 (tiga) butir baru sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi 
	sebagai berikut :

						"Pasal 1

	Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

	1.	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan 
		atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk 
		tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

	2.	Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha atau 
		pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan 
		oleh Direktur Jenderal Pajak yang meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, untuk 
		tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya;

	3.	Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan Lapangan untuk satu, beberapa atau seluruh jenis 
		pajak, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan 
		menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada 
		umumnya dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan;

	4.	Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah Pemeriksaan Lapangan untuk satu, beberapa atau 
		seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, yang 
		dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut 
		keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan;

	5.	Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan 
		tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan;

	6.	Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk 
		jenis dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan pajak sebelumnya;

	7.	Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel pada tempat atau ruangan yang 
		diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, uang, barang, dan/atau benda-benda lain yang 
		dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang 
		diperiksa dengan tujuan agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, 
		dirusak, ditukar, atau dipalsukan;

	8.	Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak adalah kepala unit Direktorat Jenderal Pajak yang 
		berwenang melakukan pemeriksaan;

	9.	Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh Kepala Unit 
		Pelaksana Pemeriksaan Pajak sebagai bukti bahwa pemegang kartu tersebut adalah seorang 
		Pemeriksa Pajak;

	10.	Tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen adalah tempat yang 
		diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip atau dokumen dan/atau yang 
		diselenggarakan oleh pihak lain;

	11.	Hasil pengolahan data elektronik adalah data yang sifat dan bentuknya elektronik, yang 
		dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket,
		compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan lainnya dan/atau data yang 
		masih berada dalam suatu jaringan elektronik;

	12.	Tenaga Ahli adalah seorang atau lebih yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yang 
		ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan;

	13.	Surat Perintah Pemeriksaan Pajak adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan yang 
		diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak;

	14.	Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang 
		terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pejabat di lingkungan Unit Pelaksana 
		Pemeriksaan Pajak, bertugas untuk membahas perbedaan antara Pendapat Wajib Pajak 
		dengan Hasil Pembahasan atas Tanggapan Wajib Pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak;

	15.	Jangka Waktu Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Tim Pemeriksa untuk 
		menyelesaikan kegiatan pemeriksaan lapangan yang dihitung mulai dari tanggal Surat 
		Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan 
		Pemeriksaan Pajak;

	16.	Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan 
		kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak 
		yang dihitung mulai dari tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada 
		Wajib Pajak sampai dengan Tanggal Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

	17.	Kuesioner Pemeriksaan Pajak adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait 
		dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai 
		sarana pemberian pendapat atau evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan."


2.	Menambah 5 (lima) ayat pada Pasal 6, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 6

	(1)	Pemeriksaan Lapangan dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak, di tempat Wajib 
		Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

	(2)	Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

	(3)	Dalam hal tertentu, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dapat memerintahkan Pemeriksa 
		Pajak untuk bertugas di luar jam kerja;

	(4)	Jangka waktu pemeriksaan untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah 3 (tiga) bulan dan 
		dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan;

	(5)	Jangka waktu pemeriksaan untuk Pemeriksaan Lengkap adalah 4 (empat) bulan dan dapat 
		diperpanjang selama 4 (empat) bulan;

	(6)	Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan grup atau ditemukan 
		adanya transaksi derivatif atau terdapat indikasi transer pricing, jangka waktu pemeriksaan 
		dapat diperpanjang menjadi lebih dari 8 (delapan) bulan, kecuali atas pemeriksaan terhadap 
		Surat Pemberitahuan Lebih Bayar;

	(7)	Dalam hal Pemeriksaan Sederhana Lapangan dilakukan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
		Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
		Kegiatan Tertentu dengan risiko rendah, jangka waktu pemeriksaannya adalah 1 (satu) bulan 
		dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) minggu;

	(8)	Dalam hal Pemeriksaan Sederhana Lapangan dilakukan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
		Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi yang disampaikan oleh PKP kegiatan tertentu dengan 
		risiko menengah, jangka waktu pemeriksaannya adalah 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang 
		selama 6 (enam) minggu;

	(9)	Dalam hal Pemeriksaan Lengkap dilakukan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 
		Nilai Lebih Bayar Restitusi yang disampaikan oleh PKP dengan risiko tinggi, jangka waktu 
		pemeriksaannya adalah 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan."


3.	Menambah satu ayat pada Pasal 14, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 14

	(1)	Hasil pemeriksaan lapangan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan 
		menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan 
		Pemeriksaan Pajak;

	(2)	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya disampaikan melalui kurir atau 
		Pemeriksa Pajak, untuk daerah-daerah tertentu yang penyampaian dengan kurir atau 
		Pemeriksa Pajak dianggap tidak efisien, dikirimkan melalui faksimili atau pos tercatat;

	(3)	Wajib Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan tanggapan tertulis baik 
		setuju maupun tidak setuju atas hasil Pemeriksaan Lapangan;

	(4)	Dalam hal Pemeriksaan Sederhana Lapangan dilakukan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
		Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi, Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari harus 
		memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas hasil Pemeriksaan 
		Lapangan;

	(5)	Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak berdasarkan permintaan Wajib Pajak dapat 
		memperpanjang jangka waktu pemberian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

	(6)	Wajib Pajak yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan lapangan harus menandatangani Surat 
		Tanggapan Hasil Pemeriksaan beserta Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan 
		Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan menyerahkannya kembali kepada Kepala Unit 
		Pelaksana Pemeriksaan Pajak;

	(7)	Wajib Pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan lapangan harus 
		mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan kepada 
		Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung 
		sanggahan serta penjelasan seperlunya."


4.	Mengubah Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan menambah 4 (empat) ayat pada Pasal 15 sehingga 
	keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 15

	(1)	Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan harus dibahas oleh Tim Pemeriksa 
		Pajak dengan Wajib Pajak yang hasil pembahasannya dituangkan dalam Risalah Pembahasan 
		dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran 1;

	(2)	Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam 
		ayat (1) dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada 
		Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu 
		oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 yang bersangkutan dengan menggunakan surat permohonan
		sebagaimana terlampir pada Lampiran 2;

	(3)	Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 harus dituangkan dalam Risalah Tim 
		Pembahas dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran 3 dan disampaikan oleh Tim 
		Pemeriksa kepada Wajib Pajak;

	(4)	Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 
		dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan kedua 
		di tingkat kanwil atasannya dengan menggunakan surat permohonan sebagaimana terlampir 
		pada Lampiran 4 dan harus disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal Risalah Tim 
		Pembahas tingkat UP3;

	(5)	Permohonan pembahasan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan 
		untuk Pemeriksaan Lapangan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor 
		Wilayah dan untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
		Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi;

	(6)	Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat Kanwil harus dituangkan dalam Risalah Tim 
		Pembahas dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran 5;

	(7)	Risalah Pembahasan dan Risalah Tim Pembahas merupakan bagian dari Kertas Kerja 
		Pemeriksaan dan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan akhir antara Tim Pemeriksa 
		Pajak dengan Wajib Pajak;

	(8)	Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak atau kuasanya dapat didampingi 
		oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan 
		Wajib Pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa."


5.	Mengubah Pasal 16 ayat (1) sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 16

	(1)	Berdasarkan Risalah Pembahasan atau Risalah Tim Pembahas, Pemeriksa Pajak mengirimkan 
		Surat Panggilan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali kepada Wajib Pajak untuk menandatangani 
		Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil 
		Pemeriksaan;

	(2)	Surat Panggilan dapat dikirimkan melalui faksimili atau disampaikan oleh kurir atau Pemeriksa 
		Pajak, atau melalui pos tercatat untuk daerah-daerah tertentu yang penggunaan faksimili tidak 
		memungkinkan atau penyampaian dengan kurir dianggap tidak efisien;

	(3)	Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Panggilan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
		Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak."


6.	Mengubah Pasal 17 ayat (2), ayat (4), dan menambah 3 (tiga) ayat baru pada Pasal 17 sehingga 
	keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 17

	(1)	Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya 
		dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak dan merupakan bagian yang 
		tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Pajak;

	(2)	Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang 
		formulirnya sebagaimana terlampir pada Lampiran 5 dan merupakan bahan untuk membuat 
		LPP;

	(3)	Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan 
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan 
		tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

	(4)	Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk Pemeriksaan Lapangan harus 
		diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

	(5)	Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan 
		atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi harus diselesaikan 
		dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu;

	(6)	Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan tertulis atau tidak menghadiri Pembahasan 
		Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3), 
		wajib dibuatkan Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran Wajib
		Pajak dan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak diterbitkan berdasarkan Surat 
		Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak atau berdasarkan 
		tanggapan tertulis Wajib Pajak yang disetujui oleh Pemeriksa;

	(7)	Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Berita Acara Hasil 
		Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan Formulir Kuesioner yang telah diisi oleh Wajib 
		Pajak kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak;

	(8)	Formulir Kuesioner sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat diperoleh melalui Tim 
		Pemeriksa atau di Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau di 
		Website Direktorat Jenderal Pajak."


7.	Mengubah Pasal 20 sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

						"Pasal 20

	Atas formulir-formulir yang tidak terlampir dan tidak diatur khusus dalam Peraturan Direktur Jenderal 
	Pajak ini berlaku bentuk formulir dan petunjuk pengisian sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal 
	Pajak Nomor: KEP-17/PJ./2002 tanggal 9 Januari 2002 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir,
	Surat dan Daftar yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan."


						Pasal II

Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang telah diterbitkan dan pemeriksaannya diselesaikan sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2006, maka tata cara pemeriksaannya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor PER-123/PJ./2006.


						Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan 
penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2006
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3