PERATURAN PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR PER - 48/PJ./2007

					          TENTANG

	          TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan Wajib Pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan 
Pajak Madya dan keseragaman administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya, perlu menetapkan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);
3.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
	kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
	Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
5.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu dan Pelaporan 
	Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan 
	dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-20/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang;
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat;
9.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan;
10.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-23/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur;
11.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara;
12.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung;
13.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang;
14.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya;
15.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo;
16.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-29/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang;
17.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan;
18.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-31/PJ./2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan 
	Usaha bagi Wajib Pajak Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar;
19.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 47/PJ./2007 tentang Tempat Terutangnya Pajak bagi 
	Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR 
PELAYANAN PAJAK MADYA.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya adalah KPP Madya Medan, KPP Madya Palembang, KPP Madya 
	Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Utara, KPP 
	Madya Bandung, KPP Madya Semarang, KPP Madya Surabaya, KPP Madya Sidoarjo, KPP Madya 
	Malang, KPP Madya Balikpapan, dan KPP Madya Makassar;
2.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lama adalah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebelum Wajib Pajak 
	terdaftar di KPP Madya;
3.	Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Madya yang ditetapkan berdasarkan 
	Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
4.	Saat mulai operasi (SMO) kantor adalah tanggal 9 April 2007;
5.	Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) Lama adalah UP3 yang merupakan mitra kerja dari KPP Lama;
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lama adalah NPWP sebelum terdaftar di KPP Madya;
7.	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Lama adalah Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan 
	oleh KPP Lama;
8.	Berkas Wajib Pajak adalah dokumen-dokumen perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak dalam 
	bentuk kertas atau bentuk lainnya seperti dokumen perpajakan yang ada dalam Induk Berkas, Anak 
	Berkas, Berkas Pemeriksaan, Berkas Penagihan, Berkas Keberatan dan berkas lainnya;
9.	Berkas data Wajib Pajak adalah data perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak dalam bentuk 
	kertas, elektronik maupun pendukung penyimpanan data elektronik lainnya;
10.	Informasi Perpajakan adalah dokumen dan atau data perpajakan dalam bentuk digital yang terdapat 
	dalam aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak termasuk pada unit organisasi 
	vertikalnya;
11.	Induk Berkas adalah berkas yang berisi dokumen-dokumen (baik dalam bentuk dokumen kertas 
	maupun media elektronik) tentang subyek pajak, jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak, 
	dan laporan penelitian, pemeriksaan atau penyidikan dari UP3 serta informasi lainnya;
12.	Anak Berkas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk dokumen kertas maupun media elektronik)
	yang merupakan bagian dari induk berkas per jenis pajak dan per tahun pajak termasuk Surat 
	Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Keterangan Bebas (SKB), perubahan 
	angsuran, surat ketetapan pajak (skp), Surat Tagihan Pajak (STP) dan dokumen lainnya;
13.	Berkas Pemeriksaan adalah induk berkas yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), Nota 
	Penghitungan dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan 
	pelaksanaan pemeriksaan;
14.	Berkas Penagihan adalah induk berkas yang berisi kartu tunggakan pajak, skp/STP dengan bukti 
	pelunasannya, dokumen tindakan penagihan serta dokumen penundaan pembayaran atau permohonan 
	angsuran pembayaran tunggakan pajak;
15.	Berkas Penerimaan dan Keberatan adalah induk berkas yang berisi dokumen Surat Perintah Membayar 
	Kelebihan Pajak (SPMKP)/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) dan Pemindahbukuan 
	(Pbk), permohonan keberatan/peninjauan kembali dan banding dari Wajib Pajak dengan hasil 
	keputusan/putusannya dan uraian pemandangannya;
16.	Berkas Dalam Proses adalah Anak Berkas Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemberian 
	pelayanan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, keberatan maupun banding;
17.	Berkas Tidak Dalam Proses adalah Anak Berkas Wajib Pajak yang tidak sedang dalam proses 
	pemberian pelayanan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, keberatan maupun banding.


						Pasal 2

(1)	Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Madya meliputi kewajiban 
	perpajakan :
	a.	PPh Badan,
	b.	PPN dan PPnBM,
	c.	Pemotongan dan Pemungutan PPh akibat dari transaksi yang dilakukan kantor pusat dan atau 
		cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah
		1)	Provinsi DKI Jakarta untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat, 
			KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timur dan KPP Madya Jakarta Utara;
		2)	Kota Medan untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Medan;
		3)	Kota Palembang untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Palembang;
		4)	Kota Bandung untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Bandung;
		5)	Kota Semarang untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Semarang;
		6)	Kota Surabaya untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Surabaya;
		7)	Kabupaten Sidoarjo untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo;
		8)	Kota Malang untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Malang;
		9)	Kota Balikpapan untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Balikpapan;
		10)	Kota Makassar untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar.
	d.	Bea Meterai.
(2)	Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak yang tetap diadministrasikan pada KPP Lama meliputi Kewajiban 
	Pemotongan dan Pemungutan PPh akibat dari transaksi yang dilakukan Kantor Pusat dan atau Cabang 
	Wajib Pajak selain dari transaksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c.


						Pasal 3

Tata cara pemindahan berkas Wajib Pajak, berkas data Wajib Pajak, dan informasi perpajakan Wajib Pajak 
dari KPP Lama ke KPP Madya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak ini.


						Pasal 4

Pelaksanaan perekaman data dan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Madya 
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 5

Pelaksanaan pemberian Surat Keterangan Bebas, Surat Keterangan Fiskal, keputusan pengurangan angsuran 
Pajak Penghasilan Pasal 25, Pelunasan Bea Meterai dengan cara lain, pemindahbukuan (Pbk), dan penerbitan 
Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) bagi Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Madya adalah 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 6

Administrasi dan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke KPP Madya adalah 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 7

Pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17C Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan yang dipindahkan ke KPP 
Madya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 8

Pelaksanaan penagihan aktif dan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak kepada Wajib 
Pajak yang dipindahkan ke KPP Madya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak ini.


						Pasal 9

Pelaksanaan penyelesaian pembetulan, keberatan, banding, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi 
dan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar terhadap Wajib Pajak yang dipindahkan ke 
KPP Madya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 2007
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3