PERATURAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											10 Nopember 2006

			          	   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				       NOMOR S - 1060/PJ.331/2006

					         TENTANG

		PERMOHONAN PENJELASAN DAN PENEGASAN MENGENAI BUKTI PEMOTONGAN
	          PAJAK PPh PASAL 21 YANG MENGGUNAKAN TANDA TANGAN SECARA OTOMATIS
				DAN DIDISTRIBUSIKAN MELALUI WEBSITE

				        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxx tanggal 6 September 2006 perihal sebagaimana dimaksud
pada pokok diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
	a.	Melalui Surat Keputusan Nomor : S-119/WPJ.06/KP.1208/2006 tanggal 14 Maret 2005, PT. PLA
		(Wajib Pajak) telah mendapatkan Surat Ijin Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti 
		Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Dengan surat ijin tersebut Wajib Pajak 
		melakukan pencetakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan tanda tangan serta stempel,
		sepanjang memenuhi persyaratan dalam SE-36/PJ.43/2000 tanggal 23 Oktober 2000.
	b.	Dengan semakin berkembangnya bisnis PT. PLA, Saudara mengalami kendala dalam 
		pendistribusian bukti pemotongan PPh Pasal 21 ke agen-agen di seluruh wilayah Indonesia,
		Saudara merencanakan untuk melakukan pencetakan dan pendistribusian bukti pemotongan
		PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan ke agen Saudara melalui website. Cara kerja 
		website yang Saudara adalah sebagai berikut :
		-	Setiap agen asuransi mendapatkan satu password yang berbeda untuk dapat masuk
			kedalam Website Prudential.
		-	Setelah masuk ke Website Prudential dengan menggunakan password masing-masing,
			mereka dapat memilih menu "cetak bukti potong" dan melakukan proses pencetakan
			bukti pemotongan Pajak melalui masing-masing printer.
		-	Hasil pencetakan bukti pemotongan pajak tersebut akan menampilkan tanda tangan 
			dan cap perusahaan yang secara komputerisasi otomatis tercetak dibukti pemotongan
			tersebut.
		-	Pencetakan bukti pemotongan pajak tersebut hanya bisa dilakukan satu kali, dan 
			hanya bisa mencetak bukti pemotongan pajak untuk masa 3 bulan terakhir.
		-	Apabila seorang agen tidak berhasil mencetak bukti pemotongan pajak tersebut,
			agen yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan 
			memberi alasan yang jelas dan ditujukan ke bagian pajak PT PLA untuk dibukakan 
			aksesnya sehingga dapat mengulang proses pencetakan bukti pemotongan pajak
			untuk satu kali lagi.
		-	Pencetakan dan pendistribusian bukti pemotongan pajak melalui website ini hanya
			diberlakukan untuk bukti pemotongan pajak atas jasa komisi yang Saudara bayarkan
			kepada para agen asuransi.
	c.	Sehubungan dengan hal tersebut Saudara mengajukan permohonan persetujuan mekanisme
		pencetakan dan pendistribusian bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang akan Saudara lakukan.

2.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-36/PJ.43/2000 tentang penggunaan Stempel Tanda 
	Tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 menegaskan bahwa 
	Pemotongan Pajak yang setiap bulan rata-rata menerbitkan sekitar 1000 (seribu) lembar bukti 
	pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 diberikan kemudahan untuk mengurangi beban 
	adminstrasi berupa penggunaan stempel tanda tangan untuk pemotongan pajak kepada orang pribadi
	bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, Penerima THT, Penerima Pesangon,
	dan Penerima dana pensiun, penerima penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan 
	multilevel marketing (MLM).

3.	Dalam surat Kepala KPP Madya Jakarta Pusat Nomor S-123/WPJ.06/KP.1208/2005 tanggal 15 Maret
	2005 dinyatakan bahwa penggunaan tanda tangan secara otomatis dalam pengertian dicetak langsung
	dengan komputer bersama bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 belum diatur secara
	khusus.

4.	Sehubungan dengan permasalah tersebut diatas, dengan ini ditegaskan hal-hal tersebut :
	a.	Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-36/PJ.43/2000 hanya menegaskan
		tentang penggunaan stempel tanda tangan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh pasal 26,
		sedangkan untuk penggunaan tanda tangan secara otomatis yang dicetak secara langsung
		dari komputer bersama dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26, belum 
		diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.
	b.	Untuk menghindari Pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang tidak sesuai dengan ketentuan
		perundang-undangan perpajakan, dengan ini ditegaskan bahwa mencetak dan 
		mendistribusikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 beserta tanda tangan
		secara otomatis melalui website tidak dapat diberikan ijin, karena belum ada dasar hukum 
		yang melandasi ketentuan tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR

ttd.

GUNADI
NIP 060044247
KANWIL PAJAK Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Ringroad Utara No. 10, Yogyakarta 55282
Telp : +62 274 4333951 / Fax : +62 274 4333954
Copyrightę Kanwil DJP DIY. Developed by Citra.web.id
Best View on Firefox 3